SERING TIDAK MASUK KERJA 38 ORANG PNS DIBERHENTIKAN

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Thursday, March 13, 2014

Pada 2014 ini, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memutuskan sudah mengabulkan pemberhentian 38 PNS yang berasal dari instansi pusat maupun daerah, serta 16 PNS diberi peringatan, turun pangkat, ada yang dipending dan lain-lain. Hal ini terungkap dalam sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk mengambil keputusan terhadap 54 kasus dari berbagai instansi pusat maupun daerah. Sidang BAPEK masih didominasi oleh kasus pelanggaran terhadap Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Dari 54 kasus yang disidangkan, 45 kasus diantaranya akibat PNS tidak masuk kerja 46 hari atau lebih. Untuk kasus pelanggaran akibat tidak masuk kerja, semuanya tetap diberhentikan. Misalnya, yang semula diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat, menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” ujar Menteri PARB Azwar Abubakar Rabu (12/03).

Selaku Ketua BAPEK, Menteri mengatakan bahwa keputusan yang diambil dalam sidang ini merupakan keputusan tingkat kedua, setelah sebelumnya ada keputusan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). “Keputusan BAPEK ada yang memperkuat keputusan PPK, ada yang memperingan, ada yang diubah, ada juga yang dipending,” ujar Azwar yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno selaku Sekretaris BAPEK. Menteri menambahkan,meskipun sudah diputus oleh PPK dan BAPEK, PNS masih punya kesempatan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sekiranya tidak puas dengan keputusan tingkat pertama dan kedua.

Pada tahun 2013 yang lalu BAPEK menangani 246 kasus PNS yang telah diberi sanksi oleh PPK. Dari kasus sebanyak itu, kasus terbanyak juga gara-gara tidak masuk kerja. Sejak diberlakukannya PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, makin banyak pegawai yang tidak displin harus menerima risiko. “Sanksi atas pelanggaran disiplin ini mulai dari teguran sampai pemberhentian,” ujar Eko menambahkan.

Selain pelanggaran disiplin, kasus lain yang diberikan sanksi antara lain tindakan asusila, kumpul kebo, mencemarkan martabat bangsa, pemerintah, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang. “Ada juga yang menggunakan ijasah palsu, ada juga yang menjadi calo PNS,” tambahnya.

Lalu masih adakan di daerah kita PNS yang tidak masuk lebih dari 46 hari dalam satu tahun? Jika ya, segera konfirmasikan PNS tersebut pada kepala instansi yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan bila perlu laporkan kepada Pejabat Pembina Kepagawaian melalui Bagian Kepegawaian atasan instansi kerja yang bersangkutan atau melalui Badan Kepegawaian Daerah. 


Blog, Updated at: 12:56:00 AM

1 komentar:

  1. Betul, sudah seharusnya PNS yang malas diberikan hukuman. Tetapi sebenarnya masih banyak tuh PNS yang melas belum terjamah hukuman.

    ReplyDelete

---------------------------------

---------------------------------


Tanggal dan Waktu Saat Ini (Online)

---------------------------------

Statistik Pengunjung

---------------------------------

---------------------------------

Followers

----------------------------------

---------------------------------

CB