KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Monday, November 4, 2013

Bagi Bapak/Ibu guru yang akan menlajutkan studi baik ke jenjang S-1 maupun S-2 dan S-3, karena saat ini tersedia beasiswa S-1, beasiswa S-2, dan beasiswa S-3 yang diberikan pemerintah, seperti beasiswa S2 kemdikbud untuk guru SD dan SMP yang telah digulirkan sejak tahun 2012 yang lalu, besar kemungkinan beasiswa S-2 Kemdikbud untuk guru SD dan SMP masih tetap ada pada tahun 2014 dan 2015 yang akan datang, sebaiknya terlebih dahulu memahami ketentuan tentang pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.




Pada tanggal 21 Maret 2013 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang isinya antara lain mengatur tentang batas usia untuk mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar, Perguruan Tinggi yang harus terakreditasi, dan ketentuan lainnya termasuk kewajiban bekerja setelah Tugas Belajar selesai dilakukan. Untuk lebih jelasnya silahkan baca SE Menpan No. 04 Tahun 2013.

Berikut ini saya lampirkan SE Menpan No 04 Tahun 2013, sbb:

SURAT EDARAN NOMOR 04 TAHUN 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJARBAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL



1. Untuk meningkatkan kemainpuan dan rofesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar. Mengingat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemberian tugas helajar dan izin belajar, maka perlu diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Pemberian tugas belajar dan izin belajar didasarkan pada peraturan, sebagai berikut:

a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pernberian Tugas Belajar;

b Keputusan Presiden Nornor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan mengikuti Pendidikan pada F’akultas Pasca Sarjana;

c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negen Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nàmor 12 Tahun 2002.
3. Untuk lebih menjainin jlaksanaan peraturan tersebut diatas, maka ketentuan pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut:
3.1 Ketentuan Pernberian Tugas Belajar:
a PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diaxigkat sebagai PNS;
b Untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
c Mendapatkan surat tugas dan pejabat yang berwenang;
d Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pngetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis heban kerja dan perencanaan SD M instansi masing- masing;
e Usia maksimal
1) Program Diploma 1, Diploma II, Diploma Ill, dan Program Strata I (S-i) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun
3) Program Strata III (S-3) atau setara herusia paling tinggi 40 (ernpat pulub) tahun;
f Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Program Diploma Ill dan Program Strata I (S-i) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
3) Program Strata III (S—3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
g Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dan lembaga yang berwenang;
h Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dan jabatannya;
i Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dan jabatannya;
j Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai balk;
k Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
l Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
m Jangka waktu pelaksanaan:
1) Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
2) Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
3) Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
4) Program Strata I (S-i) / Diploma IV (Dlv), paling lama 4 (empat) tahun;
5) Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
6) Program Strata III (S-3) atau setara, paling lairia 4 (rnpat) tahun;
n Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf m masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi.
o Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf n, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
p Dalam melaksanakan izin belajar sehagaimana dirnaksud pad huruf o PNS tetap dapat meninggalkan tugasiiva -bagaiman berlaku bagi tugas belajar.
q Dalam membenkan tugas helajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
r PNS yang telah selesai melaksanakan tugäs belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n).
Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerjá adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja = 2 x 4 = 8 tahun
2) Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n).
Sebagai contoh, untuk masa helajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sehagai herikut:
Kewajiban Kerja = 2 x 4 8 tahun
3) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu uni kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dan pimpinan tertinggi instansi yang bersangku tan
s PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
1) Mendapat ijin dan pimpinan instansinya;
2) Prestasi pendidikan sangat memuaskan
3) Jenjang pendidikan bersifat linier; dan
4) Dibutuhkan oleh organisasi.
t Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf r, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
u PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
3.2 Ketentuan Pemberian Izin Belajar:
a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
b. Mendapalkan izin secara tertulis dan pejahat yang berwenang;
C. Tidak menmggalkan tugas jabatannya, dikecualikan siit pendidikan yang sedang diikuti, PNS da.pat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Unit organisasi;
i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
j; Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah rnendapatkan persetujuanj akreditasi minimal B dan lembaga yang berwenang;
k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
4. Untuk PNS yang pada saat ketentuan ini ditetapkan telah rnemperoleh pendidikan setingkat Iebih tinggi atau sedang melaksanakan tugas belajar berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dosen mengikuti program tugas belajar atau izin belajar untuk Program Strata II (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3) atau setara, usia paling tinggi 50 tahun, sampai dengan tahun 2015.
b. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti program tugas belajar untuk Program Strata I (S-i) atau setara usia paling tinggi 45 tahun, sampai dengan tahun 2015.
5. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar vajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar atau izin belajar sebagai berikut:
a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
b. Làoran hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar, pada akhir melaksanakan penugasan.
6. Dengan berlakunya ketentuan Surat Edaran ini maka bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas. belajar atau izin belajar tetap melaksanakan tugas belajar atau izin belajar.
7. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggaI 21 Maret 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
TTD
AZWAR ABU BAKAR

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
NB
Bagi Anda yang membutuhkan contoh surat permohonan izin belajar silahkan klik link di bawah ini

LINK CONTOH SURAT PEMOHONAN IZIN BELAJAR







BACA INFORMASI PENTING LAINNYA

Blog, Updated at: 12:22:00 AM

9 komentar:

  1. Terima kasih infonya, sangat membantu

    ReplyDelete
  2. mohon pencerahan… SE ini keluar kan tahun 2013, sedangkan saya sudah mengantongi izin belajar di salah universitas yang terakreditasi C sejak tahun 2012, apakah ini menjadi suatu kendala jika nanti adanya penyesuian ijazah?? terima kasih

    ReplyDelete
  3. Seharusnya tidak masalah karena Bpk telah menhgikuti pendidikan sebelum SE ini dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya Bpk bisa berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab/kota masing-masing atau mengisi form konsultasi di website resmi BKN

    ReplyDelete
  4. Sy kuliah s2 tahun 2009-2011. Ijin belajar sy ajukan sejak 2009. Selama dua tahun bkd meminta sy menunggu. ternyata setelah dua tahun dan sy sudah lulus, surat ijin belajar utk sy tidak keluar dg alasan macam2. Selama kuliah sy sudah mendapat ijin dr kepala sekolah. Jarak kota dgn tempat kuliah sy cm 125 km, sy tempuh dlm wkt 2 jam. Itu dijadikan alasan bkd. padahal dg sy kuliah s2, dg biaya sendiri pula, sangat bermanfaat untuk menunjang kerj sy sbg guru. Skg s2 sy tdk diakui utk PAK. Sy sdh menjadi PNS sejak 2005. apa yg dpt sy lakukan, apakah bisa sy memperoleh surat keterangan ijin belajar skg? Krn tanpa surat itu, kenaikan pangkat sy jd terhambat. Mohon pencerahannya.. terimakasih byk..

    ReplyDelete
  5. Secara prosedural memang melanjutkan studi bagi PNS wajib memperoleh izin belajar. Krn Pejabat Pembina Kepegawaian bukan kepala sekolah tetapi Bupati/Wali Kota maka izin belajar dikeluarkan oleh BKD masing-masing. Kebijakan pengampunan atas seseorang yang lalai dalam pembuatan izin belajar ditiap daerah agak berbeda. Ada daerah tertentu yang memberi pengampunan dengan memberi kesempatan kepada seseorang yg telah lulus tetapi belum memiliki izin belajar untuk mengurus Izin belajar. Sebaik Ibu konsultasikan dengan BKD di daerah masing-masing.

    ReplyDelete
  6. Berarti untuk Guru.Tdk ada Surat Ijin Belajar S2 ya?

    ReplyDelete
  7. Saya lulus seleksi Beasiswa Australia Awards 2015 utk itu sy hrs ikut Pre departure training selama 6 bulan. Sy msh blm mndpatkan surat ijin ikut training itu. Tugas belajar blm bs keluar krn kontrak pemerntah Australia bru ada di akhir training. Apakah ada dasar hukum utk bs terbit surat ijin lain bagi sy sbg referensi bwt penjabat bupati di daerah sy. Sy PNS Guru sdh 9 tahun. TerimaKasih.

    ReplyDelete
  8. Apakah benar izin belajar untuk dosen PTN dibawah 40 tahun tidak akan diakui oleh negara? Mohon informasinya.

    ReplyDelete
  9. Mohon izin bertanya pak.

    Saya CPNS TA 2014 lulusan Diploma III. Saat diterima sebagai CPNS saya sedang mengikuti perkuliahan ekstensi Sarjana (S1) semester akhir. Akreditasi fakultas B.
    Yang ingin saya tanyakan kapan saya bisa mendapatkan surat izin belajar?

    Terima Kasih

    ReplyDelete

---------------------------------

---------------------------------


Tanggal dan Waktu Saat Ini (Online)

---------------------------------

Statistik Pengunjung

---------------------------------

---------------------------------

Followers

----------------------------------

---------------------------------

CB