RANCANGAN UU NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH (UU PILKADA TAHUN 2014)

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Saturday, September 27, 2014


Inilah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada Yang Telah Disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Pilkada dalam Sidang Paripurna DRP pada Hari Jumat  Tanggal 26 September 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang   :          
a.  bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
b.  bahwa penyelenggaraan  pemilihan  kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah;


Mengingat   :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :           UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

BAB I  KETENTUAN UMU
Pasal 1          
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.    Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.    Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.    Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut  DPRD Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.    Kepala Daerah adalah gubernur untuk provinsi dan bupati/walikota untuk kabupaten/kota.
7.    Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut/disingkat pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.    Partai Politik adalah Partai Politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik dan termasuk partai politik lokal di Aceh
9.    Partai Politik Lokal adalah sesuaikan dengan UU Aceh
Catatan: dibuat satu pasal untuk mengakomodir Partai lokal di Aceh.
10.  Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama mencalonkan 1 (satu) Calon Bupati/Walikota.
11.  Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota adalah calon peserta pemilihan yang  diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di KPU Provinsi/Kab/Kota.
12.  Calon Gubernur/ Bupati/Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang memenuhi persyaratan.
13.  Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang diberi wewenang tambahan untuk melaksanakan seleksi dan penetapan calon Gubernur dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur.
14.  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kab/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan pemilihan di Kabupaten/Kota.

Alternatif : Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. (UU 22/2007)

15.  Panitia Pemilihan di DPRD Provinsi yang selanjutnya disebut Panlih adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD dan bertugas untuk menyusun peraturan tata tertib pemilihan Gubernur serta menyelenggarakan pemilihan.
16.  Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
17.  Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
18.  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
19.  Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati/Walikota.
20.  Panitia Pengawas Pemilihan Bupati/Walikota, selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota.
21.  Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslih kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota di wilayah kecamatan.
22.  Pengawas Pemilihan Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota di desa/kelurahan.
23.  Pemilih untuk Pemilihan Bupati/Walikota adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati/Walikota.
24.  Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati/Walikota.


BAB II PEMILIHAN GUBERNUR

Bagian Kesatu
Asas dan Pelaksanaan

Pasal 2          
Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3          
Pemilihan Gubernur dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pemilihan gubernur

Pasal 4          
Penyelenggara Pemilihan Gubernur adalah:
a.    KPU Provinsi; dan
b.    DPRD Provinsi.
Pasal 5          
(1)  KPU Provinsi melaksanakan kegiatan pencalonan.
(2)  DPRD Provinsi melaksanakan kegiatan pemungutan suara dan penetapan pemenang pemilihan.

Pasal 6          
(1)  KPU Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk PPK dan PPS.
(2)  DPRD Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pemungutan suara dan penetapan pemenang pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) membentuk Panlih.

Pasal 7          
(1)  Panlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur.
(2)  Anggota Panlih terdiri dari unsur-unsur Fraksi dan masing-masing fraksi dapat diwakili 3 (tiga) orang.
(3)  Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panlih merangkap anggota.
(4)  Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panlih, bukan anggota.
(5)  Apabila seseorang anggota Panlih dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panlih.
(6)  Penyusunan tata tertib pemilihan dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembentukan panlih.
(7)  Penyusunan tata tertib pemilihan diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari.             
(8)  Tugas panlih berakhir setelah penetapan pemenang pemilihan Gubernur.

Pasal 8          
(1)  Pemilihan gubernur dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan pertama dan tahapan kedua.
(2)  Tahapan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.         Pengumuman pendaftaran calon;
b.         Verifikasi jumlah dukungan calon perseorangan;
c.         pendaftaran calon;
d.         seleksi persyaratan calon; dan
e.         penetapan calon;
(3)  Tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.         penyampaian visi dan misi;
b.         pemungutan dan penghitungan suara;
c.         penetapan hasil pemilihan; dan
d.         uji publik terhadap hasil pemilihan;
(4)  Tahapan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KPU Provinsi
(5)  Tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh DPRD Provinsi.

Pasal 9          
(1)  Dalam melaksanakan tahapan pertama pemilihan, KPU Provinsi mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban :
a.    mengumumkan pendaftaran calon;
b.    melaksanakan kegiatan pendaftaran;
c.    melaksanakan kegiatan penyaringan;
d.    melaksanakan kegiatan penetapan calon; dan
e.    menyampaikan nama-nama calon beserta dokumen kepada DPRD Provinsi.
(2)  Dalam melaksanakan tahapan kedua pemilihan, panlih mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban :
a.    menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon (termasuk penyampaian visi dan misi calon yang akan dimasukkan dalam rincian kegiatan penyampaian visi dan misi);
b.    melaksanakan pemungutan suara dalam rapat paripurna tingkat I;
c.    menetapkan hasil pemilihan;
d.    melaksanakan uji publik;
e.    membahas keberatan (apabila ada) dalam rapat paripurna tingkat II; dan
f.     menetapkan pemenang pemilihan;

Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf Kesatu
Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon

Pasal 10       
(1)  Peserta pemilihan gubernur adalah;
a.    calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
b.    calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang,
(2)  Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan.
(3)  Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
a.    provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000,000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
b.    provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta)  sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
c.    provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
d.    provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
(4)  Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.
(5)  Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)  Dalam proses penetapan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat,
(7)  Dalam proses penetapan calon perseorangan, KPU provinsi memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 11       
(1)  Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Gubernur adalah  yang memenuhi syarat- syarat:
a.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.    setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Pusat;
c.    berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
d.    mempunyai kecakapan dan pengalaman yang cukup di bidang pemerintahan;
e.    berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; 
f.     sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
g.    tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
h.    Tidak pernah dipidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akibat perbuatan pidana asusila;
i.     tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
j.     menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
k.    tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l.     tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
m.   memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
n.    memiliki laporan pajak pribadi;
o.    belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
p.    memiliki visi, misi dan program strategis mengacu pada RPJPD;
q.    tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur untuk daerah yang sama kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan;
r.     (tidak dalam status terdakwa); catatan: penghalusan kalimat (tidak sedang dalam proses peradilan).
s.    Cuti kampanye bagi Gubernur/Bupati/walikota, Pejabat negara lainnya dan berhenti sementara (non aktif) bagi Pimpinan dan anggota DPRD; dan
t.     Berhenti dari jabatan bagi TNI/Polri, dan PNS. catatan: ditambah dengan kalimat “jabatan struktural”. 
(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku apabila seorang terpidana telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak pernah mengulang tindak pidananya.

Paragraf Kedua
Verifikasi Dukungan Calon

Pasal 12       
(1)  Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan dilakukan oleh KPU provinsi yang dibantu oleh KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS.
(2)  Calon perseorangan menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai.
(3)  Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan calon perseorangan diserahkan.
(4)  Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara (yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari), yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada  pasangan calon.
(5)  PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
(6)  Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU kabupaten/kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada calon.
(7)  KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
(8)  Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU provinsi dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada calon untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan jumlah dukungan untuk pencalonan pemilihan gubernur.

Paragraf Ketiga
Pendaftaran Calon

Pasal 13       
(1)  Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon Gubernur, wajib menyerahkan:
a.    surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
b.    kesepakatan tertulis antarpartai politik yang bergabung untuk mencalonkan calon;
c.    surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
d.    surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon gubernur;
e.    surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon;
f.     surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g.    surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; catatan: bagaimana dengan pegawai BUMN/BUMD, advokat, pegawai swasta.
h.    surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD;
i.     surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri;
j.     kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
k.    visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
(2)  Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:
a.    surat pencalonan yang ditandatangani oleh calon perseorangan;
b.    berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
c.    surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon;
d.    surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.    surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f.     surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD;
g.    surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri;
h.    kelengkapan persyaratan calon gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
i.     visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
(3)  Dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) hanya diberikan kepada satu calon perseorangan.
(4)  Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu calon dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
(5)  Pengumuman pendaftaran calon dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah KPU provinsi menerima pemberitahuan mengenai akhir masa jabatan gubernur dari DPRD provinsi.
(6)  Pengumuman pendaftaran calon dilaksankan selama 3 (tiga) hari.
(7)  Pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.
(8)  Masa pendaftaran dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14       
(1)  Pemilihan gubernur diawali dengan pemberitahuan secara tertulis DPRD provinsi kepada KPU provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan gubernur;
(2)  Berdasarkan pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menyusun program, kegiatan dan jadwal kegiatan pencalonan.
(3)  Pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur.
(4)  Dalam hal DPRD provinsi tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap DPRD telah menyampaikan pemberitahuan dimaksud kepada KPU Provinsi.
(5)  Dalam hal DPRD provinsi tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya KPU Provinsi menyusun program, kegiatan dan jadwal kegiatan pencalonan dengan mempertimbangkan akhir masa jabatan gubernur.

Paragraf Keempat
Verifikasi Kelengkapan Persyaratan

Pasal 15       
(1)  Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan calon.
(2)  Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sehari setelah penutupan pendaftaran.
(3)  Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.
(4)  Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 24 (dua puluh empat) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.
(5)  Apabila calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi.
(6)  Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (2) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi.
(7)  Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU provinsi karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 ayat (2), calon tidak dapat mencalonkan kembali.
(8)  KPU provinsi melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak kelengkapan persyaratan diterima sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan.
(9)  Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU provinsi, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon.
(10)     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

Paragraf Kelima
Penetapan Calon

Pasal 16       
(1)  Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (8), KPU provinsi menetapkan calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dalam rapat pleno yang dituangkan dalam keputusan KPU Provinsi disertai Berita Acara Penetapan calon.
(2)  Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
(3)  Terhadap penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan hasil penetapan calon kepada Pengadilan Tinggi  paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)  Pengadilan Tinggi memutus keberatan hasil penetapan calon paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan dari bakal calon.
(5)  Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. (Penjelasan memuat : tidak ada upaya hukum biasa dan luar biasa).
(6)  KPU Provinsi menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi.
(7)  KPU Provinsi menetapkan dan mengumumkan kembali nama-nama calon gubernur yang berhak dipilih berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)  Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi berakibat yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 calon, maka KPU Provinsi melakukan proses pendaftaran ulang, sekaligus menyusun kembali jadwal pemilihan yang baru.
(9)  Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Tinggi diterima oleh KPU Provinsi.

Pasal 17       
(1)  Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau  calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai  calon oleh KPU Provinsi.
(2)  Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai  calon oleh KPU Provinsi.
(3)  Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(4)  Apabila  calon perseorangan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai  calon sehingga tinggal 1 (satu) calon,  calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (3) dan denda sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(5)  Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
(6)  Apabila  calon perseorangan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  calon perseorangan dimaksud dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti  calon perseorangan lain.

Paragraf Keenam
Penyampaian Nama-Nama Calon

Pasal 18       
(1)  Nama-nama calon gubernur yang telah ditetapkan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 16, diserahkan kepada DPRD provinsi untuk dilakukan pemilihan.
(2)  Nama-nama calon gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nama-nama calon gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), atau dalam hal ada keberatan adalah sesuai dimaksud Pasal 16 ayat (8).
(3)  Penyerahan nama-nama calon sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai kelengkapan dokumen pencalonan dan dibuat berita acara penyerahan.
(4)  Penyerahan nama-nama dan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 hari setelah penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19       
(1)  Berdasarkan nama-nama calon yang disampaikan KPU provinsi kepada DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), selanjutnya Pimpinan DPRD menyerahkan kepada panlih untuk dilakukan proses pemilihan.
(2)  Setelah menerima nama-nama dan dokumen calon, panlih menyusun program, kegiatan dan jadwal pemilihan.

Pasal 20       
(1)  Dalam hal salah satu calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon, partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon meninggal dunia.
(2)  KPU provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
(3)  Dalam hal salah seorang dari calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua), KPU provinsi membuka kembali pendaftaran calon paling lambat 10 (sepuluh) hari.
(4)  Pendaftaran calon kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan hak satu calon yang masih ada.
(5)  Dalam hal salah satu calon meninggal dunia pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
(6)  Dalam hal salah seorang calon partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan meninggal dunia pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon sampai hari pemungutan suara, calon kurang dari 2 (dua) tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur ditunda paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(7)  KPU provinsi membuka kembali pendaftaran calon paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)  Partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengusulkan calon pengganti.
(9)  KPU provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menetapkannya paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran calon pengganti.

Bagian Keempat
Penyampaian Visi, Misi Dan Program

Pasal 21       
(1)  Penyampaian visi, misi dan program dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan gubernur.
(2)  Penyelenggara dan penanggung jawab penyampaian visi dan misi adalah Panlih.
(3)  Penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon dilakukan dalam Rapat DPRD Provinsi yang bersifat terbuka untuk umum, dengan acara penyampaian visi, misi, program masing-masing calon, dan dilakukan tanya jawab/dialog dengan anggota DPRD Provinsi.
(4)  Dalam penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan panelis/pakar untuk mendampingi anggota DPRD dalam melakukan tanya jawab/dialog.
(5)  Bentuk serta format visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(6)  Jadwal pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program ditetapkan oleh Panlih.
(7)  Penyampaian visi, misi dan program dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
(8)  Penyampaian visi, misi dan program dapat di siarkan melalui media cetak dan media elektronik.
(9)  Masa penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.


Bagian Kelima
Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 22       
(1)       Panlih menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
(2)       Sekretaris DPRD Provinsi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23       
(1)  Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
a.    kotak suara;
b.    surat suara;
c.    tinta;
d.    bilik pemungutan suara;
e.    alat untuk memberi tanda pilihan; dan
f.     papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara
g.    dsb.
(2)  Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara menggunakan e-voting, digunakan perlengkapan pemungutan suara pendukung e-voting.
Pada Penjelasan memuat: yang dimaksud E-voting dalam ketentuan ini adalah proses pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan perangkat elektronik. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat foto, nama dan nomor urut calon.
(3)  Bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan Tata Tertib Pemilihan.

Bagian Keenam
Pemungutan Suara,
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Pasal 24       
(1)  Pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan, dan pembahasan hasil uji publik dalam pemilihan gubernur dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.
(2)  Rapat Paripurna DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Rapat Paripurna Tahap I dan Rapat Paripurna Tahap II.

Paragraf Kesatu
Rapat Paripurna Tahap I

Pasal 25       
(1)  Rapat Paripurna Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan Penyampaian visi, misi dan program, Pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan.
(2)  Rapat Paripurna Tahap I untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari terhitung setelah penyampaian visi, misi dan program seluruh calon gubernur.
(3)  Rapat Paripurna Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
(4)  Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
(5)  Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Rapat Paripurna Tahap I ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.
(6)  Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari. (dalam penjelasan: setiap penundaan dibuat berita acaranya)
(7)  Setelah penundaan selama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(8)  Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, Rapat paripurna Tahap I tetap dilaksanakan.
(9)  Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, tetapi telah dihadiri oleh anggota yang berasal lebih dari 1 (satu) fraksi Rapat paripurna Tahap I tetap dilaksanakan.
(10)     Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, keputusan dan penyelesaiannya difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Kedua       
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 26       
(1)  Setiap anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon.
(2)  Pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur untuk menetapkan 2 (dua) calon yang memperoleh suara urutan terbesar pertama (pemenang pertama) dan urutan terbesar kedua (pemenang kedua), atau pemenang bersama.
(3)  Apabila hasil perolehan penghitungan suara calon urutan terbesar pertama terdapat 2 (dua) calon, keduanya ditetapkan sebagai pemenang bersama.
(4)  Apabila hasil perolehan penghitungan suara calon urutan terbesar pertama terdapat 3 (tiga) calon atau lebih yang memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan diantara calon dimaksud, dan bagi calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua ditetapkan sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)  Apabila hasil perolehan penghitungan suara calon urutan terbesar kedua terdapat 2 (dua) calon atau lebih yang memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan di antara calon dimaksud, dan calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon urutan terbesar kedua.
(6)  Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan DPRD provinsi.

Pasal 27       
(1)  Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dilakukan uji publik yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditutupnya Rapat paripurna Tahap I.
(2)  Apabila terdapat calon yang keberatan terhadap hasil pemilihan, dapat mengajukan keberatan.
(3)  Keberatan calon pada uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berkenaan dengan adanya dugaan politik uang, yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah Rapat paripurna Tahap I.
(4)  Panlih menerima tembusan keberatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari satu atau beberapa calon.
(5)  Apabila sampai akhir masa uji publik tidak ada calon yang keberatan terhadap hasil pemilihan, DPRD menetapkan hasil pemilihan dalam Keputusan DPRD provinsi.

Pasal 28       
(1)  Keberatan oleh calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur, dengan tembusan kepada Panlih.
(2)  Mahkamah Agung memutus keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan calon oleh Mahkamah Agung yang penyampaiannya dapat melalui Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
(3)  Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
(4)  Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diterima oleh calon, DPRD provinsi, Presiden dan Menteri Dalam Negeri dalam waktu  paling lama 3 (tiga) hari sejak selesai diucapkan.

Paragraf ketiga
Rapat Paripurna Tahap II

Pasal 29       
(1)  Rapat Paripurna Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan pembahasan hasil uji publik dan penetapan hasil pemilihan sesuai putusan Mahkamah Agung.
(2)  Apabila Panlih menerima tembusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) sampai dengan masa uji publik berakhir, panlih mengagendakan Rapat Paripurna Tahap II.
(3)  Rapat Paripurna Tahap II dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
(4)  Apabila pada pembukaan rapat, jumlah peserta belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Tahap II ditunda selama 1 (satu) jam.
(5)  Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam peserta rapat belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Tahap II ditunda 1 (satu) jam lagi.
(6)  Apabila setelah dibuka untuk kedua kalinya, rapat belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rapat Paripurna Tahap II tetap dilaksanakan.
(7)  Rapat Paripurna Tahap II dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Agung diterima oleh DPRD provinsi.

Pasal 30       
(1)  Rapat Paripurna Tahap II dilaksanakan setelah adanya Putusan Mahkamah Agung.
(2)  Apabila Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan gugatan calon, Rapat Paripurna Tahap II menetapkan hasil pemilihan.
(3)  Apabila putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan gugatan calon, DPRD melaksanakan putusan Mahkamah Agung.

Paragraf Keempat
Pemilihan Ulang

Pasal 31       
(1)  Apabila berdasarkan putusan Mahkamah Agung menyatakan calon terbukti melakukan politik uang yang mengakibatkan batalnya hasil pemilihan, dilaksanakan pemilihan ulang.
(2)  Pemilihan ulang diikuti oleh calon yang tidak terlibat politik uang.
(3)  Dalam hal calon yang berhak mengikuti pemilihan 2 (dua) calon atau lebih, langsung dilaksanakan pemungutan suara ulang.
(4)  Dalam hal calon yang berhak mengikuti pemilihan kurang dari 2 (dua) calon, kegiatan pemilihan diulang mulai dari kegiatan pendaftaran calon.
(5)  Calon yang tidak terlibat politik uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berhak mengikuti pemilihan ulang.
(6)  DPRD provinsi memberitahukan kepada KPU provinsi untuk pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon.
(7)  Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung.

Pasal 32       
(1)  Keberatan calon terhadap hasil pemilihan dapat diproses apabila dilampiri pengakuan tertulis mengenai adanya politik uang dari beberapa anggota DPRD provinsi
(2)  Pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditulis pada lembar bersegel atau kertas bermaterai cukup.

Pasal 33       
(1)  Anggota DPRD provinsi yang memberikan pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melalui Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi dapat dijatuhi sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian keanggotaan sebagai anggota DPRD provinsi.
(2)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk larangan mengikuti proses pemilihan ulang.

Pasal 34       
Atas pengakuan tertulis dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, DPRD provinsi menyerahkan penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat politik uang kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Ulang

Pasal 35       
(1)  Dalam hal salah seorang calon berhalangan tetap setelah penetapan hasil pemilihan sampai dimulainya hari pemungutan suara ulang, tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)  Partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya berhalangan tetap mengusulkan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU provinsi, dan KPU provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran calon pengganti.
(3)  Dalam hal salah seorang calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara ulang, calon perseorangan tersebut dinyatakan gugur.
(4)  Dalam hal dengan gugurnya hak calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang tidak terlibat politik uang kurang dari 2 (dua), maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberikan hak mengusulkan 1 (satu) calon tambahan.
(5)  Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan calon tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon perseorangan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU provinsi, dan KPU provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran calon pengganti.
(6)  Terhadap kedua calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemilihan untuk menentukan pemenang pertama dan pemenang kedua.

Bagian Ketujuh
Pengesahan Hasil Pemilihan

Paragraf Kesatu
Usul Pengesahan

Pasal 36       
(1)  DPRD Provinsi mengusulkan pengesahan hasil pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon gubernur terpilih dilengkapi berkas pemilihan.
(2)  Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata tertib pemilihan, berita acara hasil rapat paripurna, risalah rapat paripurna dan dokumen lain sejak pendaftaran calon.

Paragraf Kedua
Pengesahan

Pasal 37       
Pengesahan pengangkatan calon Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 38       
(1)  Presiden membentuk Tim seleksi hasil pemilihan.
(2)  Keanggotaan Tim seleksi terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kepala Badan Intelijen Negara. (apakah perlu untuk memasukkan akademisi dan Lembaga kemasyarakatan)
(3)  Tim seleksi bertugas untuk melaksanakan verifikasi dan klarifikasi ulang persyaratan administratif, mengadakan penilaian kemampuan, pengalaman, integritas, dan wawasan dari 2 (dua) calon gubernur yang diusulkan DPRD Provinsi.
(4)  Hasil verifikasi, klarifikasi, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta rekomendasi tim seleksi disampaikan kepada Presiden.
(5)  Atas dasar rekomendasi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden mengesahkan pengangkatan gubernur.
(6)  Tata cara pembentukan dan tata kerja tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Pelantikan
Pasal 39         
(1)  Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
(2)  Sumpah/janji gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
       “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dan sebagai Wakil Pemerintah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan  segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
(3)  Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 40       
(1)  Gubernur dilantik oleh Presiden.
(2)  Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
(3)  Tata cara pelantikan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Penggantian Gubernur yang Berhenti atau Diberhentikan

Pasal 41       
(1)  Apabila gubernur meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau diberhentikan dalam masa jabatannya, dan sisa masa jabatannya lebih dari setengah masa jabatan maka dilakukan pemilihan gubernur.
(2)  Gubernur hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan sisa masa jabatan gubernur yang meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau diberhentikan.
(3)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA

Bagian Pertama
Asas dan Pelaksanaan Pemilihan
Paragraf Kesatu
Asas

Pasal 42       
Pemilihan Bupati/Walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf Kedua
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 43       
Pemilihan Bupati/Walikota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 44       
(1)  Pemilihan Bupati/Walikota diawali dengan pemberitahuan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota secara tertulis.
(2)  Pemungutan suara pemilihan Bupati/Walikota dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
(3)  Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 45       
(1)  Pemilihan Bupati/Walikota yang berakhir masa jabatannya dalam tahun yang sama dan berada dalam wilayah provinsi yang sama dilaksanakan secara bersamaan.
(2)  Pemungutan suara dalam pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.
(3)  Untuk menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota yang terbanyak dalam masa 5 (lima) tahun.
(4)  Penetapan jadwal pelaksanaan peyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh KPU Provinsi.

Pasal 46       
(1)  Tahapan pemilihan Bupati/Walikota dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan pertama dan tahapan kedua.
(2)       Tahapan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.         penyusunan daftar pemilih;
b.         pendaftaran  calon;
c.         penetapan calon;
(3)  Tahapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.         masa kampanye;
b.         masa tenang;
c.         pemungutan dan penghitungan suara;
d.         penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
(4)  Setelah melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilanjutkan dengan penetapan calon Bupati/Walikota terpilih dan pengucapan sumpah/janji Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota

Pasal 47       
(1)  Pemilihan Bupati/Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2)  KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan KPU Provinsi dan Gubernur.
(3)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh KPU Provinsi diteruskan kepada KPU dan oleh Gubernur diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 48       
Tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
a.    menyusun pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.    memfasilitasi dan mengkoordinasikan jadwal pemilihan bupati/walikota; (penjelasan koordinasi menyangkut penyelenggaraan Pilkada secara bersamaan)
c.    melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
d.    menerima laporan hasil pemilihan bupati/walikota dari KPU Kabupaten/Kota;
e.    melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan bupati/walikota apabila KPU provinsi/kabupaten/kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan bupati/walikota; dan
f.     melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 49       
Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota meliputi:
a.    merencanakan dan menetapkan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Gubernur;
b.    mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan berdasarkan pedoman dari KPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.    memutakhirkan data pemilih dan menetapkan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan;
d.    melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur yang dibantu oleh KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS.
e.    menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
f.     menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
g.    membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur, Panwaslih Provinsi, dan KPU;
h.    menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam rapat pleno KPU provinsi dan memberikan informasi kepada masyarakat;
i.     menetapkan dan mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acara;
j.     menyampaikan hasil Pemilihan gubernur kepada DPRD Provinsi, dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
k.    menyampaikan laporan semua tahapan/kegiatan penyelenggaraan dan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan DPRD Provinsi.
l.     mengklarifikasi pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang  dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
m.   menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslih Provinsi;
n.    memberikan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslih Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o.    melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati/Walikota apabila KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Daerah;
p.    melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan tepat waktu;
q.    melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
r.     melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

Pasal 50       
(1)  Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota meliputi:
a.    merencanakan dan menetapkan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan bupati/walikota;
b.    membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
c.    mengoordinasikan, penyelenggaraan dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan bupati/walikota berdasarkan pedoman dari KPU ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan;
d.    memutakhirkan data pemilih dan menetapkan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan;
e.    melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/walikota dibantu PPK, dan PPS;
f.     menetapkan Calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
g.    melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
h.    menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan bupati/walikota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan bupati/walikota dari seluruh KPU PPK dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam rapat pleno KPU kabupaten/kota dan memberikan informasi kepada masyarakat;
i.     menetapkan dan mengumumkan Calon  bupati/walikota terpilih dan membuat berita acaranya;
j.     menyampaikan hasil Pemilihan bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur;
k.    menyampaikan laporan semua tahapan/kegiatan penyelenggaraan dan hasil Pemilihan bupati/walikota kepada KPU, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan DPRD kabupaten/kota.
(penjelasan : yang dimaksud dengan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan calon Gubernur terpilih)
l.     menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota;
m.   memberikan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n.    melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
o.    melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh oleh KPU dan/atau perundang-undangan
(2)  Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan gubernur meliputi:
a.    membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
b.    mengoordinasikan, penyelenggaraan dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan gubernur diwilayah kerjanya;
c.    membantu melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk dibantu PPK, dan PPS;
d.    melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
e.    menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan bupati/walikota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan bupati/walikota dari seluruh KPU PPK dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam rapat pleno KPU kabupaten/kota dan memberikan informasi kepada masyarakat;
f.     melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh oleh KPU provinsi;
g.    Menjadi bagian penyelenggara pemilihan gubernur;
h.    Menyampaikan daftar pemilih diwilayah kerjanya;
i.     Menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur diwilayah kerjanya;

Pasal 51       
(1)       Untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan, dibentuk PPK.
(2)       PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan.
(3)       PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara.
(4)  Masa tugas PPK disuaikan dengan pelaksanaan tugas PPK.

Pasal 52       
(1)       Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.
(2)       Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(3)       Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
(4)       Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)       PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 53       
Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:
a.    membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara,  dan daftar pemilih tetap;
b.    membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota;
c.    melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
d.    menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
e.    mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
f.     melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat dan dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Bupati/Walikota;
g.    mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
h.    menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Bupati/Walikota;
i.     membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Bupati/Walikota, Panwaslih Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
j.     menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslih Kecamatan;
k.    melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya;
l.     melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
m.   melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
n.    melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
o.    melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 54       
(1)  Untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota di Desa/Kelurahan dibentuk PPS.
(2)  PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan.
(3)  PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan.
(4)  Masa kerja PPS disesuaikan dengan pelaksanaan tugas PPS.

Pasal 55       
(1)  Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.
(2)  Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan atau sebutan lainnya.

Pasal 56       
Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:
a.    membantu KPU Kabupaten/Kota, dan PPK  dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
b.    membentuk KPPS;
c.    melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
d.    mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
e.    mengumumkan daftar pemilih;
f.     menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
g.    melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
h.    menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
i.     mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
j.     menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
k.    melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang telah ditetapkan oleh, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
l.     mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
m.   menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
n.    meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
o.    menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan Lapangan;
p.    melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya;
q.    melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
r.     membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota, kecuali dalam hal penghitungan suara;
s.    melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
t.     melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang. 

Pasal 57       
(1)  Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.
(2)  Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
(3)  Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
(4)  Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 58       
Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:
a.    mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
b.    menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan Bupati/Walikota yang hadir dan Pengawas Pemilihan Lapangan;
c.    melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
d.    mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
e.    menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilihan Lapangan, peserta Pemilihan Bupati/Walikota, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
f.     menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
g.    membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Bupati/Walikota, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan PPK melalui PPS;
h.    menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilihan Lapangan;
i.     menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
j.     melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
k.    melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 59       
(1)  Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan dan Panwaslih Lapangan yang keanggotaannya terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.
(2)  Anggota Panwaslih untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, untuk Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang dan untuk Panwaslih Lapangan berjumlah 1 (satu) orang setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 60       
(1)  Panwaslih Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten/Kota dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota selesai.
(2)  Panwaslih Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon dengan masa tugas, yaitu dimulai pada tahap masa kampanye, pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK.
(3)  Pengawas Pemilihan Lapangan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir setelah pemungutan suara.

Pasal 61       
Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati/Walikota dibentuk Bawaslu setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
Pasal 62       
(1)       Tugas dan wewenang Panwaslih Kabupaten/Kota adalah:
a.    mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota yang meliputi:
1.    pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2.    pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
3.    proses dan penetapan calon;
4.    pelaksanaan kampanye;
5.    perlengkapan Pemilihan Bupati/Walikota dan pendistribusiannya;
6.    pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan Bupati/Walikota;
7.    mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
8.    pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9.    proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
10.  pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
b.    menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Bupati/Walikota;
c.    menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
d.    menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
e.    meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
f.     menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota oleh penyelenggara di Kabupaten/Kota;
g.    mengawasi pelaksanaan tindak  lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
h.    mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota; dan
i.     melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. 
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslih Kabupaten/Kota berwenang:
a.    memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
b.    memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan Bupati/Walikota.


Pasal 63       
Panwaslih Kabupaten/Kota berkewajiban:
a.    bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b.    melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslih pada tingkatan di bawahnya;
c.    menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Bupati/Walikota;
d.    menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan Bupati/Walikota secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
e.    menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati/Walikota; dan
f.     melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 64       
Panwaslih Kecamatan dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslih Kabupaten/Kota.

Pasal 65       
Tugas dan wewenang Panwaslih Kecamatan adalah:
a.    mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan yang meliputi:
1.    pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan  dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2.    pelaksanaan kampanye;
3.    perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
4.    pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 
5.    pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
6.    proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
7.    pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
b.    menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.    menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
d.    meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
e.    mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
f.     memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
g.    melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. 

Pasal 66       
Panwaslih Kecamatan berkewajiban:
a.    bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b.    menyampaikan laporan kepada Panwaslih Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota di tingkat kecamatan;
c.    menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya kepada Panwaslih Kabupaten/Kota;
d.    menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslih Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati/Walikota di tingkat kecamatan; dan
e.    melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 67       
Anggota Pengawas Pemilihan Lapangan ditetapkan dengan keputusan Panwaslih Kecamatan yang berjumlah 1 (satu) orang per desa/kelurahan atau sebutan lain yang persyaratan perundang-undangan.

Pasal 68       
Tugas dan wewenang Pengawas Pemilihan Lapangan adalah:
a.    mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
1.    pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan,  dan daftar pemilih tetap;
2.    pelaksanaan kampanye;
3.    perlengkapan Pemilihan Bupati/Walikota dan pendistribusiannya;
4.    pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
5.    pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
6.    pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
7.    pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
8.    pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
b.    menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.    meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
d.    menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
e.    memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f.     mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota; dan
g.    melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslih Kecamatan.

Pasal 69       
Pengawas Pemilihan Lapangan berkewajiban:
a.    bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b.    menyampaikan laporan kepada Panwaslih Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota di tingkat desa/kelurahan;
c.    menyampaikan temuan dan laporan kepada PanwaslihKecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati/Walikota di tingkat desa/kelurahan;
d.    menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya kepada PanwaslihKecamatan; dan
e.    melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslih Kecamatan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Calon Bupati/Walikota

Pasal 70       
(1)  Calon didaftarkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan.
(2)  Pendaftaran calon oleh partai politik ditandatangani oleh ketua partai politik dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART partai politik.
(3)  Pendaftaran calon oleh gabungan partai politik ditandatangani oleh para ketua partai politik dan sekretaris partai politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain dari setiap partai politik yang bergabung sesuai dengan AD/ART partai politik.
(4)  Pendaftaran calon perseorangan ditanda tangani oleh  calon perseorangan.

Pasal 71       
Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Bupati/Walikota adalah  yang memenuhi syarat- syarat:
a.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.    setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c.    berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
d.    mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pemerintahan/organisasi;
e.    berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
f.     sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
g.    tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h.    tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
i.     tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
j.     mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
k.    menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
l.     tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
m.   tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
n.    memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
o.    menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
p.    belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan
q.    tidak dalam status sebagai penjabat Bupati/Walikota;
r.     Membuat visi, misi dan program;
s.    (tidak dalam status terdakwa);
t.     Cuti kampanye bagi Gubernur/Bupati/walikota, Pejabat negara lainnya dan berhenti sementara (non aktif) bagi Pimpinan dan anggota DPRD; dan
u.    Berhenti dari jabatan bagi TNI/Polri, dan PNS.

Pasal 72       
(1)  Peserta pemilihan Bupati/Walikota adalah;
a.    calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
b.    calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang,
(2)  Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
(3)  Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati/Walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
a.    Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
b.    Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
c.    Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500,000 (lima ratus ribu) sampai. dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
d.    Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
(4)  Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.
(5)  Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)  Dalam proses penetapan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat,
(7)  Dalam proses penetapan calon perseorangan, KPU Kabupaten/Kota memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
(8)  Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:
a.    Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
b.    kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mengusung  1 (satu) calon;
c.    surat pernyataan tidak akan menarik dukungan atas calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
d.    surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Bupati/Walikota;
e.    surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon;
f.     surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g.    surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h.    pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil (atau pernyataan pengunduran diri sementara dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil);
i.     surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
j.     keputusan pemberhentian sementara dari kedudukannya sebagai pimpinan atau anggota DPRD sampai dengan pelantikan Bupati/Walikota terpilih;
k.    kelengkapan persyaratan calon Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70; dan
l.     visi, misi, dan program dari calon secara tertulis.
(9)  Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:
a.    surat pencalonan yang ditandatangani oleh calon perseorangan;
b.    berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
c.    surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon;
d.    surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.    pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil (atau pernyataan pengunduran diri sementara dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil);
f.     surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
m.   keputusan pemberhentian sementara dari kedudukannya sebagai pimpinan atau anggota DPRD sampai dengan pelantikan Bupati/Walikota terpilih;
g.    kelengkapan persyaratan calon Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70; dan
h.    visi, misi, dan program dari calon secara tertulis.
(10)     Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan kepada satu calon perseorangan.
(11)     Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
(12)     Masa pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.

Pasal 73       
Pendaftaran Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
a.    kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
b.    surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.    surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten/Kota;
d.    surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
e.    surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga/pengadilan negeri;
f.     fotokopi NPWP dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
g.    daftar riwayat hidup setiap  calon;
h.    Dokumen yang menunjukkan kebenaran mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan/organisasi;
i.     surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati/walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan;
j.     surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
k.    surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa  calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
l.     bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB,  sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; dan
m.   surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai  calon Bupati/Walikota.

Bagian Keempat
Verifikasi Calon Bupati/Walikota

Pasal 74       
(1)  Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.
(2)  Calon perseorangan menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai.
(3)  Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan  calon perseorangan diserahkan ke PPS.
(4)  Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada  calon.
(5)  PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan  calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu  calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
(6)  Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada  calon.
(7)  Dalam pemilihan Bupati/Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh  calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
(8)  KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan  calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu  calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 75       
(1)  Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (8) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan calon.
(2)  Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada calon dari partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.
(3)  Apabila  calon dari partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan/atau Pasal 72 ayat (2), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan  calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(4)  Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 72 ayat (9) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan  calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(5)  Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (9) huruf a, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan  calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(6)  Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten/Kota karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 atau Pasal 72 ayat (9), calon tidak dapat mencalonkan kembali.
(7)  KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan.
(8)  Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon,
(9)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan administrasi  calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Bupati/Walikota

Pasal 76       
(1)  Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon sekurang-kurangnya 2 (dua) calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan calon.
(2)  Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
(3)  Terhadap penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan hasil penetapan calon kepada Pengadilan Negeri  paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)  Pengadilan Negeri  memutus sengketa hasil penetapan calon paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan dari Calon.
(5)  Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya.
(6)  KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil putusan Pengadilan Negeri .
(7)  KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan kembali nama-nama calon bupati/walikota yang berhak dipilih berdasarkan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)  Dalam hal putusan Pengadilan Negeri memutuskan kurang dari 2 calon yang memenuhi persyaratan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan proses pendaftaran ulang, sekaligus menyusun kembali jadwal pemilihan yang baru.
(9)  Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Negeri diterima oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 77       
(1)  Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau  calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai  calon oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2)  Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai  calon oleh KPU Kabupaten/Kota.
(3)  Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(4)  Apabila  calon perseorangan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai  calon sehingga tinggal 1 (satu) calon,  calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (3) dan denda sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(5)  Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
(6)  Apabila calon perseorangan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon perseorangan dimaksud dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti  calon perseorangan lain.

Pasal 78       
(1)  Dalam hal calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang  calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan  calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak  calon meninggal dunia,
(2)  KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran,
(3)  Dalam hal calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua) , KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan  calon paling lama 10 (sepuluh) hari,
(4)  Dalam hal calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua)  calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati/Walikota dilanjutkan dan  calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur,
(5)  Dalam hal calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, calon kurang dari 2 (dua)  tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati/Walikota ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
(6)  Partai politik atau gabungan partai politik yang  calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan  calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak  calon meninggal dunia.
(7)  KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan  calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menetapkannya paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran  calon pengganti.
(8)  Dalam hal calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah  calon kurang dari 2 (dua), tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati/Walikota ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
(9)  KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan  calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari.


Pasal 79       
(1)  Dalam hal calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati/Walikota ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)  Partai politik atau gabungan partai politik yang  calonnya berhalangan tetap mengusulkan  calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi  pdan menetapkan  calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran  calon pengganti.
(3)  Dalam hal calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua), KPU Kabupaten/Kota menetapkan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai calon untuk putaran kedua.

Pasal 80       
(1)  Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.
(2)  calon perseorangan menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai.
(3)  Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan  calon perseorangan diserahkan ke PPS.
(4)  Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada  calon.
(5)  PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan  calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu  calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
(6)  Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada  calon.
(7)  Dalam pemilihan Bupati/Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh  calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
(8)  KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan  calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu  calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian Keenam
Pemilih

Paragraf Kesatu
Hak Memilih/Penetapan Pemilih

Pasal 81       
Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Bupati/Walikota sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 82       
(1)  Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)  Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.    nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
b.    tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditetapkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
(3)  Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Paragraf Kedua
Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 83       
(1)  Daftar penduduk potesial pemilih pemilihan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan Bupati/Walikota.
(2)  Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran oleh PPS berdasarkan koreksian dari RT/RW dan tambahan para pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
(3)  Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.
(4)  Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman RT/RW oleh PPS, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari.
(5)  PPS memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat serta data pemilih tambahan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)  Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 84       
(1)  Penduduk yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (3) diberikan surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS.
(2)  Dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS untuk dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
(3)  Kesempatan untuk mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 hari sejak pengumuman daftar pemilih sementara.
(4)  Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS.

Pasal 85       
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati/Walikota harus sudah ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati/Walikota.

Pasal 86       
(1)  Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilengkapi dengan Kartu Keluarga atau nama sejenisnya.
(2)  Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk.
(3)  Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
(4)  Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Pasal 87       
(1)  Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
(2)  Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 88       
(1)  Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat
(2)  PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.
(3)  Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru.

Bagian Ketujuh
Kampanye

Paragraf Kesatu
Pelaksanaan kampanye

Pasal 89       
(1)  Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota.
(2)  Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh Calon perseorangan
(3)  Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke  KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran Calon.
(4)  Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh calon dan/atau oleh tim kampanye,
(5)  Penanggung jawab kampanye adalah calon yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
(6)  Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di Kabupaten/Kota dan kecamatan bagi calon Bupati/Walikota.
(7)  Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
(8)  Pelaksanaan kampanye dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan walikota.
(9)  Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh  KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan usul dari Calon.

Paragraf Kedua
Materi Kampanye
Pasal 90       
(1)  Calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
(2)  Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)  Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Paragraf Ketiga
Metode Kampanye

Pasal 91       
 Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a.    pertemuan terbatas;
b.    tatap muka dan dialog;
c.    penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
d.    penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
e.    penyebaran bahan kampanye kepada umum;
f.     pemasangan alat peraga di tempat umum;
g.    rapat umum;
h.    debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau 
i.     kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 92       
(1)  Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.
(2)  Media cetak dan media elektronik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk memasang iklan pemilihan Bupati/Walikota dalam rangka kampanye.
(3)  Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk menggunakan fasilitas umum.
(4)  Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
(5)  KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah  untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
(6)  Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)  Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
(8)  Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf Keempat
Jadwal Kampanye

Pasal 93       
(1)  Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah pendaftaran calon peserta Pemilihan Bupati/Walikota sampai dengan dimulainya masa tenang.
(2)  Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
(3)  Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 94       
(1)  Debat antar calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf h dilaksanakan 3 (tiga) kali oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2)  Debat calon antar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat tertutup dan disiarkan secara langsung melalui stasiun radio setempat.
(3)  Moderator debat antar calon dipilih oleh KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu calon.
(4)  Selama dan sesudah berlangsung debat antar calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap calon.
(5)  Materi debat antar calon adalah visi Bupati/Walikota dalam rangka :
a.    meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.    memajukan daerah;
c.    meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d.    menyelesaikan persoalan daerah;
e.    menserasikan pelaksanaan pembangunan daerah setempat dengan provinsi dan nasional; dan
f.     memperkokoh NKRI dan kebangsaan.

Paragraf Kelima
Larangan dalam Kampanye

Pasal 95       
Dalam kampanye dilarang :
a.    mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.    menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
c.    menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
d.    menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
e.    mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
f.     mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
g.    merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
h.    menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
i.     menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
j.     melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya.

Pasal 96       
(1)  Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
a     Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;
b.    hakim pada semua peradilan;
c.    pejabat BUMN/BUMD;
d.    pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
e.    kepala desa.
(2)  Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati/Walikota.
(3)  Pejabat negara yang menjadi calon Bupati/Walikota dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
(4)  Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan umum Bupati/Walikota.

Pasal 97       
Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pasal 98       
(1)  Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)  Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
a.    peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
b.    penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain;
(3)  Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(4)  Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 99       
(1)  Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dikenai sanksi dengan tahapan:
a.    peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
b.    penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
(2)  Calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diperkenankan melaksanakan kampanye selanjutnya oleh  KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 100     
(1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
(2)  Calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf Keenam
Dana Kampanye
Pasal 101     
(1)  Dana kampanye dapat diperoleh dari:
a.    calon;
b.    partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
c.    sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
(2)  calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
(3)  Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
(4)  Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye yang apabila dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)  Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mencantumkan identitas yang jelas.
(6)  Sumbangan kepada calon yang lebih dari Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
(7)  Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh calon kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
(8)  KPU Kabupaten/Kota mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari calon.

Pasal 102     
(1)  Dana kampanye digunakan oleh calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
(2)  Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh calon kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
(3)  KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana kampanye dari calon,
(4)  Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten/Kota.
(5)  Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
(6)  Laporan dana kampanye yang diterima KPU Kabupaten/Kota wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 103     
(1)  Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
a.    negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
b.    penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c.    pemerintah, BUMN, dan BUMD.
(2)  Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.
(3)  Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan
Perlengkapan Pemilihan

Pasal 104     
(1)  KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
(2)  Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 105     
(1)  Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
a.    kotak suara;
b.    surat suara;
c.    tinta;
d.    bilik pemungutan suara;
e.    segel;
f.     alat untuk memberi tanda pilihan; dan
g.    TPS;
(2)  Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara menggunakan e-voting, digunakan perlengkapan pemungutan suara pendukung e-voting. 
(3)  Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
(4)  Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan KPU Kabupaten/Kota
(5)  Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)  Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
(7)  Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
(8)  Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
(9)  Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 106     
(1)  Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b untuk memuat foto, nama, dan nomor urut  Calon.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 107     
Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

Pasal 108     
(1)  Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(2)  Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
(3)  Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.

Pasal 109     
(1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tersebut.
(2)  Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.
(3)  Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Pasal 110     
(1)  Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.
(2)  KPU Kabupaten/Kota meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
(3)  KPU Kabupaten/Kota memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten/Kota.
(4)  KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
(5)  Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 111     
Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kesembilan
Pemungutan Suara
Pasal 112     
(1)  KPPS memberikan undangan kepada para pemilih untuk menggunakan hak  pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. 
(2)  Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan tanda melalui surat suara.
(3)  Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 113     
(1)  Pemberian suara untuk Pemilihan Bupati/Walikota dapat dilakukan dengan cara :
a.    memberi tanda satu kali pada surat suara; dan
b.    memberi suara melalui peralatan pemilihan suara electronic voting (e-voting).
(2)  Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota.
(3)  Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda dan memberi suara melalui peralatan pemilihan suara electronic voting (e-voting) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 114     
(1)  Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
(2)  Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh KPU Kabupaten/Kota

Pasal 115     
(1)  Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
(2)  TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau.
(3)  Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS diatur oleh KPU Kabupaten/Kota
(4)  Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.
(5)  Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.
(6)  Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 116     
(1)  Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati/Walikota disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
(2)  Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 117     
(1)  Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS.
(2)  Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
(3)  Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon.
(4)  Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.
(5)  Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan Lapangan.
(6)  Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan Bupati/Walikota yang telah diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
(7)  Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari  calon/tim Kampanye.

Pasal 118     
(1)  Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
a.    penyiapan TPS;
b.    pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, serta nama dan foto Calon di TPS; dan
c.    penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilihan Lapangan.
(2)  Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
a.    pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
b.    rapat pemungutan suara;
c.    pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
d.    penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
e.    pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 119     
(1)  Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
a.    membuka kotak suara;
b.    mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
c.    mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
d.    menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
e.    memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
f.     menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
(2)  Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
(3)  Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon.

Pasal 120     
(1)  Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
(2)  Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
(3)  Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
(4)  Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
(5)  Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 121     
(1)       Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
(2)       Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 122     
Suara untuk Pemilihan Bupati/Walikota dinyatakan sah apabila:
a.    surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b.    pemberian tanda satu kali pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu Calon dalam surat suara.

Pasal 123     
(1)  Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
a.    Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (sudah mendapat surat pemberitahuan berdasarkan DPS) pada TPS yang bersangkutan; dan
b.         Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.
(2)  Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.
(3)  Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
(4)  Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pasal 124     
(1)       Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara.
(2)       Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Pasal 125     
(1)  Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilihan Bupati/Walikota, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai.
(2)  Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilihan Bupati/Walikota tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kesepuluh
Penghitungan Suara
Paragraf Kesatu
Penghitungan Suara di TPS
Pasal 126     
(1)  Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
(2)  Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
a.    jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
b.    jumlah pemilih dari TPS lain;
c.    Jumlah Pemilih yang menggunakan dasar KTP dan KK;
d.    jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
e.    jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru ditandai.
(3)  Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
(4)  Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
(5)  Saksi Calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
(6)  Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
(7)  Calon dan warga masyarakat melalui saksi Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8)  Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
(9)  Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang¬-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
(10)     Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi Calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara calon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
(11)     KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada para calon atau saksi yang ditunjuk calon dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada papan pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.
(12)     KPPS wajib menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, kotak suara tersegel yang berisi surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 127     
PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (11) dari seluruh TPS diwilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut pada papan pengumuman di PPS selama 7 (tujuh) hari.

Paragraf Kedua
Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan

Pasal 128     
(1)  Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
(2)  Saksi calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.
(3)  Calon dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)  Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
(5)  Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang¬-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
(6)  Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Calon ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
(7)  PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada para calon atau saksi calon yang ditunjuk dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada papan pengumuman di PPK selama 7 ( tujuh) hari.
(8)  PPK wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPS.
(9)  Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus dan selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.
(10)     PPK wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan.
(11)     Penyerahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diawasi oleh Panwaslihkecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten/Kota.

Paragraf Ketiga
Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kabupaten/Kota
Pasal 129     
(1)  Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota dan dapat dihadiri oleh saksi Calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
(2)  Saksi Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota.
(3)  Calon dan warga masyarakat melalui saksi Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang¬-undangan.
(4)  Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
(5)  Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
(6)  Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetapi tidak bersedia menandatangani, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
(7)  KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada para calon atau saksi calon yang ditunjuk dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada papan pengumuman di KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.
(8)  Setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan calon terpilih.
(9)  KPU Kabupaten/Kota mengumumkan dan menyampaikan penetapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon Bupati/Walikota terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota paling lambat setelah jangka waktu 3 (tiga) hari .

Paragraf Keempat
Pengajuan Keberatan
Pasal 130     
(1)  Terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon Bupati/Walikota terpilih, calon yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (9).
(2)  Apabila tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usul pengesahan calon Bupati/Walikota terpilih kepada DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan calon Bupati/Walikota terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(3)  Apabila ada keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten/Kota mengenai adanya keberatan tersebut.
(4)  Pengadilan Tinggi memutus sengketa hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan dari Calon.
(5)  Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya/penetapan pemenang calon Bupati/Walikota.
(6)  Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
(7)  KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(8)  Dalam hal setelah 3 (tiga) hari KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usul pengesahan calon terpilih dengan melampirkan seluruh dokumen pemilihan dan Putusan Pengadilan Tinggi kepada DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(9)  Dalam hal setelah 3 (tiga) hari DPRD Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti usulan pengesahan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka berdasarkan tembusan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota, Gubernur menyampaikan usul pengesahan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri

Paragraf Kelima
Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan
Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pasal 131     
 (1)      Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan KPPS.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
(3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, maka PanwaslihKabupaten/Kota, Panwaslih kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Bagian Kesebelas
Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Ulang

Paragraf Kesatu
Pemungutan Suara Ulang
Pasal 132     
(1)  Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
(2)  Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
a.    pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b.    petugas  KPPS  meminta  pemilih  memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
c.    petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
d.    lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan
e.    lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Paragraf Kedua
Penghitungan Suara Ulang
Pasal 133     
(1)  Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di TPS.
(2) Penghitungan suara di TPS diulang seketika itu juga apabila terjadi hal sebagai berikut:
a.    penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
b.    penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
c.    penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
d.    penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
e.    saksi  Calon, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
f.     penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan
g.    terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 134     
(1) Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di PPK.
(2) Penghitungan suara ulang di PPK dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS.
(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi  Calon tingkat kecamatan dan saksi  Calon di TPS, Panwaslih kecamatan, atau Pengawas Pemilihan Lapangan dapat mengusulkan penghitungan suara ulang di PPK.
(4) Penghitungan suara ulang untuk TPS yang terdapat perbedaan jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung surat suara di PPK.

Pasal 135     
Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131 dan Pasal 132 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sesudah hari pemungutan suara.

Paragraf Ketiga
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang
Pasal 136     
(1) Rekapitulasi penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota;
(2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten/Kota  dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut :
a.    rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
b.    rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
c.    rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
d.    rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
e.    saksi Calon, pengawas Pemilihan Bupati/Walikota, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
f.     rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
(3)  Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi  Calon atau Panwaslihkecamatan dan Panwaslih Kabupaten/Kota, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dan KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten/Kota  harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
(5)  Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU Kabupaten/Kota

Pasal 137     
Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, atas usul saksi  Calon tingkat Kabupaten/Kota, saksi  calon tingkat Kecamatan, Panwaslih Kabupaten/Kota, atau Panwaslih Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

Bagian Kedua Belas
Pemilihan Lanjutan Dan Pemilihan Susulan

Pasal 138     
(1)  Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Kabupaten/Kota terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan Bupati/Walikota lanjutan.
(2)  Pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota yang terhenti.

Pasal 139     
(1)  Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Kabupaten/Kota terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan Bupati/Walikota susulan.
(2)  Pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelengaraan Pemilihan.

Pasal 140     
(1)  Pemilihan Bupati/Walikota lanjutan dan Pemilihan Bupati/Walikota susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota.
(2)  Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi satu atau beberapa Kecamatan/Desa/Kelurahan;
(3)  Dalam hal Pemilihan Bupati/Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar di Kabupaten/Kota tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Bupati/Walikota lanjutan atau Pemilihan Bupati/Walikota susulan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota lanjutan atau Pemilihan Bupati/Walikota susulan diatur lebih lanjut oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Belas
Pemantau

Paragraf Kesatu
Pemantauan Pemilihan

Pasal 141     
(1)  Pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan Bupati/Walikota.
(2)  Pemantau Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.    lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilihan Bupati/Walikota dalam negeri;
b.    badan hukum dalam negeri;
c.    lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; dan
d.    perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Pasal 142     
(1)  Pemantau Pemilihan Bupati/Walikota harus memenuhi persyaratan:
a.    bersifat independen;
b.    mempunyai sumber dana yang jelas; dan
c.    terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
(2)  Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf c dan huruf d harus memenuhi persyaratan khusus:
a.    mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
b.    memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilihan Bupati/Walikota dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
c.    memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 143     
(1)  Pemantau Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilihan Bupati/Walikota dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2)  Pemantau Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
a.    profil organisasi/lembaga;
b.    nama dan jumlah anggota pemantau;
c.    alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
d.    rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau; dan
e.    nama, alamat, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru.
(3)  KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)  Pemantau Pemilihan Bupati/Walikota yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilihan Bupati/Walikota serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
(5)  Dalam hal pemantau Pemilihan Bupati/Walikota tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau Pemilihan Bupati/Walikota yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati/Walikota.
(6)  Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.
(7)  Tata cara akreditasi pemantau Pemilihan Bupati/Walikota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kedua
Wilayah Kerja Pemantau

Pasal 144     
(1)  Pemantau Pemilihan Bupati/Walikota melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota.
(2)  Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf Ketiga
Tanda Pengenal Pemantau

Pasal 145     
(1)  Tanda pengenal pemantau Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2)  Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.    tanda pengenal pemantau asing biasa; dan
b.    tanda pengenal pemantau asing diplomat.
(3)  Pada tanda pengenal pemantau Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat informasi tentang:
a.    nama dan alamat pemantau Pemilihan Bupati/Walikota yang memberi tugas;
b.    nama anggota pemantau yang bersangkutan;
c.    pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;
d.    wilayah kerja pemantauan; dan
e.    nomor dan tanggal akreditasi.
(4)  Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilihan Bupati/Walikota.
(5)  Bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilihan Bupati/Walikota diatur oleh KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf Keempat
Hak dan Kewajiban Pemantau

Pasal 146     
(1)  Pemantau Pemilihan Bupati/Walikota mempunyai hak:
a.    mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
b.    mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
c.    memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
d.    mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU Kabupaten/Kota; dan
e.    menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota.
(2)  Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilihan Bupati/Walikota.

Pasal 147     
Pemantau Pemilihan Bupati/Walikota mempunyai kewajiban:
a.    mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.    mematuhi kode etik pemantau Pemilihan Bupati/Walikota yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
c.    melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
d.    menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
e.    menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
f.     melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilihan Bupati/Walikota serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
g.    menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota;
h.    menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
i.     bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
j.     menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
k.    melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf Kelima
Larangan Bagi Pemantau

Pasal 148     
Pemantau Pemilihan Bupati/Walikota dilarang:
a.    melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota;
b.    memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
c.    mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota;
d.    memihak kepada  Calon tertentu;
e.    menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung  Calon;
f.     menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada  Calon;
g.    mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
h.    membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
i.     masuk ke dalam TPS; dan/atau
j.     melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilihan Bupati/Walikota.

Paragraf Keenam
Sanksi Bagi Pemantau

Pasal 149     
Pemantau Pemilihan Bupati/Walikota yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan Pasal 148 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan Bupati/Walikota.

Pasal 150     
(1)  Pelanggaran oleh pemantau Pemilihan Bupati/Walikota atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan Pasal 148 dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
(2)  Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan Pasal 148 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan Bupati/Walikota.
(3)  Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan Pasal 148 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan Bupati/Walikota.
(4)  Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilihan Bupati/Walikota, yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 151     
Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh
Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 152     
(1)  Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilihan Bupati/Walikota melapor kepada KPU Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah.
(2)  Petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur oleh KPU Kabupaten/Kota

Bagian Keempat Belas
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 153     
(1)  Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota, dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
(2)  Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilihan Bupati/Walikota, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan Bupati/Walikota, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati/Walikota, dengan ketentuan:
a.    tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu  Calon;
b.    tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati/Walikota;
c.    bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
d.    mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota yang aman, damai, tertib, dan lancar.


Pasal 154     
(1)  Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pemilihan Bupati/Walikota dan pendidikan politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2), dapat dilakukan kepada Pemilih pemula dan warga masyarakat lainnya melalui seminar, lokakarya, pelatihan, dan simulasi serta bentuk kegiatan lainnya.
(2)  Pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2), melaporkan status badan hukum atau surat keterangan terdaftarnya, susunan kepengurusan, sumber dana, alat dan metodologi yang digunakan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 155     
(1)  Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilihan Bupati/Walikota, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan Bupati/Walikota, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati/Walikota wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2)  Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang.
(3)  Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.
(4)  Pelaksana kegiatan penghitungan cepat dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
(5)  Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilihan Bupati/Walikota.
Pasal 156     
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota diatur oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima Belas
Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Bupati/Walikota

Paragraf Kesatu
Laporan Pelanggaran
Pasal 157     
(1)  Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan, menerima laporan pelanggaran Pemilihan Bupati/Walikota pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota.
(2)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
a.    warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
b.    pemantau Pemilihan Bupati/Walikota; atau
c.    calon/tim Kampanye.
catatan: perlu ditinjau ulang untuk pelapor (dibuka untuk setiap orang WNI)
(3)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan, dengan paling sedikit memuat:
a.    nama dan alamat pelapor;
b.    pihak terlapor;
c.    waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d.    uraian kejadian.
(4)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilihan Bupati/Walikota.
(5)  Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan, mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
(6)  Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, PanwaslihKabupaten/Kota, Panwaslihkecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan, wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
(7)  Dalam hal PanwaslihKabupaten/Kota, Panwaslihkecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan, memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
(8)  Laporan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati/Walikota diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota.
(9)  Laporan pelanggaran pidana Pemilihan Bupati/Walikota diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(10)     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemilihan Bupati/Walikota diatur dalam peraturan pemerintah.

Paragraf Kedua
Pelanggaran Administrasi

Pasal 158     
(1)  Pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati/Walikota adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilihan Bupati/Walikota dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU Kabupaten/Kota.
(2)  Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.    Penyusunan program dan jadwal;
b.    Keputusan penundaan atau perubahan jadwal;
c.    Tata cara penyaringan  calon;
d.    Mekanisme penetapan atau penyampaian usul pengesahan calon terpilih;
e.    Pengesahan calon terpilih;

Pasal 159     
Pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati/Walikota diselesaikan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari PanwaslihKabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 160     
KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari PanwaslihKabupaten/Kota.

Pasal 161     
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati/Walikota diatur dalam peraturan KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf Ketiga
Pelanggaran Pidana

Pasal 162     
(1)  Pelanggaran pidana Pemilihan Bupati/Walikota adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilihan Bupati/Walikota yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
(2)  Pelanggaran pidana sebagaimana meliputi :
a.    Pemalsuan persyaratan calon;
1)    Pemalsuan ijazah, KTP, Umur, surat pernyataan, surat keterangan dari instansi yang berkompeten.
2)    Pemalsuan/manipulasi jumlah dukungan bagi calon perseorangan.
3)    Konspirasi calon dengan KPU serta Pengawas.
4)    Politik uang.
b. Pelanggaran hasil Pilkada :
1)    Mobilisasi pemilih yang tidak berhak memilih.
2)    Penggelembungan suara
3)    Konspirasi calon dengan KPU serta Pengawas.

Pasal 163     
(1)  Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Panwaslih Bupati/Walikota.
(2)  Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
(3)  Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
(4)  Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pasal 164     
(1)  Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilihan Bupati/Walikota menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
(2)  Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 165     
(1)  Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilihan Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
(2)  Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(3)  Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
(4)  Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
(5)  Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.

Pasal 166     
(1)  Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(2)  Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Pasal 167     
(1)  Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilihan Bupati/Walikota yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Calon harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota secara nasional.
(2)  KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)  Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU Kabupaten/Kota dan calon pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Bagian Keenam belas
Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Paragraf Kesatu
Penetapan Calon Terpilih
           
Pasal 168     
(1)  Calon Bupati/walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
(2)  Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, calon Bupati/walikota yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai calon terpilih.
(3)  Dalam hal calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu calon yang perolehan suaranya sama, penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(4)  Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
(5)  Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua calon, kedua calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
(6)  Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(7)  Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(8)  Calon Bupati/walikota yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Paragraf Kedua
Pengesahan Pengangkatan
Pasal 169     
Pengesahan pengangkatan calon bupati atau walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima secara lengkap.

Paragraf Ketiga
Pelantikan
Pasal 170     
(1)  Bupati/Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
(2)  Sumpah/janji Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati/Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa."
(3)  Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 171     
(1)  Bupati atau walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
(2)  Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
(3)  Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Belas
Penggantian bupati/walikota yang Berhenti atau Diberhentikan
Pasal 172     
(1)  Apabila bupati/walikota meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau diberhentikan dalam masa jabatannya, dan sisa masa jabatannya lebih dari setengah masa jabatan maka dilakukan pemilihan oleh DPRD.
(2)  Bupati/walikota hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan sisa masa jabatan bupati/walikota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau diberhentikan.
(3)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

BAB IV  KETENTUAN PIDANA
Pasal 173     
(1)  Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(2)  Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak  Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(3)  Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalarn Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(4)  Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon Bupati/Walikota dan orang yang kehilangan hak menjadi calon tersebut mengadukan diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(5)  Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon Bupati/Walikota dan orang yang kehilangan hak menjadi calon tersebut mengadukan diancam dengan pidana penjara paling singkat 48 ( empat puluh delapan) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam rupiah).
(6)  Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(7)  Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati/Walikota menurut Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
(8)  Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Bupati/Walikota, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(9)  Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bekal Calon perseorangen Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak  Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
(10)     Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota  yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(11)     Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota  yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Pasal 174     
(1)  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (...) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2)  Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (enam Juta rupiah).
(3)  Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan   atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
(4)  Setiap Pejabat Negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
(5)  Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
(6)  Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak  Rp. 1,000.000.000 (satu miliar rupiah).
(7)  Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(8)  Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua betas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 175     
(1)  Setiap calon Bupati/Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Bupati/Walikota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak  Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)  Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau  Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 176     
(1)  Setiap calon Bupati/Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)  Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau  Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 177     
(1)  Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2)  Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak  Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 178     
Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Bupati/Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 179     
Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara  Calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 180     
Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi  Calon, Pengawas Pemilihan Lapangan, PPS,  dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (11), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 181     
Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada  bagi  pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (12), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 182     
Panwaslih Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 183     
Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 184     
Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan Bupati/Walikota secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 185     
Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilihan Bupati/Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak   Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).   

Pasal 186     
Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 187     
Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah di Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 188     
(1)  Pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 diselenggarakan pada tahun 2012.
(2)  Pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 diselenggarakan pada tahun 2013.

Pasal 189     

Pendanaan kegiatan pemilihan gubernur/bupati/walikota dibebankan pada APBN dan APBD. catatan: mekanisme batasan penggunaan APBN/APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 190     
(1)  Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)  Bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan wakil kepala daerah dan perubahannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-Undang ini.

Pasal 191     
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
<

BACA INFORMASI PENTING LAINNYA

Blog, Updated at: 9:24:00 AM

1 komentar:

  1. Saya ucapkan terima kasih, karena sangat terbantu dengan tulisan yang Bapak bagikan. Tulisan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme guru serta dapat pula dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah guru, terutama dalam penulisan Penelitian Tindakan Kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan artikel tentang pembelajaran ini menjadi sarana amal kebajikan.

    ReplyDelete

---------------------------------

---------------------------------


Tanggal dan Waktu Saat Ini (Online)

---------------------------------

Statistik Pengunjung

---------------------------------

---------------------------------

Followers

----------------------------------

---------------------------------

CB