JUKNIS BOS 2015

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Friday, December 5, 2014



Inilah bahan Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   2015 yang disampaikan Direktorat Jenderal Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam sosialisasi Informasi Petunjuk Teknis atau JUKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2015


PENGERTIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS).

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   adalah Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar.Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  


TUJUAN UMUM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   adalah 1) Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu; 2) Berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM


TUJUAN KHUSUS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS adalah a) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB dan SMP/SMPLB/Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah; b) Membebaskan seluruh peserta didik miskin dari pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; c) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta


BESARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN ALOKASI DANA TIAP SEKOLAH

1.   Besaran Dana
a)   Tingkat SD          =       Rp     800.000,-
b)   Tingkat SMP       =       Rp     1.000.000,-

2.   Alokasi dana tiap sekolah
a)   Sekolah kecil dengan peserta didik ≤60
      Dana BOS  =  60  x   unit cost
b)   Sekolah dengan jumlah peserta didik >60
      Dana BOS  = (jumlah peserta didik) x unit cost


KRITERIA SEKOLAH KECIL SEBAGAI PENERIMA KEBIJAKAN ALOKASI MINIMAL adalah a) SD/SMP/Satap yang berada di daerah terpencil/ terisolir yang pendiriannya didasarkan ketentuan pemerintah. Daerah terpencil/terisolir adalah daerah yang telah ditetapkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; b) SDLB dan SMPLB; c) Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak tertampung di sekolah sekitarnya; dand) Bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa, d) Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal;e) Sekolah  yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya; f) Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dengan kebijakan khusus.


MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  ALOKASI MINIMAL adalah a) Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota memverifikasi sekolah yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut; b) Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  Kab/Kota merekomendasikan dan mengusulkan sekolah kecil penerima kebijakan khusus kepada Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  Provinsi; c) Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah kecil berdasarkan rekomendasi dari Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota.d) Tim Manajemen BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi berhak menolak rekomendasi bila ditemukan fakta ketidaksesuaian data dengan kriteria.

 

PENETAPAN ALOKASI SEKOLAH KECIL UNTUK SLB dalam Petunjuk Teknis atau Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015

a) SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB), dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang diterima sebesar = 60 x Rp 800.000,-

b)  SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB), dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang diterima sebesar = 60 x Rp 1.000.000,-

c)  SLB dimana SDLB dan SMPLB menjadi satu pengelolaan, dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang diterima sebesar = 60 x Rp 1.000.000,-


KETENTUAN ALOKASI SEKOLAH KECIL UNTUK SMPT adalah Jumlah dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   untuk SMPT tetap didasarkan jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk.

 KETENTUAN BAGI PENERIMA ALOKASI MINIMAL adalah a) Harus memberitahukan secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan memasang di papan pengumuman jumlah dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang diterima sekolah; b) Mempertanggungjawabkan jumlah dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   sesuai jumlah yang diterima; c) Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.

WAKTU PENYALURAN DANA BOS

1.        Dilaksanakan tiap 3 bulan (triwulan)

a)    Triwulan I         :         Januari-Maret

b)    Triwulan II        :         April-Juni

c)    Triwulan III       :         Juli-September

d)    Triwulan IV      :         Oktober-Nopember

2.        Khusus untuk daerah terpencil (diusulkan oleh Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota) dilaksanakan tiap semester (6 bulanan)

a)   Semester I       :         Januari-Juni

b)   Semester II      :         Juli-Desember

SEKOLAH PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) dalam Petunjuk Teknis atau Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015  

1.   Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap, baik negeri yang sudah memiliki NPSN dan sudah terdata dalam sistem Dapodik wajib menerima BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  .

2.   Semua SD/SDLB, SMP/SMPLB/Satap swasta yang sudah memiliki NPSN dan sudah terdata dalam sistem Dapodik berhak menerima BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  . Sekolah swasta berhak menolak dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  , dengan persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut

3.   Semua sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik;

4.   Sekolah swasta dapat memungut biaya pendidikan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi;

5.   Semua sekolah penerima BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   harus mengikuti pedoman BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;

6.   Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;

7.   Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah, agar tetap mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;

8.   Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

 

TIM BANTUAN OPERASIONALSEKOLAH (BOS) PUSAT

Terdiri dari unsur/perwakilan a) Bappenas; b) Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; c) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; d) Kementerian Keuangan; e) Kementerian Dalam Negeri

Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Pusat ditetapkan dengan surat keputusan Menko Kesra. Sekretariat Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Pusat ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemendikbud.

 

TUGAS TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   PUSAT

1.   Menyusun rancangan program;

2.   Melakukan verifikasi data jumlah peserta didik tiap sekolah dengan Tim Dapodik Pusat, Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota dan Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi;

3.   Menyiapkan data jumlah peserta didik tiap provinsi untuk usulan alokasi BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   di tiap provinsi;

4.   Menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  ;

5.   Menetapkan SK alokasi dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   tiap sekolah berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik);

6.   Menyalurkan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi;

7.   Merencanakan dan melakukan sosialisasi program;

8.   Mengumumkan daftar sekolah penerima BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  , besar alokasi BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dan penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   tiap sekolah melalui situs resmi Kemdikbud;

9.   Melatih/memberikan sosialisasi kepada Tim Manajemen BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi/Kabupaten/Kota;

10.       Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

11.       Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

12.       Memonitor penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi/Kab/Kota;

13.       Menyusun laporan pelaksanaan BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  , termasuk laporan keuangan hasil penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   ke sekolah yang diperoleh dari Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi;

14.       Memantau laporan penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dari bank penyalur ke sekolah.


TATA TERTIB TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   PUSAT

1.   Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi/Kab/Kota/ Sekolah;

2.   Mengelola dana operasional dan manajemen secara transparan dan akuntabel;

3.   Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku.

 

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   PROVINSI

Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   Provinsi Terdiri dari unsur/perwakilan: a) Sekretariat Daerah Provinsi; b)  SKPD Pendidikan Provinsi; c) Pengelola Keuangan Provinsi

Struktur Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Sekretariat Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi ada di Kantor SKPD Pendidikan Provinsi.

 

TUGAS TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   PROVINSI

1.    Kepala SKPD Pendidikan Provinsi menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur;

2.    Mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang tertuang dalam Peraturan Presiden;

3.    Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan bank penyalur dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  ;

4.    Melakukan pencairan dan penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   ke sekolah tepat waktu dan tepat jumlah;

5.    Memverifikasi data jumlah peserta didik berdasarkan Dapodik;

6.    Melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kabupaten/Kota;

7.    Bersama Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota menetapkan alokasi dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   tiap kabupaten/kota;

8.    Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   di sekolah;

9.    Memerintah Bank Penyalur untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke Monev Online Kemdikbud;

10. Memonitor laporan penyaluran dari Bank Penyalur yang dikirim ke sistem Monev Online Kemdikbud;

11. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

12. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dari APBD;

13. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya;

14. Merekapitulasi laporan penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dari Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota, untuk dikirim ke pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya;

15. Membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   ke Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Pusat.




TATA TERTIB TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   PROVINSI

1)   Tidak boleh menggunakan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   untuk kepentingan selain ditransfer ke sekolah;

2)   Dilarang dengan sengaja menunda penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   ke sekolah;

3)   Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota/sekolah;

4)   Tidak diperkenankan memaksa pembelian barang/ jasa dalam pemanfaatan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dan tidak mendorong sekolah untuk melanggar ketentuan penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  ;

5)   Dilarang menjadi distributor atau pengecer buku.

 

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   KABUPATEN/KOTA

Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kabupaten/Kota Hanya dari unsur/perwakilan SKPD Pendidikan Kab/ Kota. Struktur Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Kab/Kota dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS). Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Kab/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.Sekretariat Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi ada di Kantor SKPD Pendidikan Kab/Kota.

 

Tugas Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota

1.    Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data sekolah ke sistem Dapodik;

2.    Melakukan rekonsiliasi dan  verifikasi data berdasarkan Dapodik;

3.    Memonitor perkembangan pendataan yang dilakukan oleh sekolah secara online;

4.    Mengompilasi nomor rekening seluruh sekolah;

5.    Kepala SKPD Pendidikan Kab/Kota menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;

6.    Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  ;

7.    Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dari APBD;

8.    Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  ;

9.    Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

10. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   tiap sekolah melalui Tim  BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi ke Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Pusat;

11. Memerintahkan dan memantau pelaporan penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   secara online oleh sekolah;

12. Merekapitulasi  laporan penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dari sekolah, untuk dilaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya;

13. Memonitor pelaksanaan program BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah;

14. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

15. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dengan ketentuan alokasi minimal;

16. Mengusulkan daftar sekolah kecil yang memperoleh dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dengan ketentuan alokasi minimal kepada Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi;

17. Melakukan pendataan peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Sekolah.

TATA TERTIB TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   KAB/KOTA

1.   Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;

2.   Tidak diperkenankan melakukan memaksakan pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dan tidak mendorong sekolah untuk melanggar ketentuan penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  ;

3.   Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku.

 

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   SEKOLAH

Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Sekolah terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara dan satu orang perwakilan orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah. Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

 

Tugas Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Sekolah

1.        Mengunggah dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke sistem Dapodik;

2.        Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah;

3.        Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;

4.        Mengelola dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   secara bertanggung jawab dan transparan;

5.        Mengumumkan besar dana yang diterima dan rencana penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   (RKAS) di papan pengumuman sekolah;

6.        Mengumumkan realisasi penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   di papan pengumuman;

7.        Bertanggung jawab  secara formal dan material atas penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang diterimanya;

8.        Membuat laporan realisasi penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   tiap triwulan;

9.        Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas;

10.    Melaporkan penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   setiap triwulan secara online ke www.BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  .kemdikbud.go.id;

11.    Menyampaikan laporan tahunan ke SKPD Pendidikan Kab/Kota paling lambat 5 Januari tahun berikutnya;

12.    Melakukan pembukuan secara tertib;

13.    Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

14.    Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan;

15.    Sekolah negeri wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi ke SKPD Pendidikan Kab/Kota;

16.    Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang diterima telah digunakan sesuai NPH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  ;

17.    Mengusulkan daftar nama penerima BSM atau KIP kepada Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kabupaten/Kota.

18.    Memastikan akurasi data yang dilaporkan;

19.    Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   kepada orang tua peserta didik;

20.    Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah;

21.    Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik;

 

PROSES PENDATAAN DI SEKOLAH

1)       Kepala Sekolah menunjuk penanggung jawab Dapodik diantara guru atau pegawai tata usaha, atau pegawai yang selama ini membantu pengelolaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   (khususnya untuk SD);

2)       Sekolah menggandakan formulir data pokok pendidikan sesuai dengan kebutuhan;

3)       Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan;

4)       Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual;

5)       Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/ kewajaran data;

6)       Penanggung jawab pendataan memasukkan/meng-update data ke sistem Dapodik secara online;

7)       Sekolah harus selalu mem-backup secara lokal data yang telah diunggah;

8)       Formulir yang telah diisi harus disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;

9)       Melakukan update data secara rutin ketika ada perubahan data, minimal satu kali tiap semester;

10)    Data dari sekolah tersebut akan menjadi dasar kebijakan program dari Pemerintah;

11)    Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat untuk memastikan data yang di-input sudah masuk ke dalam sistem Dapodik;

12)    Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan bagi sekolah yang mengalami keterbatasan untuk melakukan pendataan.


MEKANISME PENETAPAN ALOKASI dalam Petunjuk Teknis atau Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015

1.   Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   Kab/Kota mengontrol kesesuaian data jumlah peserta didik riil di sekolah dan di Dapodik;

2.   Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   Kab/Kota bersama Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   Provinsi dan Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah di awal TA baru untuk persiapan pengalokasian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  ;

3.   Atas dasar data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodik, Kemdikbud menyampaikan usulan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   tiap provinsi kepada Kemenkeu;

4.   Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   tiap provinsi tersebut dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah peserta didik tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru;

5.   Kementerian Keuangan menetapkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   tiap provinsi melalui Peraturan Presiden setelah Kementerian Keuangan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6.   Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   yang diterima oleh sekolah didasarkan Dapodik, sehingga sekolah yang tidak mengisi Dapodik tidak dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  ;

7.   Sekolah yang belum terdaftar dalam Dapodik harus segera berkoordinasi dengan Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   Kab/Kota, Tim Dapodik Kab/Kota dan Tim Dapodik Pusat;

8.   Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   tiap sekolah ditetapkan oleh Kemdikbud melalui SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;

9.   Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)   tiap sekolah di tiap triwulan didasarkan data Dapodik dengan ketentuan berikut:

a)   Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodik tanggal 30 Nopember 2014;

b)   Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodik tanggal 15 Februari 2015;

c)   Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodik tanggal 15 Mei 2015;

d)   Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodik tanggal 21 September 2015;

 

Penetapan Alokasi Penyaluran Tiap Triwulan

1.        Sekolah yang mendapatkan alokasi BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   adalah sekolah yang sudah tercantum dalam data base Dapodik saat pengambilan data sebelum penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   di awal triwulan. Besar alokasi dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   sekolah adalah sesuai dengan jumlah data peserta didik  yang ada pada Dapodik saat pengambilan data;

2.        Sekolah yang tidak tercantum dalam data base Dapodik tidak akan mendapatkan alokasi pada saat penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   di awal triwulan;

3.        Tiap minggu ke-2 pada bulan ke-2 triwulan berjalan, Kemdikbud akan melakukan pengambilan data jumlah peserta didik di tiap sekolah dari Dapodik untuk kepentingan:

a)   Menghitung kelebihan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang diterima sekolah pada saat penyaluran yang dilakukan di awal triwulan.  Kelebihan penyaluran ini akan dikompensasikan pada penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   di triwulan berikutnya;

b)   Menghitung kekurangan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang diterima sekolah pada saat penyaluran di awal triwulan.  Kekurangan penyaluran ini (termasuk sekolah yang pada penyaluran di awal triwulan tidak mendapatkan alokasi karena belum tercantum dalam data base Dapodik) akan ditambahkan melalui pencairan dana cadangan/buffer yang ada di RKUN;

c)   Sebagai dasar penetapan alokasi BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   di tiap sekolah untuk penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   triwulan berikutnya;

d)   Khusus untuk triwulan 3, pengambilan data pada pertengahan triwulan diundur menjadi minggu ke-3 bulan ke-3.  Hal ini terpaksa dilakukan karena harus menunggu selesainya proses update data jumlah peserta didik tahun pelajaran baru pada Dapodik yang dilakukan oleh sekolah.  Oleh karena itu, perhitungan lebih/kurang penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   triwulan 3 digabungkan pada saat perhitungan lebih kurang penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   triwulan 4


Penyaluran Dana BOS Dari RKUN ke RKUD untuk Daerah Tidak Terpencil

1.   Triwulan I dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2015;

2.   Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2015;

3.   Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2015;

4.   Triwulan IV dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Oktober 2015.

 

Penyaluran Dana BOS Dari RKUN ke RKUD untuk Daerah Terpencil

1.   Semester I dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2015, bersamaan dengan penyaluran triwulan I untuk daerah tidak terpencil;

2.   Semester II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2015, bersamaan dengan penyaluran triwulan III untuk daerah tidak terpencil.

 

Penyaluran dari RKUD ke Rekening Sekolah

4.        Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   ke rekening sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di RKUD Provinsi.

Ketentuan Terkait Penyaluran Dana BOS ke Sekolah

1.   Jika ada peserta didik pindah sekolah setelah pencairan dana tersebut masih hak sekolah asal, dan revisi jumlah peserta didik baru diberlakukan pada pencairan triwulan berikutnya;

2.   Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, dana tersebut tetap milik sekolah dan digunakan untuk kepentingan sekolah;

3.   Jika terjadi kelebihan salur ke sekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan tersebut dikurangkan pada periode penyaluran berikutnya;

4.   Jika terjadi kekurangan salur ke sekolah, maka kekurangan tersebut harus dilaporkan ke Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi melalui Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota. Bila dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   di BUD masih mencukupi, kekurangan salur dapat langsung diselesaikan.  Apabila dana di BUD tidak mencukupi, maka Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi mengajukan laporan kekurangan kepada Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Pusat melalui laporan BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  -K9 paling lambat akhir minggu ke-2 bulan ke-2 dari setiap triwulan.

 

Pengambilan Dana BOS oleh Sekolah

1.   Diambil oleh bendahara atas persetujuan Kepala Sekolah sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam RKAS, dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.

2.   Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;

3.   Dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   harus diterima secara utuh oleh sekolah, tidak boleh ada potongan atau pungutan apapun dengan alasan apapun, oleh pihak manapun;

4.   Dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut.

 

Penggunaan Dana

1.   Pengembangan perpustakaan

a)   Wajib membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 (SD kelas 1, 2, 3, dan 6, SMP kelas 9) bagi peserta didik dan guru.

b)   Membeli kekurangan buku teks pelajaran kurikulum 2013 atau mengganti buku yang rusak di kelas lainnya.

c)   Membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 untuk peserta didik sebagai cadangan yang disimpan di perpustakaan sebanyak 5% dari jumlah peserta didik.

d)   Langganan publikasi berkala

e)   Akses informasi online

f)    Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan

g)   Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan

h)   Pengembangan database perpustakaan

i)     Pemeliharaan perabot perpustakaan

j)     Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan

 

2.   Penerimaan peserta didik baru

a)   Administrasi pendaftaran

b)   Penggandaan formulir Dapodik

c)   Administrasi pendaftaran

d)   Pendaftaran ulang

e)   Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman data pokok pendidikan

f)    Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan

g)   Penyusunan RKS/RKAS

h)   Dan kegiatan lain yang terkait

3.   Pembelajaran dan ekstra kurikuler

a)   PAKEM (SD) dan Pembelajaran Kontekstual (SMP)

b)   Pengembangan pendidikan karakter

c)   Pembelajaran remedial dan pengayaan

d)   Pemantapan persiapan ujian

e)   Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja,

f)    Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

g)   Pendidikan Lingkungan Hidup

h)   Pembiayaan lomba-lomba yang belum dibiayai

4.   Ulangan dan ujian

a)   Ulangan harian,

b)   Ulangan tengah semester,

c)   Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan Kelas

d)   Ujian sekolah

5.   Bahan habis pakai

a)   ATK, bahan praktikum, buku induk, buku inventaris

b)   Minuman/makanan ringan keseharian di sekolah

c)   Pengadaan suku cadang alat kantor

d)   Alat-alat kebersihan sekolah

6.   Langganan daya dan jasa

a)   Listrik, air, telepon, dan internet (fixed/mobile modem) baik berlangganan maupun prabayar

b)   Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru

c)   Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu

7.   Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi

a)   Pengecatan, perbaikan bagian bangunan yang rusak

b)   Perbaikan mebeler

c)   Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) dan saluran air hujan

8.   Honor bulanan guru dan tenaga kependidikan

a)   Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)

b)   Pegawai administrasi (termasuk administrasi BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   SD)

c)   Pegawai perpustakaan

d)   Penjaga Sekolah

e)   Satpam

f)    Pegawai kebersihan

Untuk sekolah negeri maksimal 15% dari dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   total, dimana pengangkatan atas persetujuan Disdik Kab/Kota dengan pertimbangan prinsip pemerataan distribusi.

9.   Pengembangan profesi guru

a)   KKG/MGMP dan KKKS/MKKS

b)   Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah

10.   Membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP

a)   Membantu biaya/alat transportasi yg merupakan inventaris sekolah.

b)   Membeli seragam, sepatu dan alat tulis.

11.   Pembiayaan pengelolaan BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

a)   Alat tulis kantor

b)   Penggandaan, surat-menyurat, insentif bendahara dalam rangka penyusunan laporan BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

c)   Biaya transportasi mengambil dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   di bank/pos

12.   Pembelian dan perawatan perangkat komputer

a)   Desktop/workstation maks 4 (SD) dan 7 (SMP)

b)   Printer atau printer plus scanner maks 1 unit

c)   Laptop maks 1 unit seharga maks Rp 6 juta

d)   Proyektor maks 2 unit seharga maks Rp 5 juta/unit

13.   Biaya lainnya (apabila seluruh komponen di atas sudah terpenuhi pembiayaannya)

a)   Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum 2013

b)   Mesin ketik

c)   Peralatan UKS

d)   Pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat


Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Penggunaan Dana

1.   Prioritas utama adalah kegiatan operasional sekolah;

2.   Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak boleh menggunakan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   untuk hal yang sama;

3.   Transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar harus mengikuti standar Pemerintah Daerah;

4.   Bunga Bank/Jasa Giro dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   di rekening sekolah menjadi milik sekolah (Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010).

Larangan Penggunaan Dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

1.    Disimpan dengan maksud dibungakan;

2.    Dipinjamkan kepada pihak lain;



3.    Membeli software pelaporan keuangan BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  ;

4.    Membiayai kegiatan yang bukan prioritas sekolah dan berbiaya besar, misalnya studi banding, tur studi;

5.    Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kec/Kab/Kota/Provinsi/Pusat/pihak lain, kecuali untuk membayar keikutsertaan peserta didik/guru;

6.    Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

7.    Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik yang bukan inventaris sekolah, kecuali bagi peserta didik miskin;

8.    Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

9.    Membangun gedung/ruangan baru;

10. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/alat yang tidak mendukung proses pembelajaran;

11. Menanamkan saham;

12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain secara penuh/wajar;

13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak terkait operasi sekolah, misalnya iuran perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;

14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  /perpajakan program BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Monitoring oleh Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Pusat

1.    Monitoring penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi dan penggunaan dana manajemen yang disediakan oleh Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Pusat dan pelaksanaan program di sekolah;

2.    Responden terdiri dari Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi, Pengelola Keuangan Daerah, Bank Penyalur dan Sekolah;

3.    Dilaksanakan pada saat persiapan, pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;

4.    Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;

5.    Monitoring penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   ke sekolah dilakukan secara online.

Monitoring oleh Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi

1.   Monitoring penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana  di tingkat sekolah;

2.   Responden terdiri dari Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota, sekolah, murid dan/atau orangtua murid dan bank penyalur;

3.   Dilaksanakan pada saat persiapan, pada saat penyaluran dana, dan pasca penyaluran dana;

4.   Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;

5.   Monitoring penyaluran dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan secara online.

 

Monitoring Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kab/Kota

1.   Monitoring penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;

2.   Responden terdiri dari sekolah, peserta didik dan/ atau orang tua;

3.   Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;

4.   Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  ;

5.   Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah;

6.   Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;

7.   Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring.

Laporan Sekolah

a)   Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

b)   Pembukuan (Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak)

c)   Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana

d)   Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

e)   Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas

f)    Bukti pengeluaran

Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab.

 

Laporan Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  Kab/Kota

1.   Rekapitulasi penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   yang diperoleh dari Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Sekolah;

2.   Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

Laporan Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Provinsi

1.   Laporan Triwulanan (Lebih Kurang Salur)

2.   Laporan Akhir Tahun

a)   Penyerapan dan penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

b)   Penanganan pengaduan masyarakat

c)   Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, dan pengadaan

3.   Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan Tim BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)   Pusat

1.   Laporan Triwulanan (Lebih Kurang Salur)

2.   Laporan Akhir Tahun

a)   Penyerapan dan penggunaan dana BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

b)   Penanganan pengaduan masyarakat

c)   Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, dan pengadaan

d)   Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan Program BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

1.    Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi;

2.    Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3.    Pengawasan oleh BPKP melalui audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.

4.    Pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan kewenangan.

5.    Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 





Blog, Updated at: 1:04:00 AM

1 komentar:

---------------------------------

---------------------------------


Tanggal dan Waktu Saat Ini (Online)

---------------------------------

Statistik Pengunjung

---------------------------------

---------------------------------

Followers

----------------------------------

---------------------------------

CB