DOWNLOAD JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD MELALUI MEKANISME TRANSFER DAERAH TAHUN 2014

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Saturday, October 4, 2014



Pada upload kali ini saya sharre-kan Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah Tahun 2014 dengan maksud memberikan informasi terkait persoalan-persoalan yang sering dipertanyakan oleh rekan guru dan operator sekolah, misalnya terkait rasio jumlah peserta didik dengan guru. Berdasarkan Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah Tahun 2014, Rasio jumlah siswa perkelas untuk mendapatkan tunjangan profesi guru mengacu  pada pasal 17 PP 74 tahun 2008. Berdasarkan pasal 17 PP 74 tahun 2008 tersebut rasio jumlah peserta didik perkelas adalah sebagai berikut:

a.  untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1; 
b.  untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c.  untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d.  untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e.  untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f.  untuk SMA atau yang sederajat 20:1; 
g.  untuk MA atau yang sederajat 15:1; 
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i.  untuk MAK atau yang sederajat 12:1.  
Namun dalam Jika dalam satu satuan pendidikan hanya memiliki satu rombongan belajar  pada  tingkat  kelas  tertentu  maka  jumlah  rasio  guru  siswa  dapat kurang  dari  ketentuan  PP  74  Tahun  2008  Tentang  Guru,  berlaku  sampai dengan Desember 2015 (lihat Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah Tahun 2014 tentang Kriteria Guru Penerima pada poin 5). Oleh karena itu bagi guru yang berada di daearah terpencil yang memang kelasnya hanya satu kelas dengan jumlah siswa kurang dari 20 Perrombongan Belajar (ROMBEL), Anda tidak perlu khawatir Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak akan dibayar sekalipun dalam Lapor Tunjangan Dikdas (LTD) masih berwarna merah.

Berikut ini Kriteria Guru Penerima Tunjangan  profesi menurut Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD Melalui Mekanisme Transfer Daerah Tahun 2014:
1.  Guru  PNSD  yang  mengajar  pada  satuan  pendidikan  di  bawah  binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2.  Pengawas  PNSD  yang  melaksanakan  tugas  kepengawasan pada  satuan pendidikan;
3.  Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan sebelum akhir Desember 2013 oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan  Penjaminan  Mutu  Pendidikan,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan; 
4.  Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5.  Mengajar  pada  satuan  pendidikan  dengan  rasio  guru  siswa  yang  sesuai  dengan Pasal 17 pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Jika dalam satu satuan pendidikan hanya memiliki satu rombongan belajar  pada  tingkat  kelas  tertentu  maka  jumlah  rasio  guru  siswa  dapat kurang  dari  ketentuan  PP  74  Tahun  2008  Tentang  Guru,  berlaku  sampai dengan Desember 2015;
6.  Beban  kerja  guru  adalah  sekurang-kurangnya  24  (dua puluh  empat)  jam tatap  muka  dan  sebanyak-banyaknya  40  (empat  puluh) jam  tatap  muka dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya;
7.  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan apabila guru: 
a.  Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu atau membimbing 40  (empat  puluh)  peserta  didik  bagi  kepala  satuan  pendidikan  yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
b. Mendapat  tugas  tambahan  sebagai  wakil  kepala  satuan  pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
c.  Mendapat  tugas  tambahan  sebagai  kepala  perpustakaan,  kepala laboratorium,  ketua  program  keahlian,  kepala  bengkel,  kepala  unit produksi  dan  sejenisnya,  mengajar  paling  sedikit  12  (dua  belas)  jam tatap muka per minggu;
d. Bertugas sebagai pengawas harus melaksanakan tugas sesuai dengan Permenpan Nomor 21 Tahun 2010;
e. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit mengampu 150  (seratus  lima  puluh)  peserta  didik  pada  satu  atau  lebih  satuan pendidikan;
f.  Bertugas  sebagai  guru  pembimbing  khusus  pada  satuan  pendidikan yang  menyelenggarakan  pendidikan  inklusi  atau  pendidikan  terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu;
g.  Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang kriteria daerah khususnya sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  34  Tahun  2012  tentang  Kriteria Daerah  Khusus  dan  Pemberian  Tunjangan  Khusus  Bagi  Guru  dan ditetapkan dengan SK gubernur/bupati/walikota;
h. Bagi  guru  produktif  yang  berkeahlian  khusus/berkeahlian langka/memiliki  keterampilan  atau  budaya  khas  daerah,    untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang dengan keahlian yang dibutuhkan;
i.  Bagi  guru  SMK  dan  SMA  yang  sudah memiliki sertifikat pendidik dan  mengajar  pada  peminatan  bahasa  kecuali  bahasa  Inggris,  termasuk kategori  mata  pelajaran  langka,  karena  guru  tidak  dapat  diberi  tugas pada  satuan  pendidikan  lain  untuk  mengajar  sesuai  dengan  sertifikat pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu.
j.  bagi guru SMK yang sudah memiliki sertifikat keahlian tertentu, dapat mengajar mata pelajaran lain yang masuk dalam kategori paket keahlian (daftar mata pelajaran sebagaimana terlampir);
k.  Bertugas sebagai guru di sekolah Indonesia di luar negeri; 
l.  Bertugas sebagai guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.
8.  Belum pensiun; 
9.  Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah; 
10. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat  bertugas  di  bawah  binaan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan; 
11.  Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
12. Dalam  pelaksanaan  peraturan  bersama  Menteri  Pendidikan  Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Keuangan  dan  Menteri Agama  Nomor: 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, guru  yang  sudah  memiliki  sertifikat  pendidik  tetapi  dialihtugaskan antarsatuan  pendidikan,  antarjenjang  dan/atau  antarmata  pelajaran  yang dibuktikan dengan surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan perencanaan  kebutuhan  guru  seluruh  Provinsi/Kabupaten/Kota  sampai akhir Desember 2013.  mereka masih mendapatkan tunjangan profesinya maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan apabila yang bersangkutan memenuhi  persyaratan  angka  1  sampai  dengan  7  di  atas,  sebagaimana diatur dalam BAB IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.
13. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengirimkan SK alih tugas guru PNS yang memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada  Direktorat  Pembinaan  PTK  terkait  dengan  melampirkan  SK Gubernur/Bupati/Walikota.
14. Selama proses sertifikasi guru tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi perubahan nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru pada tahun 2009 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Standar  Isi,  dan  Keputusan  Direktorat Jenderal  Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah No.251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan  yang  mulai  diimplementasikan  pada  tahun  2009,  maka  untuk kelengkapan  persyaratan  pencairan  perlu  adanya  penyesuaian  (konversi) nomor  kode  dan  nama  bidang  studi  sertifikasi  guru  dalam  daftar Penyesuaian (Konversi) Bidang Studi Sertifikasi sebelum dan setelah tahun 2009 yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud. 
15. Bagi  guru  yang  sudah  memiliki  serifikat  pendidik  tetapi  status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya tidak dibayarkan sampai guru yang bersangkutan menjadi PNS dan memenuhi persyaratan lainnya.

Untuk mengetahui hal-hal lainnya seperti gaji pokok yang digunakan, mulai diberlakukanya SK kenakan gaji Berkala (KGB) dan lain-lain silahkan download juknis lengkapnya dengan mengklik link di bawah ini




Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.




Blog, Updated at: 6:53:00 PM

0 komentar:

Post a Comment

---------------------------------

---------------------------------


Tanggal dan Waktu Saat Ini (Online)

---------------------------------

Statistik Pengunjung

---------------------------------

---------------------------------

Followers

----------------------------------

---------------------------------

CB