PERATURAN TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Rabu, 19 April 2017

PERATURAN TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Berikut ini Peraturan Terbaru tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Pasal 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Cuti  PNS  yang  selanjutnya disebut dengan  Cuti,  adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya berdasarkan Pasal 309 PP Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Cuti PNS diberikan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

Peraturan Terbaru Cuti PNS diatur dalam Pasal 310 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), disebutkan bahwa Jenis Cuti PNS, terdiri atas:
a.  cuti tahunan;
b.  cuti besar;
c.  cuti sakit;
d.  cuti melahirkan;
e.  cuti karena alasan penting;
f.  cuti bersama; dan
g.  cuti di luar tanggungan Negara

Berikut penjelasan masing-masing jenis Cuti PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2017

A. Cuti Tahunan PNS
Menurut Pasal 311 PP Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa
(1)  PNS  dan  calon  PNS  yang  telah  bekerja  paling  kurang  1 (satu)  tahun  secara  terus  menerus  berhak  atas  cuti tahunan.
(2)  Lamanya  hak  atas  cuti  tahunan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
(3)  Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PNS atau calon PNS yang  bersangkutan  mengajukan  permintaan  secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
(4)  Hak  atas  cuti  tahunan  sebagaimana  tersebut  pada  ayat (1)  diberikan  secara  tertulis  oleh  PPK  atau  pejabat  yang menerima  delegasi  wewenang  untuk  memberikan  hak atas cuti tahunan

Pasal 312 atau PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa Dalam  hal  hak  atas  cuti  tahunan  yang  akan  digunakan  di tempat  yang  sulit  perhubungannya,  jangka  waktu  cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.

Pasal 313 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan (1)  Hak  atas  cuti tahunan  yang  tidak  digunakan  dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya  untuk  paling  lama  18  (delapan  belas)  hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. (2)  Hak  atas  cuti  tahunan  yang  tidak  digunakan  2  (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun  berikutnya  untuk  paling  lama  24  (dua  puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 314 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan (1)  Hak  atas  cuti  tahunan  dapat  ditangguhkan penggunaannya  oleh  PPK  atau  pejabat  yang  menerima delegasi  wewenang  untuk  memberikan  hak  atas  cuti untuk  paling  lama  1  (satu)  tahun,  apabila  kepentingan dinas mendesak. (2)  Hak  atas  cuti  tahunan yang  ditangguhkan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  digunakan  dalam  tahun berikutnya  selama  24  (dua  puluh  empat)  hari  kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 315 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

B Cuti Besar
Menurut Pasal 316 PP Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa
(1)  PNS  yang  telah  bekerja  paling  singkat  5  (lima)  tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
(2)  Ketentuan  paling  singkat  5  (lima)  tahun  secara  terus menerus  dikecualikan  bagi  PNS  yang  masa  kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
(3)  PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
(4)  Untuk  mendapatkan  hak  atas  cuti  besar,  PNS  yang bersangkutan  mengajukan  permintaan  secara  tertulis kepada  PPK  atau  pejabat  yang  menerima  delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.
(5)  Hak  cuti  besar  diberikan  secara  tertulis  oleh  PPK  atau pejabat  yang  menerima  delegasi  wewenang  untuk memberikan hak atas cuti besar.

Pasal 317 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau  pejabat  yang  menerima  delegasi  wewenang  untuk memberikan  hak  atas  cuti  besar untuk  paling  lama  1 (satu) tahun  apabila  kepentingan  dinas  mendesak,  kecuali  untuk kepentingan agama.

Pasal 318 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan Selama  menggunakan  hak  atas  cuti  besar,  PNS  yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

C. Cuti Sakit
Berdasarkan Pasal 320 PP Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Selanjutnya pada Pasal 320 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:
(1)  PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat  belas)  hari  berhak  atas  cuti  sakit,  dengan ketentuan  PNS  yang  bersangkutan  harus  mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima  delegasi  wewenang  untuk  memberikan  hak atas  cuti  sakit  dengan  melampirkan  surat  keterangan dokter.
(2)  PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak  atas  cuti  sakit,  dengan  ketentuan  PNS  yang bersangkutan  harus  mengajukan  permintaan  secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
(3)  Surat  keterangan  dokter  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  paling  sedikit  memuat  pernyataan  tentang perlunya  diberikan  cuti,  lamanya  cuti,  dan  keterangan lain yang diperlukan.
(4)  Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(5)  Jangka  waktu  cuti  sakit  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  dapat  ditambah  untuk  paling  lama  6  (enam) bulan  apabila  diperlukan,  berdasarkan  surat  keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang kesehatan.
(6)  PNS  yang  tidak  sembuh  dari  penyakitnya  dalam  jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus  diuji  kembali  kesehatannya  oleh  tim  penguji kesehatan  yang  ditetapkan  oleh  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang kesehatan.
(7)  Apabila  berdasarkan  hasil  pengujian  kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PNS belum sembuh dari  penyakitnya,  PNS  yang  bersangkutan  diberhentikan dengan  hormat  dari  Jabatannya  karena  sakit  dengan mendapat  uang  tunggu  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 321 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa (1)  PNS  yang  mengalami  gugur  kandungan  berhak  atas  cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. (2)  Untuk  mendapatkan  hak  atas  cuti  sakit  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  PNS  yang  bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau  pejabat  yang  menerima  delegasi  wewenang  untuk memberikan  hak  atas  cuti  sakit  dengan  melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 322 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa PNS  yang  mengalami  kecelakaan  dalam  dan  oleh  karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 323 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa Selama  menjalankan  cuti  sakit,  PNS  yang  bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Pasal 324 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa (1)  Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang  menerima  delegasi  wewenang  untuk  memberikan hak atas cuti sakit. (2)  Cuti  sakit  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian. 

D. Cuti Melahirkan
Pasal 325 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa (1)  Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak  ketiga  pada  saat  menjadi  PNS,  berhak  atas  cuti melahirkan (2)  Untuk  kelahiran  anak  keempat  dan  seterusnya,  kepada PNS diberikan cuti besar. (3)  Lamanya  cuti  melahirkan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal 326  menyatakan bahwa (1)  Untuk  dapat  menggunakan  hak  atas  cuti  melahirkan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  325,  PNS  yang bersangkutan  mengajukan  permintaan  secara  tertulis kepada  PPK  atau  pejabat  yang  menerima  delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan. (2)  Hak  cuti  melahirkan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) diberikan  secara  tertulis  oleh  PPK  atau  pejabat  yang menerima  delegasi  wewenang  untuk  memberikan  hak atas cuti melahirkan.

Pasal 327 menyatakan bahwa Selama  menggunakan  hak  cuti  melahirkan,  PNS  yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

E. Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 328 menyatakan bahwa PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
a.  ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
b.  salah  seorang  anggota  keluarga  yang  dimaksud dalam huruf  a  meninggal  dunia,  dan  menurut  peraturan perundang-undangan  PNS  yang  bersangkutan  harus mengurus  hak-hak  dari  anggota  keluarganya  yang meninggal dunia; atau
c.  melangsungkan perkawinan.

Pasal 329 menyatakan bahwa PNS  yang ditempatkan pada  perwakilan  Republik  Indonesia yang  rawan  dan/atau  berbahaya  dapat  mengajukan  cuti karena  alasan  penting  guna  memulihkan kondisi  kejiwaan PNS yang bersangkutan.

Pasal 330 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak  atas  cuti  karena  alasan  penting  paling  lama 1  (satu) bulan.

Pasal 331 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:
(1)  Untuk  menggunakan  hak  atas  cuti  karena  alasan penting, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara  tertulis  dengan  menyebutkan  alasan  kepada  PPK atau  pejabat  yang  menerima  delegasi  wewenang  untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
(2)  Hak  atas  cuti  karena  alasan  penting  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau  pejabat  yang  menerima  delegasi  wewenang  untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
(3)  Dalam  hal  yang  mendesak,  sehingga  PNS  yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK atau  pejabat  yang  menerima  delegasi  wewenang  untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting, pejabat yang  tertinggi  di  tempat  PNS  yang  bersangkutan  bekerja dapat  memberikan  izin  sementara  secara  tertulis  untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
(4)  Pemberian  izin  sementara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  harus  segera  diberitahukan  kepada  PPK  atau pejabat  yang  menerima  delegasi  wewenang  untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
(5)  PPK  atau  pejabat  yang  menerima  delegasi  wewenang untuk  memberikan  hak  atas  cuti  karena  alasan  penting setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4),  memberikan  hak  atas  cuti  karena  alasan penting kepada PNS yang bersangkutan

Pasal 332 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa Selama  menggunakan  hak  atas  cuti  karena  alasan  penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

F. Cuti Bersama
 Pasal 333 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa
(1)  Presiden dapat menetapkan cuti bersama.
(2)  Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
(3)  PNS  yang karena  Jabatannya  tidak  diberikan  hak  atas cuti  bersama,  hak  cuti  tahunannya  ditambah  sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
(4)  Cuti  bersama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

G. Cuti di Luar Tanggungan Negara

Pasal 334 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa(1)  PNS  yang  telah  bekerja  paling  singkat  5  (lima)  tahun secara  terus-menerus  karena  alasan  pribadi  dan mendesak  dapat  diberikan  cuti  di  luar  tanggungan negara. (2)  Cuti  di  luar  tanggungan  negara  dapat  diberikan  untuk paling lama 3 (tiga) tahun.  (3)  Jangka  waktu  cuti  di  luar  tanggungan  negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling  lama  1  (satu)  tahun  apabila  ada  alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

Pasal 335 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa (1)  Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya. (2)  Jabatan  yang  menjadi  lowong  karena  pemberian  cuti  di luar tanggungan negara harus diisi.
Pasal 336 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa (1)  Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang  bersangkutan  mengajukan  permintaan  secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan. (2)  Cuti  di  luar  tanggungan  negara  hanya  dapat  diberikan dengan  surat  keputusan  PPK  setelah  mendapat persetujuan dari Kepala BKN.  (3)  PPK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  dapat mendelegasikan  kewenangan  pemberian  cuti  di  luar tanggungan negara. (4)  Permohonan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak.

Pasal 337 (1)  Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS. (2)  Selama  menjalankan  cuti  di  luar  tanggungan  negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Ketentuan Lain Terkait Cuti
Pasal 338 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa
(1)  PNS  yang  sedang  menggunakan  hak  atas  cuti sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  310 huruf  a,  huruf b,  huruf  e,  dan  huruf f  dapat  dipanggil  kembali  bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
(2)  Dalam  hal  PNS  dipanggil  kembali  bekerja  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  jangka  waktu  cuti  yang  belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.

Pasal 339 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa
(1)  Hak  atas  cuti  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  310 huruf  a  sampai  dengan  huruf  e  yang  akan  dijalankan  di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK.
(2)  Dalam  hal  yang  mendesak,  sehingga  PNS  yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pejabat  yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan  izin  sementara  secara  tertulis  untuk menggunakan hak atas cuti.
(3)  Pemberian  izin  sementara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) harus segera diberitahukan kepada PPK.
(4)  PPK  setelah  menerima  pemberitahuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  memberikan  hak  atas  cuti  kepada PNS yang bersangkutan.

Pasal 340 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa Ketentuan  mengenai  cuti  sakit,  cuti  melahirkan,  dan  cuti karena  alasan  penting  berlaku  secara  mutatis  mutandis terhadap calon PNS.  Selanjutnya Pasal 341 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  tata  cara  pemberian  cuti diatur dengan Peraturan Kepala BKN.


Berikut ini Posting Lama tentang Peraturan Cuti PNS atau Peraturan Cuti Sebelum diterbitkan PP No 11 Tahun 2017.


Peraturan yang mengatur Cuti Pegawai Negeri Sipil atau PNS sampai saat ini masih menggunkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.


Jenis Cuti Pegawai Negeri Sipil atau PNS
Berdasarkan  Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976, cuti PNS terdiri dari : a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti bersalin; e. Cuti karena alasan penting ; dan f. Cuti diluar tanggungan Negara.


Cuti Tahunan
Ketentuan tentang Cuti Tahunan, yakni
(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
(3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
(4) Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(6) Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
Namun, berdasarkan pasal 7 dinyatakan bahwa (1) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. (2) Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.
Khusus Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan (Pasal 8).

Cuti Besar
Ketentuan tentang Cuti Besar yakni
(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan;
(2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
(3) Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;
(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(5) Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.
Namun, sesuai Pasal 11 Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi/profesi.

Cuti Sakit  
Ketentuan Tentang Cuti Sakit  adalah
1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
2) Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.
3) Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
4) Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
5) Surat keterangan dokter antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.
6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
7) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
8) Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan atau ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
9) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10)  Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. Untuk mendapatkan cuti sakit mengalami gugur kandungan, Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
11) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.
12) Selama menjalankan cuti sakit, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi/profesi..
13) Cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari cukup dicatat oleh pejabat yang mengurus kepegawaian. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.



Cuti Bersalin
Ketentuan Cuti Bersalin yakni
1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin.
2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
3) Lamanya cuti-cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
4) Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
6) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
7) Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Cuti Karena Alasan Penting
Cuti Karena Alasan Penting adalah cuti karena :
a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hakhak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
c. melangsungkan perkawinan yang pertama;
d. alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.
Ketentuan Cuti Karena Alasan Penting  
1) Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan penting;
2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.
3) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
4) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
5) Dalam hal yang mendesak, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka pejabat yang tertinggi ditempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting.
6) Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti oleh pejabat yang memberikan izin sementara.
7) Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
8) Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh (kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi/profesi)


Cuti Di Luar Tanggungan Negara
Ketentuan Cuti Di Luar Tanggungan Negara, yakni
1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
2) Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
3) Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan penting untuk memperpanjangnya.
4) Cuti diluar tanggungan Negara mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
5) Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti diluar tanggungan Negara dengan segera dapat diisi.
6) Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya.
7) Cuti diluar tanggungan Negara, hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawain Negara.
8) Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
9) Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.
10) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11) Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, maka: a. apabila ada lowongan ditempatkan kembali ; b. apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain ; c. Apabila penempatan dimaksud dalam huruf b tidak mungkin, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Lain terkait Cuti PNS, yakni Sesuai Pasal 32 (1) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak dan sesuai  Pasal 34 yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah menganggap perlu, segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil dapat ditangguhkan.




= Baca Juga =



Blog, Updated at: 20.38.00

53 komentar:

  1. Pada aturan cuti poin 12 disebutkan bahwa PNS yg cuti seperti tersebut pada poin sebelumnya tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja/profesi. Padahal kalau mengacu pada PP no 24 thn 1976 hanya disebutkan berhak menerima gaji penuh tanpa embel-embel kecuali tunjangan kinerja/profesi. Dasar tulisan anda apa? tolong disebutkan PP aturan aturan perundangan yang jelas. Saya tunggu respon anda. Terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Dilingkungan Depdikbud, hasil pemeriksaan BPK dan BPKP pada tahun 2014 terhadap penerima tunjangan sertifikasi tahun 2006 - 2013 yang lalu mewajibkan bagi guru yang melaksanakan Cuti Haji utk mengembalikan tunj sertfikasi yang pernah diterima. Adapun dasar hukum sesuai dengan Juknis Penyaluran Sertifikasi.
      Sebagai bahan kajian PADA JUKNIS PENYALURAN TPG GURU TAHUN 2015 YANG DIKELURKAN OLEH DIREKTORAT P2TK PADA HALAMAN 7 dinyatakan Tunjangan profesi melalui DIPA tahun 2015 Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penerima tunjangan profesi guru YANG MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Apakah guru yang cuti melaksanakan tugas? Jangankan yang cuti, yang kurang jam hanya 1 jam saja tidak boleh menerima TPG.

      Hapus
    2. Pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:
      1.Meninggal dunia;
      2.Mencapai batas usia pensiun;
      3.Tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas pada satuan pendidikan;
      4.Sedang mengikuti tugas belajar;
      5.Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya kecuali bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS;
      6.Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      7.Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya;
      8.Pensiun dini; atau
      9.Dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

      Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

      Hapus
  2. untuk cpns boleh cuti menikah?

    BalasHapus
  3. Klo guru boleh cuti diluar tanggungan nggak yaa??? Mengingat tugas suami yang terkadang jabatannya harus didampingi istri 2-3thn

    BalasHapus
  4. maaf mo nanya, pada cuti tahunan pada poin 1, apakah maksud nya jarak cuti yg bisa digunakan? misalkan begini si A pada tahun 2014 sudah mengambil cuti nya pada bulan desember, dan pada 2015 cuti baru bisa diambil kembali pada desember 2015. apakah bisa cuti 2015 digunakan dibulan juni atau juli

    BalasHapus
    Balasan
    1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

      Hapus
    2. saya juga punya masalah yang sama. PNS sudah mengambil cuti alasan penting bulan november 2015, keumian pebruari 2016 mau ambil cuti alasan penting lagi. apakah ketentuannya membolehkan.

      Hapus
  5. maaf mau tanya...saya sedang hamil anak keempat, dan saat ini sudah bisa mengambil cuti besar untuk keperluan ibadah haji (sementara tahun ini saya tunda dulu karena kehamilan) cuti apa yang bisa saya gunakan untuk persalinan anak keempat sementara cuti besar saya akan saya gunakan 2 tahun lagi (setahu saya cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara harus dipilih salah satunya) terima kasih atas jawabannya

    BalasHapus
  6. Mau tanya ini pada smw disini klo ada yg paham tolong beri penjlsan ya...soal guru tidak tetap (GTT), ada hak mendapatkan cuti hamil dan melahirkan tidak dan berapa bulan dptnya??klo dapat apa dasarnya klo g dasar hukumnya apa ya...terimksih..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Aturan di atas berlaku utk PNS, pengalaman saya hak cuti untuk honorer tergantung kebijakan atas. Kecuali mungkin honorer PPPK yang menurut UU kedudukannya sama dengan PNS

      Hapus
  7. Untuk hamil anak ke 3 msh dpt cuti 3 bln kah?mohon bantuannya untuk Share PP atau peraturan mengenai itu,terima kasih

    BalasHapus
  8. Saya ucapkan terima kasih, karena sangat terbantu dengan tulisan yang Bapak bagikan. Tulisan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme guru serta dapat pula dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah guru, terutama dalam penulisan Penelitian Tindakan Kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan artikel tentang pembelajaran ini menjadi sarana amal kebajikan.

    BalasHapus
  9. Artikelnya sangat menarik dan bermanfaat. Terima Kasih

    BalasHapus
  10. Kok di tempat saya hanya 9 hari kerja ya? Apa ada pp yg baru?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Di dalam Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1976 menyebutkan bahwa lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja.Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015 sebanyak 19 hari yang terdiri atas libur nasional 16 hari dan cuti bersama 3 hari. Dengan adanya cuti bersama sebanyak 3 hari ditahun 2015 maka akan mengurangi cuti tahunan di tahun 2015. Sehingga cuti tahunan untuk tahun 2015 sebanyak 9 hari kerja setelah dikurangi cuti bersama. Cuti tahunan ini tidak berlaku untuk guru pada sekolah dan dosen di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP No 24 Tahun 1976.

      Hapus
  11. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Di dalam Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1976 menyebutkan bahwa lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja.Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015 sebanyak 19 hari yang terdiri atas libur nasional 16 hari dan cuti bersama 3 hari. Dengan adanya cuti bersama sebanyak 3 hari ditahun 2015 maka akan mengurangi cuti tahunan di tahun 2015. Sehingga cuti tahunan untuk tahun 2015 sebanyak 9 hari kerja setelah dikurangi cuti bersama. Cuti tahunan ini tidak berlaku untuk guru pada sekolah dan dosen di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP No 24 Tahun 1976.

    BalasHapus
  12. Bagaimana dengan cuti bersalin pada guru PNS apakah dibayarkan / tidak atas TPG nya ......
    Mohon penjelasannya.....

    BalasHapus
    Balasan
    1. KHUSUS TPG, yang CUTI apapun klu ada surat CUTInya tidak dibayar. Karena TPG pada prinsipnya berdasarkan aturan yng berlaku saat ini hanya dibayarkan pada guru yg melaksanakan tugas

      Hapus
  13. Mohon Penjelasannya tentang cuti bersalin pd guru PNS yang sudah mendapatkaan TPG !
    apakah masih dibayarkan atau tidak !

    BalasHapus
  14. apakah TPG pd Guru PNS yang cuti bersalin masih dibayarkan ....
    mohon penjelasannya...........

    BalasHapus
    Balasan
    1. KHUSUS TPG, yang CUTI apapun klu ada surat CUTInya tidak dibayar

      Hapus
  15. Selamat sore pak Aina Mulyana,, Saya Hanik.

    Ijin bertanya. Pada pasal yang menjelaskan cuti melahirkan, pada PNS guru SD, pejabat yg berwenang memberikan cuti di sini siapa ya pak?

    Terima kasih atas respon dan jawabannya. :)

    BalasHapus
    Balasan
    1. Semestinya peraturan tentang Cuti diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati di Kabupaten Kota masing-masing,
      Pada umumnya Pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil:
      1. Bupati memberikan izin dan menandatangani surat izin cuti untuk: a. Sekretaris Daerah; b. PNS setingkat pejabat eselon II, Kepala SKPD; dan c. Cuti di luar tanggungan negara bagi semua PNS, kecuali cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya bagi PNS wanita.
      2. Sekretaris Daerah memberikan izin dan menandatangani surat izin cuti untuk: a. Cuti besar bagi PNS, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV; b. Cuti sakit bagi PNS, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV untuk jangka waktu lebih dari 14 hari; atau c. Cuti karena alasan penting bagi PNS, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, keberangkatan ke luar negeri/melaksanakan ibadah keagamaan.
      3. Kepala SKPD dan Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memberikan izin cuti untuk PNS dan menandatangani surat cuti untuk: a. PNS setingkat Pejabat Eselon III dan Eselon IV; b. Fungsional Umum; dan c. Fungsional tertentu.

      Hapus
  16. Tata cara pemberian Cuti Tahunan sebagai berikut :
    a. PNS yang akan mengambil cuti tahunan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsungnya
    b. setelah mendapatkan persetujuan, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cuti dan menyampaikan surat izin cuti tersebut kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan cuti.

    BalasHapus
  17. Tata cara pemberian Cuti Tahunan sebagai berikut :
    a. PNS yang akan mengambil cuti tahunan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsungnya
    b. setelah mendapatkan persetujuan, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cuti dan menyampaikan surat izin cuti tersebut kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan cuti.

    BalasHapus
  18. Tata cara pemberian Cuti Besar sebagai berikut :
    a. PNS yang akan mengambil cuti besar harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsungnya,
    b. setelah mendapat persetujuan, Kepala SKPD meneruskannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah;
    c. Badan Kepegawaian Daerah menerbitkan surat izin cuti besar yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati,
    d. Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan surat izin cuti kepada PNS yang bersangkutan, dengan tembusan Kepala SKPD yang bersangkutan

    BalasHapus
  19. Tata cara pemberian Cuti Sakit sebagai berikut :
    a. PNS yang akan mengambil cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsungnya dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter.
    b. setelah mendapat persetujuan, Pejabat yang berwenang (Kepala SKPD) dapat mengeluarkan surat izin cuti bagi PNS yang mengambil cuti sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah.
    c. surat izin cuti sakit untuk jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari hingga 1 (satu) tahun diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk diterbitkan surat izin cuti yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati

    BalasHapus
  20. Tata cara pemberian Cuti Bersalin sebagai berikut :
    a. PNS wanita yang mengambil cuti bersalin harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsungnya dengan melampirkan surat keterangan dokter/bidan
    b. setelah mendapat persetujuan, Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cuti bersalin PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah,
    c. PNS wanita yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara karena untuk persalinan, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti mengaktifkan kembali dalam jabatan semula dengan menerbitkan surat keputusan

    BalasHapus
  21. Tata cara pemberian Cuti Karena Alasan Penting sebagai berikut :
    a. PNS yang mengambil cuti karena alasan penting harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsungnya dengan menyebut alasan-alasannya;
    b. setelah mendapat persetujuan, Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah;
    c. sedangkan cuti karena alasan penting untuk berpergian ke luar negeri (ibadah keagamaan), Kepala SKPD meneruskannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk diterbitkan surat izin cuti yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

    BalasHapus
  22. Tata cara pemberian Cuti Di Luar Tanggungan Negara sebagai berikut :
    a. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara bukan untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsungnya disertai dengan alasanalasannya dan melampirkan:
    1. Foto copy Surat Keputusan Calon PNS.
    2. Foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir.
    3. Foto copy Surat Keputusan jabatan terakhir.
    4. Foto copy kartu pegawai.
    5. Foto copy kartu keluarga bagi PNS Wanita yang ikut suami ke luar negeri dalam rangka pendidikan.
    6. Nilai DP-3 rata-rata dua tahun terakhir bernilai baik.
    7. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat selama 6 (enam) tahun terakhir.
    b. cuti di luar tanggungan negara hanya bisa dipakai untuk mengikuti pendidikan di luar negeri;
    c. setelah mendapat persetujuan Kepala SKPD, surat permohonan diteruskan ke Bupati Kepulauan Anambas melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
    d. apabila dikabulkan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti di luar tanggungan negara, Badan Kepegawaian Daerah membuat Nota Persetujuan kepada Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
    e. atas persetujuan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Daerah mengeluarkan surat keputusan cuti di luar tanggungan Negara yang ditandatangani Bupati

    BalasHapus
  23. cuti bersalin dihitung hari kalender apa hari kerja ya ...?

    BalasHapus
  24. untuk cuti bersalin dihitung 3 bulan hari kerja apa 3 bulan hari kalender ya ......?

    BalasHapus
  25. Sangat menarik sekali... informatif dan tentunya sangat bermanfaat.

    BalasHapus
  26. mau tanya ni,mau ambil cuti sebelum sama sesudah lebaran di jaddin satu cuti bersama itu boleh gak ya...?

    BalasHapus
  27. bagaimana dengan ketentuan PNS yang akan melksanakan ibadah umroh, apakah memakai cuti tahunan atau cuti alasan penting? mengingat didalam PP tersebut tdk disebutkan. mohon pencerahannya pak..

    BalasHapus
  28. jadi pa untuk bisa ambil hak cuti kita bekerja setelah 2 tahun ya? CPNS 1 Tahun, PNS nya 1 Tahun, sehingga total kita bekerja 2 tahun, mohon jawaban nya pa saya tungu

    BalasHapus
  29. SALAM. saya ingin bertanya apakah bisa seorang PNS mengambil cuti menyeberang tahun? misalnya pengajuan cuti tahun 2016 diajukan untuk tanggal 27 Des s/d 6 Jan 2017?

    BalasHapus
  30. Ass ww Yth: Bapak Aina Mulyana saya mau bertanya perihal seorang PNS yang sedang melaksanakan Cuti diluar Tanggungan Negara selama 2 tahun kemudia di tahun pertama ybs meniggal Dunia apakah masih berhak gaji terusan selama 4 bulan, wass Bachtiar

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sepengetahuan saya terhitung sejak tanggal 1 bulan berikutnya sejak ybs meninggal dunia haknya hanya hak pensiunan.

      Hapus
    2. Kalau menurut aturan terbaru PP 11 Tahun 2017, PNS meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan Negara termasuk katagori Meninggal Dunia bukan Katagori Tewas, sehingga tidak hak mendapat hak pensiun namun hanya menerima mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Hapus
  31. Assmua'alaikum warahmatullahiwabarakatuh..... Bapak Aina Mulyana saya mau bertanya tentang Cuti bersalin. Apakah selama menjalankan Cuti Bersalin seorang ASN yang menjabat selaku PPK ( Pejabat Pembuat Komitment) Boleh Menandatangani Kontrak dengan Pihak Ketiga.

    BalasHapus
  32. Ass Pak. saya ingin menanyakan apakah seoarang ASN yang lagi CUTI Bersalin boleh menandatangani Kontrak dengan Pihak Ketiga.

    BalasHapus
  33. maaf pak, apakah pns yg cuti bersalin tetap boleh menerima honor petugas entry data pada bulan sebelum dy cuti? jadi honor yg diterima hanya pada bulan sebelum dan setelah cuti berakhir? krn ybs tetap melakukan entry data sblm dan stlh cuti berakhir? trims

    BalasHapus
  34. Salam, pak apakah pns guru bisa mengajukan cuti besar dgn alasan mengikuti suami berkunjung ke negara asalnya?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Setahu saya selama ini PNS Guru tidak diberikan Cuti Besar kecuali untuk melaksanakan ibadah seperti haji (umroh), karena persepsi lama guru sering ikut libur ketika siswa libur. Mudah-mudahan sekarang bisa, coba konsultasikan ke BKD di wilayah kerja kita

      Hapus
  35. Untuk tahun 2017 sesuai Kepres nomor 18 tahun 2017, Cuti bersama dinyatakan tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil

    BalasHapus
  36. Senang sekali berada di blog ini, karena topik kita sama, bolehkah kita tukeran link ? Blog saya cutipnspemkosibol.ga

    BalasHapus
  37. Untuk Guru PNS bolehkah mengajukan cuti untuk Umroh di luar libur semester ? Dan maksimal berapa tahun sekali PNS diperbolehkan mengambil cuti untuk umroh ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Cuti umroh diperbolehkan sesuai surat dari pengantar kemenag. Untuk berapa kali tidak ada ketentuannya, sebaiknya rasional saja

      Hapus
  38. Bapak Aina Mulyana, saya mau bertanya pakah kalau sudah mengambil cuti karena alasan penting, cuti tahunannya hilang?

    BalasHapus
  39. Aslm pak aina. Apa cuti karena alasan penting mengurangi jatah cuti tahunan?

    BalasHapus
  40. Aslm pak.
    saya mau tanya. istri saya guru di sekolah d bawah yayasan. Di peraturan sekolahnya cuti melahirkan hanya di beri 40 hari, dan selama cuti hanya digaji 25%. Apakah peraturan seperti itu bertentangan dgn peraturan dari depnaker atau tidak?

    BalasHapus

Search Artikel

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Statistik Blog

Pengikut

CB