PERATURAN TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Saturday, January 31, 2015

Peraturan yang mengatur Cuti Pegawai Negeri Sipil atau PNS sampai saat ini masih menggunkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.


Jenis Cuti Pegawai Negeri Sipil atau PNS
Berdasarkan  Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976, cuti PNS terdiri dari : a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti bersalin; e. Cuti karena alasan penting ; dan f. Cuti diluar tanggungan Negara.




Cuti Tahunan
Ketentuan tentang Cuti Tahunan, yakni
(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
(3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
(4) Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(6) Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.
Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
Namun, berdasarkan pasal 7 dinyatakan bahwa (1) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. (2) Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.
Khusus Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan (Pasal 8).



Cuti Besar
Ketentuan tentang Cuti Besar yakni
(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan;
(2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
(3) Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;
(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
(5) Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.
Namun, sesuai Pasal 11 Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi/profesi.

Cuti Sakit  
Ketentuan Tentang Cuti Sakit  adalah
1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
2) Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.
3) Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
4) Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
5) Surat keterangan dokter antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.
6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
7) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
8) Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan atau ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
9) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10)  Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. Untuk mendapatkan cuti sakit mengalami gugur kandungan, Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
11) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.
12) Selama menjalankan cuti sakit, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi/profesi..
13) Cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari cukup dicatat oleh pejabat yang mengurus kepegawaian. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.






Cuti Bersalin
Ketentuan Cuti Bersalin yakni
1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin.
2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
3) Lamanya cuti-cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
4) Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
6) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
7) Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Cuti Karena Alasan Penting
Cuti Karena Alasan Penting adalah cuti karena :
a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hakhak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
c. melangsungkan perkawinan yang pertama;
d. alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.
Ketentuan Cuti Karena Alasan Penting  
1) Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan penting;
2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.
3) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
4) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
5) Dalam hal yang mendesak, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka pejabat yang tertinggi ditempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting.
6) Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti oleh pejabat yang memberikan izin sementara.
7) Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
8) Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh (kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi/profesi)






Cuti Di Luar Tanggungan Negara
Ketentuan Cuti Di Luar Tanggungan Negara, yakni
1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
2) Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
3) Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan penting untuk memperpanjangnya.
4) Cuti diluar tanggungan Negara mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
5) Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti diluar tanggungan Negara dengan segera dapat diisi.
6) Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya.
7) Cuti diluar tanggungan Negara, hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawain Negara.
8) Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
9) Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.
10) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11) Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, maka: a. apabila ada lowongan ditempatkan kembali ; b. apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain ; c. Apabila penempatan dimaksud dalam huruf b tidak mungkin, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Lain terkait Cuti PNS, yakni Sesuai Pasal 32 (1) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak dan sesuai  Pasal 34 yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah menganggap perlu, segala macam cuti Pegawai Negeri Sipil dapat ditangguhkan.








BACA INFORMASI PENTING LAINNYA

Blog, Updated at: 12:40:00 AM

37 komentar:

  1. Pada aturan cuti poin 12 disebutkan bahwa PNS yg cuti seperti tersebut pada poin sebelumnya tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja/profesi. Padahal kalau mengacu pada PP no 24 thn 1976 hanya disebutkan berhak menerima gaji penuh tanpa embel-embel kecuali tunjangan kinerja/profesi. Dasar tulisan anda apa? tolong disebutkan PP aturan aturan perundangan yang jelas. Saya tunggu respon anda. Terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dilingkungan Depdikbud, hasil pemeriksaan BPK dan BPKP pada tahun 2014 terhadap penerima tunjangan sertifikasi tahun 2006 - 2013 yang lalu mewajibkan bagi guru yang melaksanakan Cuti Haji utk mengembalikan tunj sertfikasi yang pernah diterima. Adapun dasar hukum sesuai dengan Juknis Penyaluran Sertifikasi.
      Sebagai bahan kajian PADA JUKNIS PENYALURAN TPG GURU TAHUN 2015 YANG DIKELURKAN OLEH DIREKTORAT P2TK PADA HALAMAN 7 dinyatakan Tunjangan profesi melalui DIPA tahun 2015 Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Dasar diberikan kepada penerima yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penerima tunjangan profesi guru YANG MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Apakah guru yang cuti melaksanakan tugas? Jangankan yang cuti, yang kurang jam hanya 1 jam saja tidak boleh menerima TPG.

      Delete
    2. Pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:
      1.Meninggal dunia;
      2.Mencapai batas usia pensiun;
      3.Tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas pada satuan pendidikan;
      4.Sedang mengikuti tugas belajar;
      5.Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya kecuali bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS;
      6.Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      7.Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya;
      8.Pensiun dini; atau
      9.Dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

      Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

      Delete
  2. Klo guru boleh cuti diluar tanggungan nggak yaa??? Mengingat tugas suami yang terkadang jabatannya harus didampingi istri 2-3thn

    ReplyDelete
  3. maaf mo nanya, pada cuti tahunan pada poin 1, apakah maksud nya jarak cuti yg bisa digunakan? misalkan begini si A pada tahun 2014 sudah mengambil cuti nya pada bulan desember, dan pada 2015 cuti baru bisa diambil kembali pada desember 2015. apakah bisa cuti 2015 digunakan dibulan juni atau juli

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by the author.

      Delete
    2. saya juga punya masalah yang sama. PNS sudah mengambil cuti alasan penting bulan november 2015, keumian pebruari 2016 mau ambil cuti alasan penting lagi. apakah ketentuannya membolehkan.

      Delete
  4. maaf mau tanya...saya sedang hamil anak keempat, dan saat ini sudah bisa mengambil cuti besar untuk keperluan ibadah haji (sementara tahun ini saya tunda dulu karena kehamilan) cuti apa yang bisa saya gunakan untuk persalinan anak keempat sementara cuti besar saya akan saya gunakan 2 tahun lagi (setahu saya cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara harus dipilih salah satunya) terima kasih atas jawabannya

    ReplyDelete
  5. Mau tanya ini pada smw disini klo ada yg paham tolong beri penjlsan ya...soal guru tidak tetap (GTT), ada hak mendapatkan cuti hamil dan melahirkan tidak dan berapa bulan dptnya??klo dapat apa dasarnya klo g dasar hukumnya apa ya...terimksih..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Aturan di atas berlaku utk PNS, pengalaman saya hak cuti untuk honorer tergantung kebijakan atas. Kecuali mungkin honorer PPPK yang menurut UU kedudukannya sama dengan PNS

      Delete
  6. Untuk hamil anak ke 3 msh dpt cuti 3 bln kah?mohon bantuannya untuk Share PP atau peraturan mengenai itu,terima kasih

    ReplyDelete
  7. Saya ucapkan terima kasih, karena sangat terbantu dengan tulisan yang Bapak bagikan. Tulisan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme guru serta dapat pula dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah guru, terutama dalam penulisan Penelitian Tindakan Kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan artikel tentang pembelajaran ini menjadi sarana amal kebajikan.

    ReplyDelete
  8. Artikelnya sangat menarik dan bermanfaat. Terima Kasih

    ReplyDelete
  9. Kok di tempat saya hanya 9 hari kerja ya? Apa ada pp yg baru?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Di dalam Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1976 menyebutkan bahwa lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja.Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015 sebanyak 19 hari yang terdiri atas libur nasional 16 hari dan cuti bersama 3 hari. Dengan adanya cuti bersama sebanyak 3 hari ditahun 2015 maka akan mengurangi cuti tahunan di tahun 2015. Sehingga cuti tahunan untuk tahun 2015 sebanyak 9 hari kerja setelah dikurangi cuti bersama. Cuti tahunan ini tidak berlaku untuk guru pada sekolah dan dosen di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP No 24 Tahun 1976.

      Delete
  10. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Di dalam Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1976 menyebutkan bahwa lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja.Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015 sebanyak 19 hari yang terdiri atas libur nasional 16 hari dan cuti bersama 3 hari. Dengan adanya cuti bersama sebanyak 3 hari ditahun 2015 maka akan mengurangi cuti tahunan di tahun 2015. Sehingga cuti tahunan untuk tahun 2015 sebanyak 9 hari kerja setelah dikurangi cuti bersama. Cuti tahunan ini tidak berlaku untuk guru pada sekolah dan dosen di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP No 24 Tahun 1976.

    ReplyDelete
  11. Bagaimana dengan cuti bersalin pada guru PNS apakah dibayarkan / tidak atas TPG nya ......
    Mohon penjelasannya.....

    ReplyDelete
    Replies
    1. KHUSUS TPG, yang CUTI apapun klu ada surat CUTInya tidak dibayar. Karena TPG pada prinsipnya berdasarkan aturan yng berlaku saat ini hanya dibayarkan pada guru yg melaksanakan tugas

      Delete
  12. Mohon Penjelasannya tentang cuti bersalin pd guru PNS yang sudah mendapatkaan TPG !
    apakah masih dibayarkan atau tidak !

    ReplyDelete
  13. apakah TPG pd Guru PNS yang cuti bersalin masih dibayarkan ....
    mohon penjelasannya...........

    ReplyDelete
    Replies
    1. KHUSUS TPG, yang CUTI apapun klu ada surat CUTInya tidak dibayar

      Delete
  14. Selamat sore pak Aina Mulyana,, Saya Hanik.

    Ijin bertanya. Pada pasal yang menjelaskan cuti melahirkan, pada PNS guru SD, pejabat yg berwenang memberikan cuti di sini siapa ya pak?

    Terima kasih atas respon dan jawabannya. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Semestinya peraturan tentang Cuti diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati di Kabupaten Kota masing-masing,
      Pada umumnya Pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil:
      1. Bupati memberikan izin dan menandatangani surat izin cuti untuk: a. Sekretaris Daerah; b. PNS setingkat pejabat eselon II, Kepala SKPD; dan c. Cuti di luar tanggungan negara bagi semua PNS, kecuali cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya bagi PNS wanita.
      2. Sekretaris Daerah memberikan izin dan menandatangani surat izin cuti untuk: a. Cuti besar bagi PNS, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV; b. Cuti sakit bagi PNS, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV untuk jangka waktu lebih dari 14 hari; atau c. Cuti karena alasan penting bagi PNS, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, keberangkatan ke luar negeri/melaksanakan ibadah keagamaan.
      3. Kepala SKPD dan Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memberikan izin cuti untuk PNS dan menandatangani surat cuti untuk: a. PNS setingkat Pejabat Eselon III dan Eselon IV; b. Fungsional Umum; dan c. Fungsional tertentu.

      Delete
  15. Tata cara pemberian Cuti Tahunan sebagai berikut :
    a. PNS yang akan mengambil cuti tahunan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsungnya
    b. setelah mendapatkan persetujuan, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cuti dan menyampaikan surat izin cuti tersebut kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan cuti.

    ReplyDelete
  16. Tata cara pemberian Cuti Tahunan sebagai berikut :
    a. PNS yang akan mengambil cuti tahunan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsungnya
    b. setelah mendapatkan persetujuan, pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cuti dan menyampaikan surat izin cuti tersebut kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan cuti.

    ReplyDelete
  17. Tata cara pemberian Cuti Besar sebagai berikut :
    a. PNS yang akan mengambil cuti besar harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsungnya,
    b. setelah mendapat persetujuan, Kepala SKPD meneruskannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah;
    c. Badan Kepegawaian Daerah menerbitkan surat izin cuti besar yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati,
    d. Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan surat izin cuti kepada PNS yang bersangkutan, dengan tembusan Kepala SKPD yang bersangkutan

    ReplyDelete
  18. Tata cara pemberian Cuti Sakit sebagai berikut :
    a. PNS yang akan mengambil cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsungnya dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter.
    b. setelah mendapat persetujuan, Pejabat yang berwenang (Kepala SKPD) dapat mengeluarkan surat izin cuti bagi PNS yang mengambil cuti sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah.
    c. surat izin cuti sakit untuk jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari hingga 1 (satu) tahun diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk diterbitkan surat izin cuti yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati

    ReplyDelete
  19. Tata cara pemberian Cuti Bersalin sebagai berikut :
    a. PNS wanita yang mengambil cuti bersalin harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsungnya dengan melampirkan surat keterangan dokter/bidan
    b. setelah mendapat persetujuan, Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cuti bersalin PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah,
    c. PNS wanita yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara karena untuk persalinan, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti mengaktifkan kembali dalam jabatan semula dengan menerbitkan surat keputusan

    ReplyDelete
  20. Tata cara pemberian Cuti Karena Alasan Penting sebagai berikut :
    a. PNS yang mengambil cuti karena alasan penting harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsungnya dengan menyebut alasan-alasannya;
    b. setelah mendapat persetujuan, Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Daerah;
    c. sedangkan cuti karena alasan penting untuk berpergian ke luar negeri (ibadah keagamaan), Kepala SKPD meneruskannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk diterbitkan surat izin cuti yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

    ReplyDelete
  21. Tata cara pemberian Cuti Di Luar Tanggungan Negara sebagai berikut :
    a. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara bukan untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui atasan langsungnya disertai dengan alasanalasannya dan melampirkan:
    1. Foto copy Surat Keputusan Calon PNS.
    2. Foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir.
    3. Foto copy Surat Keputusan jabatan terakhir.
    4. Foto copy kartu pegawai.
    5. Foto copy kartu keluarga bagi PNS Wanita yang ikut suami ke luar negeri dalam rangka pendidikan.
    6. Nilai DP-3 rata-rata dua tahun terakhir bernilai baik.
    7. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat selama 6 (enam) tahun terakhir.
    b. cuti di luar tanggungan negara hanya bisa dipakai untuk mengikuti pendidikan di luar negeri;
    c. setelah mendapat persetujuan Kepala SKPD, surat permohonan diteruskan ke Bupati Kepulauan Anambas melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
    d. apabila dikabulkan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti di luar tanggungan negara, Badan Kepegawaian Daerah membuat Nota Persetujuan kepada Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
    e. atas persetujuan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Daerah mengeluarkan surat keputusan cuti di luar tanggungan Negara yang ditandatangani Bupati

    ReplyDelete
  22. cuti bersalin dihitung hari kalender apa hari kerja ya ...?

    ReplyDelete
  23. untuk cuti bersalin dihitung 3 bulan hari kerja apa 3 bulan hari kalender ya ......?

    ReplyDelete
  24. Sangat menarik sekali... informatif dan tentunya sangat bermanfaat.

    ReplyDelete
  25. mau tanya ni,mau ambil cuti sebelum sama sesudah lebaran di jaddin satu cuti bersama itu boleh gak ya...?

    ReplyDelete
  26. bagaimana dengan ketentuan PNS yang akan melksanakan ibadah umroh, apakah memakai cuti tahunan atau cuti alasan penting? mengingat didalam PP tersebut tdk disebutkan. mohon pencerahannya pak..

    ReplyDelete
  27. jadi pa untuk bisa ambil hak cuti kita bekerja setelah 2 tahun ya? CPNS 1 Tahun, PNS nya 1 Tahun, sehingga total kita bekerja 2 tahun, mohon jawaban nya pa saya tungu

    ReplyDelete

---------------------------------

---------------------------------


Tanggal dan Waktu Saat Ini (Online)

---------------------------------

Statistik Pengunjung

---------------------------------

---------------------------------

Followers

----------------------------------

---------------------------------

CB