DOWNLOAD PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Saturday, October 10, 2015




Berikut ini Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  Menimbang   :   
a.  bahwa   setiap  sekolah  seharusnya  menjadi  tempat  yang   nyaman  dan  inspiratif bagi siswa, guru, dan/atau tenaga  kependidikan;
b.  bahwa  pembiasaan  sikap  dan  perilaku  positif  di  sekolah  adalah  cerminan  dari nilai - nilai  Pancasila  dan  seharusnya  menjadi  bagian  proses  belajar  dan  budaya setiap sekolah;
c.   bahwa  pendidikan  karakter  seharusnya  menjadi  gerakan   bersama  yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah,  masyarakat, dan/atau orangtua;
d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada huruf a, huruf b, dan  huruf  c  per lu  menetapkan   Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan tentang   Penumbuhan Budi Pekerti; 
Mengingat    :   
1.  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2003  Nomor  78,  Tambahan Lembaran Neg ara  Republik Indonesia Nomor 4301);
2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang   Pengelolaan  dan Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010 Nomor  23,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5105) sebagaima na telah diubah dengan Peraturan   Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  112,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 
3.  Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2015  tentang   Organisasi  Kementerian Negara;
4.  Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan; 
5.  Keputusan  Presiden  Nomor  121/P  Tahun  2014  mengenai  Pembentukan  Kabinet Indonesia Kerja Periode 2014 - 2019; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan   :   
PERATURAN  MENTERI  PENDIDIKAN  DAN  KEBUDAYAAN  TENTANG  PENUMBUHAN BUDI PEKERTI. 
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1.   Sekolah  adalah  satuan  pendidikan  formal  yang  menyelenggarakan  pendidikan   dalam  bentuk sekolah dasar,  sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, seko lah menengah kejuruan, sekolah  pada  jalur  pendidikan  k husus,   dan  sekolah  swasta,  termasuk  satuan  pendidikan  kerja sama. 
2.   Penumbuhan  Budi  Pekerti  yang  selanjutnya  disingkat  PBP  adalah  kegiatan  pembiasaan  sikap  dan perilaku  positif  di  sekolah  yang  dimulai  sejak  dari  hari   pertama  sekolah,  masa  orientasi  peserta didik  baru  untuk  jenjang  sekolah  menengah  pertama,  sekolah  menengah  atas  dan  sekolah menengah kejuruan,  sampai dengan kelulusan sekolah.
3.   Masa  orientasi  peserta  didik  baru  yang  selanjutnya  disebut  MOPDB  adalah  serangkaian  kegiatan pertama  masuk  sekolah  pada  setiap  awal  tahun  pelajaran  baru  yang  berlangsung  paling  lama  5 (lima) hari. 
4.   Pembiasaan  adalah serangkaian  kegiatan  yang  harus  dilakukan  oleh  siswa,  guru,  dan  tenaga kependidikan yang bertuj uan u ntuk menumbuhkan  kebiasaan yang baik dan membentuk generasi berkarakter positif.
5.   Kelulusan adalah berakhirnya proses pembelajaran siswa pada satuan  pendidikan.
Pasal 2
PBP bertujuan untuk: 
a.   menjadikan  sekolah  sebagai  taman  belajar  yang  menyenangkan  bagi  siswa,   guru,  dan  tenaga kependidikan;
b.   menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan  karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat; 
c.   menjadikan  pendidikan  sebagai  gerakan  yang  melibatkan  pemerintah,  pemerintah  daerah, masyarakat, dan keluarga; dan/atau
d.   menumbuhkembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara  keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Pasal 3
Pelaksana PBP adalah sebagai berikut:
a.   siswa; 
b.   guru;
c.   tenaga kependidikan; 
d.   orangtua/wali;
e.   komite sekolah;
f.    alumni; dan/atau 
g.   pihak- pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah.
Pasal 4
(1)    PBP  dilaksanakan  sejak  hari  pertama  masuk  sekolah  untuk  jenjang  sekolah   dasar  atau  sejak  hari pertama  masuk  sekolah  pada  MOPDB  untuk  jenjang   sekolah  menengah  pertama,  sekolah menengah atas, sekolah menengah   kejuruan, dan sekolah pada jalur pendidikan khusus. 
(2)    PBP  dilaksanakan  melalui  kegiatan  pada  MOPDB,  pembiasaan,  interaksi  dan  komunikasi,  serta kegiatan  saat  kelulusan  sebagaimana  tercantum  dalam   Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri   ini. 
(3)    PBP dilaksanakan:
a.  dalam  bentuk  kegiatan  umum,  harian,  mingguan,  bulanan,  tengah  tahunan,  dan/atau tahunan;
b.  melalui interaksi dan komunikasi antara sekolah, keluarga, dan/atau  masyarakat.
(4)    Pelaksanaan PBP yang melibatkan pihak terkait di luar sekolah disesuaikan   dengan kondisi sekolah dan mengikuti Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
(1)    Pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  MOPDB  dilaksanakan  pada  awal  tahun   pelajaran  baru  oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan   kewenangannya. 
(2)    Pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  pembiasaan  serta  interaksi  dan  komunikasi  di  sekolah dilaksanakan  paling  sedikit  1  (satu)  kali  dalam  1   (satu)  tahun  oleh  pemerintah  dan  pemerintah daerah sesuai dengan   kewenangannya. 
(3)    Pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  saat  kelulusan  dilaksanakan  pada  akhir   tahun  pelajaran  oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan   kewenangannya. 
Pasal 6
Pembiayaan atas penyiapan PBP bersumber   dari:
a.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 
c.   S umber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pasal 7
Penumbuhan  Budi  Pakerti  pada  satuan  pendidikan  anak  usia  dini  dan  pendidikan  masyarakat  agar
menyesuaikan dengan kondisi masing- masing.
Pasal 8
Pada saat Peraturan Menteri ini  mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan   dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan   Karakter di Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan   Menteri  ini  dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2 015 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
ANIES BASWEDAN



Selengkapnya Terkait PERMENDIKBUD Nomor 23 Tahun 2015 dan Lampirannya Yang Membahas Juknis Penumbuhan Budi Pekerti silahkan download dengan mengklik link di bawah ini

LINK DOWNLOAD PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2015 DAN LAMPIRANNYA (KLik Di Sini)


BACA INFO MENARIK LAINNYA




Blog, Updated at: 1:23:00 AM

0 komentar:

Post a Comment

---------------------------------

---------------------------------


Tanggal dan Waktu Saat Ini (Online)

---------------------------------

Statistik Pengunjung

---------------------------------

---------------------------------

Followers

----------------------------------

---------------------------------

CB