thumbnail

KEMENDIKBUD BUKA SELEKSI PENDAFTARAN CALON GURU NON PNS UNTUK SEKOLAH DI LUAR NEGERI

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Kamis, 31 Desember 2015

Seleksi Guru Non PNS
Menghadapi tahun 2016, Kemendikbud Membuka Seleksi Pendaftaran Calon Guru Sekolah Di Luar Negeri. Walaupun peluangnya cukup terbatas hanya untuk 6 orang tidak ada salahnya bagi Anda yang berminat untuk mencobanya. Peluang ini terbuka bagi WNI yang minimal berusia 40 tahun.
Blog, Updated at: 18.10.00
thumbnail

EVALUASI KURIKULUM 2013 SUDAH TUNTAS, NAMANTA TETAP K13 BUKAN KURNAS

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, selama setahun terakhir ini Kemendikbud terus melakukan evaluasi Kurikulum 2013. Akhir tahun ini, evaluasi Kurikulum 2013 tersebut telah selesai dilaksanakan dan akan segera diinformasikan kepada masyarakat.
Blog, Updated at: 09.06.00
thumbnail

SOAL LATIHAN US / UN SMP/MTS, SMA/MA ATAU SMK/MAK

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Rabu, 30 Desember 2015

Untuk membantu siswa-siswi SMP dan MTS menghadapi Ujian Sekolah (US dan Ujian Nasional (UN)  atau ujian nasional tahun 2017 atau tahun pelajaran 2017/2018. Berikut ini saya upload contoh-contoh soal Ujian Sekolah (US dan Ujian Nasional (UN)  tahun lalu dan soal-soal latihan berikut Kunci Jawaban serta Pembahasannya yang memiliki kemiripan dengan Kisi-Kisi Ujian Sekolah (US dan Ujian Nasional (UN)  SMP / MTs tahun 2017/2018.
Blog, Updated at: 23.40.00
thumbnail

SOAL LATIHAN UJIAN SEKOLAH DAN NASIONAL SMP/MTS SMA/SMK MA/MAK TAHUN 2018

DOWNLOAD SOAL LATIHAN
DAN PEMBAHASAN
UN SMK TAHUN 2018
Untuk para pelajar SMK ayo persiapkan diri Anda mnghadapi pelaksanaan Ujian Sekolah (US dan Ujian Nasional (UN)  tahun 2017. Apakah Ujian Sekolah (US dan Ujian Nasional (UN)  2018 lebih sulit, berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun tingkat kesukaran soal Ujian Sekolah (US dan Ujian Nasional (UN)  meningkat.  Oleh Karen itu salah satu persiapan yang harus dilakukan oleh siswa-siswa SMK calon peserta Ujian Sekolah (US dan Ujian Nasional (UN)  2018 adalah mempelajari soal Latihan dan Pembahasan Ujian Sekolah (US dan Ujian Nasional (UN)   SMK tahun 2018 atau Soal Latihan Ujian Sekolah (US dan Ujian Nasional (UN)  SMK tahun 2018.
Blog, Updated at: 23.36.00
thumbnail

KURIKULUM NASIONAL ATAU KURIKULUM 2013 BERLAKU NASIONAL?

Uptodate Info Kurikulum Nasional
Isu perubahan Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Nasional ternyata dibantah Kemendikbud. Hal ini sebagaimana di rilis JPNN Rabu 30 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menegaskan tidak ada perubahan nama dalam kurikulum 2013. Kurikulum nasional bukan merupakan nama, dan tetap dipakai K-13.( http://www.jpnn.com/ read/2015/12/30/347693/ Mendikbud:-K-13-Tetap-Berlaku-)
Blog, Updated at: 22.22.00
thumbnail

AGAR DANA BOS LANCAR DAN SESUAI DENGAN JUMLAH SISWA SEBENARNYA

Berikut ada contoh sekolah yang tidak menerima Dana BOS karena adanya permasalahan dengan Dapodik. Kasus ini terjadi di daerah Surabaya sebagaimana dirilis JPNN dan bukan tidak mungkin terjadi pula di daearah lain. Menurut rilis JPNN terdapat beberapa  sekolah dasar negeri (SDN) di Surabaya terkatung-katung. Jangankan membuat laporan surat pertanggungjawaban (SPj), menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan IV saja, mereka belum. Padahal, akhir tahun sudah tinggal menghitung hari. Jika tak kunjung cair, dana BOS triwulan IV terancam hangus.
Blog, Updated at: 00.27.00
thumbnail

SAMPAI AKHIR DESEMBER 2015 BELUM ADA JADWAL RESMI PENERIMAAN CPNS 2016

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Selasa, 29 Desember 2015

Jangan sampai ada yang tertipu ya! Berdasarkan info terbaru dari website MenpanRN, hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyusun jadwal seleksi ataupun penerimaaan CPNS tahun 2016.
Blog, Updated at: 14.50.00
thumbnail

INFO K13 KOMPETENSI INTI YAKNI KI 1 DAN KI 2 RENCANANYA AKAN DIHAPUS KECUALI DALAM MATA PELAJARAN PAI DAN PPKN

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Minggu, 27 Desember 2015

Infomasi menarik kembali dirilis JPNN terkait perkembangan Kurikulum 2013. Menurut informasi tersebut pakar pendidikan yang kerap diajak Kemendikbud untuk mengevaluasi Kurikulum 203 (K13) Doni Koesoema mengatakan, pemerintah memang menghapus Kompetensi Inti (KI) 1 dan KI 2 dalam mata pelajaran selain pendidikan agama dan PPKn.
Blog, Updated at: 21.24.00
thumbnail

MENDIKBUD: POSISI DAN PERAN KEPALA SEKOLAH HARUS DIUBAH SUPAYA MENJADI PEMIMPIN DI SEKOLAH

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Jumat, 25 Desember 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan peran dan posisi kepala sekolah (kepsek) harus diubah. Kepala sekolah bukan hanya sekedar guru yang diberi tugas tambahan.
Blog, Updated at: 09.40.00
thumbnail

BERDASARKAN EDARAN GTK MULAI TAHUN 2016 PENCAIRAN TPG GURU SMA SMK MENGGUNAKAN DATA DARI DAPODIK / DAPODIKDASMEN

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Kamis, 24 Desember 2015

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) telah mengeluarkan Surat Edaran Tentang Penggunaan Dapodik Untuk Pencairan Tunjangan Sertifikasi guru atau Tunjangan Profesi Guru ( TPG ) SMA/SMK mulai tahun 2016. Surat Edaran tersebut bernomor : 14351/ B4 /PTK / 2015 tertanggal 21 Desember 2015 yang disharrekan secara dalam facebook resmi info pendataan kemendikbud.
Blog, Updated at: 15.29.00
thumbnail

INI DAFTAR SEKOLAH YANG MEMILIKI INDEKS INTEGRITAS TINGGI DALAM UN

Sebanyak 503 kepala sekolah/madrasah untuk jenjang SMP dan SMA sederajat menerima anugerah integritas Ujian Nasional (UN) dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Ahad (20/12/2015) di Jakarta. Dengan mengambil tema “Prestasi Penting, Jujur Yang Utama”, acara pemberian anugerah ini akan berlangsung selama tiga hari,dari tanggal 20 sampai dengan 22 Desember 2015. Pada hari kedua, Senin (21/12/2015) kepala sekolah/madrasah tersebut akan diterima Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. Selanjutnya, mereka akan diterima pimpinan baru KPK pada hari Selasa (22/12/2015) di kantor KPK.
Blog, Updated at: 02.26.00
thumbnail

KEMENTERIAN BUMN MEMBUKA LOWONGAN KERJA SEBAGAI TENAGA NON PNS

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Rabu, 23 Desember 2015

Berbagi info dari facebook, Kementerian BUMN membuka lowongan pekerjaan sebagai Tenaga Non PNS Kementerian BUMN. Pendapataran mulai 22 Desember sampai dengan 29 Desember 2015.
Blog, Updated at: 15.18.00
thumbnail

INILAH NILAI RAPOR AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAHAN PROVINSI TAHUN 2015

Berikut Nilai Rapor Dan Peringkat Akuntabilitas Kinerja Kementerian, Lembaga Dan Pemerintahan Provinsi Tahun 2015 yang didirils KempanRB pada bulan Desember 2015. Ada 4 instansi pemerintah yang mendapat peringat terbaik, yakni Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantas Korupsi, Kementerian Keluatan dan perikanan serta Badan Pemeriksa Keuangan.
Blog, Updated at: 00.59.00
thumbnail

PENDAFTARAN MAHASISWA BARU PASCASARJANA UNTIRTA TAHAP 1 TAHUN 2016 DIBUKA HINGGA 10 FEBRUARI 2016

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Selasa, 22 Desember 2015

Program Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dengan Izin Dikti No.3397/D7/2008, Membuka Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Pasca Sarjana (S2) tahap I Tahun 2016 yang dimulai sejak tanggal 21 Desember 2015 sampa dengan 10 februari 2016.
Blog, Updated at: 22.20.00
thumbnail

PERHATIKAN, INI METODE YANG DIGUNAKAN KEMDIKBUD ANALISIS KECURANGAN UJIAN NASIONAL (UN)

Sebanyak 503 kepala sekolah/madrasah untuk jenjang SMP dan SMA sederajat menerima anugerah integritas Ujian Nasional (UN) dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Ahad (20/12/2015) di Jakarta. Dengan mengambil tema “Prestasi Penting, Jujur Yang Utama”, acara pemberian anugerah ini akan berlangsung selama tiga hari,dari tanggal 20 sampai dengan 22 Desember 2015. Pada hari kedua, Senin (21/12/2015) kepala sekolah/madrasah tersebut akan diterima Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. Selanjutnya, mereka akan diterima pimpinan baru KPK pada hari Selasa (22/12/2015) di kantor KPK.
Blog, Updated at: 08.27.00
thumbnail

JADWAL LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015 - 2016

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Minggu, 20 Desember 2015

Berikut ini Jadwal Libur dan Cuti Bersama Tahun 2015 dan 2016 Berdasarkan SKB tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Blog, Updated at: 20.01.00
thumbnail

LOMBA MENULIS SURAT BAGI SISWA SMP SMA SMK SEDERAJAT TAHUN 2016

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Sabtu, 19 Desember 2015

Lomba menulis surat UNTUK SMP/ MTS/ SMA/ MA/ SMK sederajat Berhadiah Total 80 Juta Rupiah diselenggarakan oleh PT POS Indonesia untuk periode Desember hingga bulan Februari 2016. Lomba Menulis Surat PT POS Indonesia ini digelar dengan tema: "Generasiku Melawan Korupsi". Dengan demikian surat yang ditulis harus disesuaikan dengan tema tersebut, yakni tentang Korupsi. Lomba Menulis Surat PT POS Indonesia 2016 menyediakan hadiah yang menarik berupa uang tunai dengan nlai total sebesar 80 juta rupiah, dan sekaligus bagi 30 finalis akan mendapatkan coaching clinic dalam menulis.
Blog, Updated at: 07.13.00
thumbnail

DOWNLOAD PERMENDIKBUD NO 53 TAHUN 2015 DAN PANDUAN PENILAIAN SESUAI PERMENDIKBUD NO 53 TAHUN 2015

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Jumat, 18 Desember 2015

DONWLOAD PERMENDIKBUD NO 53 TAHUN 2015

Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ternyata berlaku baik bagi sekolah yang melaksanakan Kuriukulum 2013 mapun sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2006. Hal sesuai dengan bunyi pasal 2 Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Peraturan  Menteri  ini bertujuan  mengatur  Penilaian  Hasil Belajar  oleh  Pendidik dan Satuan  Pendidikan pada  Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
Blog, Updated at: 21.24.00
thumbnail

INILAH DIA PIMPINAN KPK YANG BARU PERIODE 2015-2019

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Kamis, 17 Desember 2015

Inilah dia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru untuk 4 tahun ke depan atau periode 2015-2019. Para pemimpin KPK yang baru ini diputuskan oleh Komisi III DPR melalui  voting pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dalam rapat pleno pada Kamis (17/12) malam. Dari sepuluh calon, lima telah ditetapkan sebagai pimpinan terpilih, yakni Alexander Marwata (46), Saut Situmorang (37), Brigjen Basaria Panjaitan (51), Agus Rahardjo (53) dan Laode Muhammad Syarif (37). 
Blog, Updated at: 20.57.00
thumbnail

MENDIKBUD AKAN MENGAMBIL LANGKAH HUKUM TERHADAP MEDIA YANG MENYATAKAN KURIKULUM 2006 AKAN DITERAPKAN DI SELURUH SEKOLAH PADA TAHUN 2016

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Rabu, 16 Desember 2015

Pemberitaan pemberlakuan kurikulum 2006 / KTSP akan diterapkan di seluruh sekolah mulai 2016 dinilai menyesatkan. Itu sebabnya pemerintah tengah mempertimbangkan langkah hukum atas lansiran media daring yang menyebut kurikulum 2006 akan diterapkan lagi diseluruh sekolah pada tahun 2016.

“Kami mempertimbangkan langkah hukum karena diposting di website, pengunjung website jadi tinggi, rating iklan meningkat. Itu menjangkau yang salah, karena berita tidak benar,” tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Jakarta, Selasa (15/12).
Blog, Updated at: 07.00.00
thumbnail

SURAT DIRJEN GTK TANGGAL 14 DESEMBER 2015 TENTANG LINIERITAS KUALIFIKASI AKADEMIK DALAM KEPANGKATAN GURU

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Selasa, 15 Desember 2015

Polemik tentang guru tidak boleh naik pangkat kalau mengajarnya tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki tejawab sudah. Dirjen GTK telah memastikan bahwa guru yang bersertifikat pendidik yang diangkat sampai tahun 2015, dapat mengajukan kenaikan pangkat sesuai dengan pangkat tertinggi di dalam jenjang kepangkatan guru sepanjang mengajar sesuai dengan bidang/mata pelajaran pada sertifikat pendidiknya walaupun tidak linier dengan kualifikasi akademiknya.
Blog, Updated at: 21.23.00
thumbnail

PROSEDUR PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

Berikut Prosedur Pengusulan Penetapan Angka Kredit Dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang bersumber dari bahan Bimtek Calon Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah-Direktorat Pembinaan Tendik Dikdasmen-2015
Blog, Updated at: 09.20.00
thumbnail

PENCAIRAN DANA BOS TRIWULAN 1 TAHUN 2016

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Senin, 14 Desember 2015

BOS  adalah  program  pemerintah  yang  pada  dasarnya  adalah  untuk penyediaan  pendanaan  biaya  operasi  non  personalia  bagi  satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Adapun yang dimakud biaya  non  personalia  Menurut  Peraturan Pemerintah  No. 48  Tahun  2008 tentang  Pendanaan Pendidikan adalah  biaya  untuk  bahan  atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air,  jasa  telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  uang lembur,  transportasi,  konsumsi,  pajak  dll.  Namun  demikian,  ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai  dengan  dana  BOS.
Blog, Updated at: 20.40.00
thumbnail

DOWNLOAD PEDOMAN PENYUSUNAN SKP DAN CONTOH SKP GURU DAN KEPSEK SESUAI PEDOMAN YANG DITERBITKAN KEMENDIKBUD

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Minggu, 13 Desember 2015

Terkait dengan telah diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang  Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang berkualitas, profesional, netral, memiliki  integritas, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan baik. BALITBANG Kemndikbud telah menerbitkan Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru,  Kepala  Sekolah, dan  Guru yang  Diberi  Tugas  Tambahan sebagai  acuan untuk menjamin objektivitas pembinaan guru berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Blog, Updated at: 23.40.00
thumbnail

WEBSITE RESMI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Sabtu, 12 Desember 2015

Tidak lengkap rasanya kalau seorang guru tidak pernah membuka website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Website ini menyajikan Berita Pendidikan, Layanan Bantuan Sekolah, Layanan Bantuan Operasional Sekolah, Layanan Beasiswa Unggulan, Layanan Beasiswa Bidik Misi, Layanan Buku Sekolah Elektronik, Layanan Darmasiswa, Layanan Garuda (Referensi Ilmiah Indonesia), Layanan Kurikulum 2013, Layanan Produk Hukum, Layanan LPSE, Layanan Penyaluran Siswa, Layanan Penyetaraan Ijazah, Perizinan Belajar WNA, Perijinan Belajar WNI, Layanan Perpustakaan, Layanan Radio Suara Edukasi, Layanan Rumah Belajar,Layanan SMPTN, dan Layanan TV Edukasi.
Blog, Updated at: 14.54.00
thumbnail

TANGGAPAN PGRI TERKAIT SURAT MENPANRB LARANGAN GURU HADIRI PERINGATAN HUT PGRI DAN HGN TANGGAL 13 DESEMBER 2015

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Selasa, 08 Desember 2015


Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menilai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) telah berupaya memberangus organisasi profesi guru melalui surat edaran Nomor B/3909/M.PANRB/12/2015 tertanggal 7 Desember 2015 yang isinya menghimbau guru untuk tidak menghadiri peringatan HUT PGRI dan Peringatan Hari Guru Nasional tanggal 13 Desember 2015
Blog, Updated at: 19.08.00
thumbnail

MENPANRB MELARANG GURU MENGIKUTI PERINGATAN HARI GURU YANG AKAN DILAKSANAKAN PGRI TANGGAL 13 DESEMBER 2015

Melalui Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No B/3903/M.PANRB/12/2015 ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Perihal Perayaan Hari Guru tahun 2015. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Perihal Perayaan Hari Guru tahun 2015, MenpanRB MELARANG GURU MENGIKUTI PERINGATAN HARI GURU YANG AKAN DILAKSANAKAN PGRI TANGGAL 13 DESEMBER 2015. 
Blog, Updated at: 08.01.00
thumbnail

PEMERINTAH AKAN HAPUS STATUS PNS DAERAH

Pemerintah merencanakan menghapus status PNS daerah dengan menyamaratakan Status dan standar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Sehingga nantinya tidak ada lagi status PNS pusat maupun daerah. Pernyataan tersebut dikemukakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12/2015)
Blog, Updated at: 01.02.00
thumbnail

SOLUSI PUPNS GAGAL KIRIM DENGAN PESAN BELUM SIMPAN PERIKSA SEMUA TAB

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Senin, 07 Desember 2015

Bagi Anda yang masih menyelesaikan PUPNS, Salah satu permasalahan yang kadang-kadang bisa terjadi adalah kegagalan saat kirim yang ditandai dengan pesan "Belum Simpan/Periksa Semua Tab" Berikut ini trik berdasarkan pengalaman dari para Operator untuk mengatasi Gagal Kirim PUPNS karena muncul pesan "Belum Simpan/Periksa Semua Tab”
Blog, Updated at: 17.42.00
thumbnail

KETENTUAN DAN MEKANISME PENGAJUAN SENGKETA PILKADA KE MK / MAHKAMAH KONSTITUSI


A. Mekanisme Pengajuan Sengketa Pilkada Ke Mahkamah Konstitusi MK Apabila Calon Lebih Dari Satu

Pada 17 Februari 2015, Sidang Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 204 tentang Pemilihan Guburnur, Bupati, Wali Kota (UU Pilkada).Sesuai  Pasal 157 ayat (3) UU No. 1/2015 junto UU No. 8/2015 menyebutkan  bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus".
Blog, Updated at: 00.14.00
thumbnail

HIBAH ATAU BANTUAN PENDANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS UNTUK GURU TAHUN 2016

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Sabtu, 05 Desember 2015


Berikut ini penjelasan Juknis Bantuan Dana Penulisan PTK yang diambil dari Juknis tahun 2015. Penyusunan karya tulis ilmiah ternyata merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh guru pada umumnya. Kurangnya penugasan dalam penyusunan karya tulis ilmiah pada saat calon guru masih masih duduk di bangku perguruan tinggi (pre-service training) menjadi salah satu alasan. Setelah lulus dari perguruan tinggi lebih dari separuh waktu kerja guru dialokasikan untuk kegiatan mengajar tan


Penyusunan karya tulis ilmiah ternyata merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh guru pada umumnya. Kurangnya penugasan dalam penyusunan karya tulis ilmiah pada saat calon guru masih masih duduk di bangku perguruan tinggi (pre-service training) menjadi salah satu alasan. Setelah lulus dari perguruan tinggi lebih dari separuh waktu kerja guru dialokasikan untuk kegiatan mengajar tanpa disertai kelengkapan melakukan penyusunan karya tulis ilmiah sebagai bagian dari tugas mereka. Penyelenggaraan program pelatihan (in service training) berkenaan dengan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) belum disertai dengan pemberian kesempatan untuk melakukan praktek.

Pelatihan untuk penyusunan karya tulis ilmiah telah diberikan oleh berbagai pihak, namun pelatihan yang diperoleh belum memberikan suatu pemahaman (insight) kepada guru sehingga guru masih menemukan bebagai kesulitan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Pemberian kesempatan untuk melakukan PTK menjadi strategi efektif bagi guru dapat memahami metode dan kebermanfaatan hasil PTK bagi guru dalam memperbaiki kegiatan belajar mengajar yang menjadi tanggung jawab langsung guru. Di samping itu, pengalaman melakukan PTK akan memberikan suatu kemampuan berfikir sistematis dan menyeluruh (comprehensive) terhadap fenomena kegiatan belajar mengajar.

Di satu pihak penyelenggaraan PTK memberikan pengalaman berharga bagi guru dalam upaya memperbaiki dalam skala yang lebih makro, pengalaman guru akan mempunyai dampak externality bagi perumusan kebijakan. Hal ini terutama jika PTK yang dilakukan oleh guru dapat dipusatkan pada suatu tema kebijakan tertentu. Hasil PTK yang dilakukan merupakan bukti empiris jika pelaksanaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penelitian sosial secara benar dan konsisten.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan Bantuan Dana Penelitian Tindakan Kelas adalah memberikan kesempatan bagi guru untuk melakukan PTK yang sekaligus dapat dijadikan dasar memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam jabatan profesional guru.

Berikut ini Juknis Bantuan Dana Penelitian Tindakan Kelas tahun 2015

A. Ketentuan Umum Bantuan Dana Penelitian Tindakan Kelas
1. PTK menjadi strategi efektif bagi guru untuk dapat memahami metode dan kebermanfaatan hasil PTK bagi guru dalam memperbaiki kegiatan belajar mengajar yang menjadi tanggung jawab langsung guru. Di samping itu, pengalaman melakukan PTK akan memberikan suatu kemampuan berfikir sistematis dan menyeluruh (comprehensive) terhadap fenomena kegiatan belajar mengajar.

2. Aspek yang menjadi perhatian dalam PTK adalah: a. metode belajar yang digunakan pada satuan pendidikan, b. kemampuan artikulasi guru dalam menjabarkan konsep-konsep melalui metode belajar yang digunakan, dan c. respons siswa terhadap metode belajar yang diterapkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar.

3. Topik yang dikembangkan berkenaan dengan efektivitas metode mengajar yang digunakan oleh guru selama ini. Untuk guru SD adalah guru kelas, sedangkan guru SMP dan SMA adalah guru mata pelajaran, sedangkan guru SMK adalah guru kejuruan.

4. PTK harus menyajikan kecenderungan metode mengajar guru berdasarkan pada kelas dan mata pelajaran, tetapi juga merefleksikan kemampuan guru dalam menulis karya ilmiah sebagai bagian dari peningkatkan profesionalisme guru.

B. Ketentuan Khusus
1. Peserta dari kegiatan ini adalah semua guru SD, SMP, dan SMA/SMK negeri dan swasta, dengan rincian sebagai berikut: untuk SD adalah guru kelas I sampai dengan kelas VI, untuk SMP adalah guru kelas VII sampai dengan IX untuk semua mata pelajaran, untuk SMA/SMK adalah guru kelas X sampai dengan XII untuk semua mata pelajaran, tetapi untuk guru SMK diutamakan guru mata pelajaran kejuruan

2. Pelaksanaan PTK akan di koordinasikan oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemdikbud.

C. Topik PTK Topik Penelitian Tindakan Kelas yang Didanai adalah model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam hal ini topik tidak sama artinya dengan judul. Berdasarkan pada topik tersebut guru dapat mengembangkan judul-judul sepanjang tidak menyimpang dari topik tersebut. Beberapa contoh judul yang mungkin dapat dibuat oleh guru berdasarkan topik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Model pembelajaran siswa aktif dalam pembelajaran Matematika siswa kelas XII
2. Pendekatan tematik dalam pengajaran IPS di kelas IV SD
3. Pendekatan kontekstual dalam pengajaran IPS di kelas VI SD. Judul-judul di atas adalah contoh, dan oleh karena itu tidak harus dijadikan judul oleh para guru.

D. Sistematika Penulisan Proposal PTK Setiap guru yang akan ikut dalam kegiatan ini diharapkan mengirim proposal PTK dengan jumlah antara 10 s.d. 15 halaman, spasi 1,5 serta jenis huruf dalam pengetikan Times New Roman, selain itu Proposal tersebut memuat lima hal yaitu:

1. Judul Judul harus merefleksi dua hal: topik dan konsep yang akan diteliti dalam PTK yang akan dilakukan.

2. Latar belakang (Proporsi untuk bagian latar belakang adalah 15% dari keseluruhan isi proposal)

3. Tujuan Secara umum tujuan Penelitian Tindakan Kelas adalah untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah, meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Secara khusus Penelitian Tindakan Kelas ini untuk merefleksikan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah.

4. Kerangka konsep/teori (Proporsi bagian ini adalah 40% dari keseluruhan isi proposal) Kerangka konsep, atau dapat juga disebut dengan kerangka teori, mempunyai dua fungsi yaitu memberikan dukungan konseptual terhadap hubungan dua variabel yang diangkap menjadi judul PTK, dan dasar konseptual untuk mengukur variabel-variabel yang dijadikan topik pada PTK.

5. Metodologi (Proporsi bagian ini adalah 45% dari keseluruhan isi proposal) Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Secara khusus, metode penelitian dalam PTK berbeda dengan metode penelitian pada umumnya sesuai dengan karakteristik PTK sendiri.

Arti metodologi dalam suatu penyelenggaraan penelitian, termasuk PTK adalah cara untuk menjawab tujuan penelitian. Untuk menjamin ketepatan dalam menjawab tujuan penelitian tergantung pada (1) ketepatan mengukur varaibel penelitian, (2) metode pengumpulan data, dan (3) metode analisis data. Secara lebih khusus di sini akan dijelaskan tentang metode pengumpulan data.

Dalam pelaksanaan PTK terdapat tiga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interviu, dan studi dokumen. Untuk metode studi dokumen bersifat opsional, jika metode observasi dan interviu dianggap sudah mencukupi untuk menjawab tujuan PTK.

Pada setiap proposal harus dijelaskan tentang bagaimana observasi dan interviu akan dilaksanakan; serta data apa saja yang akan dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan interviu. Jika studi dokumentasi juga akan digunakanan maka perlu dijelaskan dokumen apa saja yang digunakan dan data apa saja yang akan dikumpulkan dari dokumen-dokumen tersebut

E. Prosedur Pelaksanaan Program Pelaksanaan program PTK tingkat satuan pendidikan ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
1. Puslitjak sebagai Panitia menyampaikan pemberitahuan adanya bantuan kegiatan program penelitian tindakan kelas pada satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh para guru dan mengirimkan Panduan sebagai dasar penyusunan PTK baik melalui surat elektronik.

2. Pemberitahuan dimaksud dapat dilakukan juga oleh anggota Jaringan Penelitian daerah yang tergabung dalam Jaringan Penelitian Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemdikbud.

3. Setiap guru yang akan ikut dalam kegiatan ini diharapkan mengirim proposal PTK yang merupakan model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa;

4. Guru mengajukan usulan proposal PTK kepada Puslitjak dalam bentuk hardcopy atau softcopy dan dikirimkan via email maupun via pos. Pengiriman proposal dilakukan melalui alamat email: ptkguru2015@gmail.com dengan batas waktu paling lambat: 31 Maret 2015

5. Puslitjak akan menseleksi proposal PTK.

6. Puslitjak akan mengumumkan hasil seleksi PTK berdasarkan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan.

7. Puslitjak akan memberikan bantuan pendanaan tahap pertama setelah diumumkan hasil seleksi PTK dan telah mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan PTK dengan penetapan SK oleh Kepala Puslitjak.

8. Hasil PTK yang lolos selanjutnya akan diseminarkan pada dua tingkat seminar, yaitu seminar tingkat daerah dan seminar tingkat nasional.

F. Seleksi Terdapat dua kriteria yang akan digunakan dalam menyeleksi proposal PTK yang masuk yaitu kriteria akademis dan kebermanfaatan.

1. Kriteria akademis didasarkan perumusan dan keterkaitan antara latar belakang, tujuan, kerangkan konsep, dan metodologi.

2. Kriteria kebermanfaatan didasarkan pada arah pemanfaatan hasil PTK. Arah ini akan terungkap dalam latar belakang.

3. Pada masing-masing kabupaten/kota akan dipilih 4 (empat) guru. Guru yang yang diharapkan dapat terpilih masing-masing dari 1 guru SD, 1 guru SMP, 1 guru SMA, dan 1 guru SMK. Namun hal ini tidak akan menjadi syarat mutlak. Jika pada satu kabupaten/kota guru yang terpilih adalah lebih dari 1 guru SD atau 2 guru SMP, maka guru tersebut akan dipilih, sepanjang jumlah pada setiap kabupaten/kota tidak lebih dari 4 (empat) guru.

G. Dukungan Pendanaan Puslitjak, Balitbang, Kemdikbud akan memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan dan penyusunan penulisan PTK satuan pendidikan kepada guru yang ditetapkan berdasarkan kelompok wilayah sebagai berikut:
1. Kelompok wilayah 1, terdiri dari Provinsi Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per guru.

2. Kelompok wilayah 2, terdiri dari Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur ditetapkan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per guru.

3. Kelompok wilayah 3, terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, NTB, dan NTTditetapkan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per guru.

4. Kelompok wilayah 4, terdiri dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggaradan Sulawesi Tengah ditetapkan sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per guru.

5. Kelompok wilayah 5, terdiri dari Provinsi Maluku, Maluku Utara,dan Papua ditetapkan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per guru. Pencairan dana bantuan akan diberikan secara bertahap. Tahap pertama akan diberikan dana sebesar 60% dari jumlah keseluruhan setelah mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan PTK di daerah. Pencairan tahap kedua yang merupakan sisanya sebesar 40% diberikan setelah penyerahan laporan akhir.


Belakangan telah beredar Juknis Bantuan Dana Penelitian Tindakan Kelas tahun 2016 yang pada prinsipnya atau tata cara pengajuan hampir sama dengan Juknis 2015. Namun Juknis Bantuan Dana PTK tahun 2016 perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Balitbang Kemdikbud. Bagi Anda yang ingin mendownload Juknis tersebut silahkan link di bawah ini




Terima kasih mudah-mudahan membantu



Blog, Updated at: 09.01.00
thumbnail

BANTUAN DANA PENULISAN PTK 2016 (PENELITIAN TINDAKAN KELAS) DARI KEMENDIKBUD




Berikut ini penjelasan Juknis Bantuan Dana Penulisan PTK yang diambil dari Juknis tahun 2015. Penyusunan karya tulis ilmiah ternyata merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh guru pada umumnya. Kurangnya penugasan dalam penyusunan karya tulis ilmiah pada saat calon guru masih masih duduk di bangku perguruan tinggi (pre-service training) menjadi salah satu alasan. Setelah lulus dari perguruan tinggi lebih dari separuh waktu kerja guru dialokasikan untuk kegiatan mengajar tanpa disertai kelengkapan melakukan penyusunan karya tulis ilmiah sebagai bagian dari tugas mereka. Penyelenggaraan program pelatihan (in service training) berkenaan dengan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) belum disertai dengan pemberian kesempatan untuk melakukan praktek.

Pelatihan untuk penyusunan karya tulis ilmiah telah diberikan oleh berbagai pihak, namun pelatihan yang diperoleh belum memberikan suatu pemahaman (insight) kepada guru sehingga guru masih menemukan bebagai kesulitan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Pemberian kesempatan untuk melakukan PTK menjadi strategi efektif bagi guru dapat memahami metode dan kebermanfaatan hasil PTK bagi guru dalam memperbaiki kegiatan belajar mengajar yang menjadi tanggung jawab langsung guru. Di samping itu, pengalaman melakukan PTK akan memberikan suatu kemampuan berfikir sistematis dan menyeluruh (comprehensive) terhadap fenomena kegiatan belajar mengajar.



Di satu pihak penyelenggaraan PTK memberikan pengalaman berharga bagi guru dalam upaya memperbaiki dalam skala yang lebih makro, pengalaman guru akan mempunyai dampak externality bagi perumusan kebijakan. Hal ini terutama jika PTK yang dilakukan oleh guru dapat dipusatkan pada suatu tema kebijakan tertentu. Hasil PTK yang dilakukan merupakan bukti empiris jika pelaksanaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penelitian sosial secara benar dan konsisten.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan Bantuan Dana Penelitian Tindakan Kelas adalah memberikan kesempatan bagi guru untuk melakukan PTK yang sekaligus dapat dijadikan dasar memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam jabatan profesional guru.

Berikut ini Juknis Bantuan Dana Penelitian Tindakan Kelas tahun 2015

A. Ketentuan Umum Bantuan Dana Penelitian Tindakan Kelas
1. PTK menjadi strategi efektif bagi guru untuk dapat memahami metode dan kebermanfaatan hasil PTK bagi guru dalam memperbaiki kegiatan belajar mengajar yang menjadi tanggung jawab langsung guru. Di samping itu, pengalaman melakukan PTK akan memberikan suatu kemampuan berfikir sistematis dan menyeluruh (comprehensive) terhadap fenomena kegiatan belajar mengajar.

2. Aspek yang menjadi perhatian dalam PTK adalah: a. metode belajar yang digunakan pada satuan pendidikan, b. kemampuan artikulasi guru dalam menjabarkan konsep-konsep melalui metode belajar yang digunakan, dan c. respons siswa terhadap metode belajar yang diterapkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar.

3. Topik yang dikembangkan berkenaan dengan efektivitas metode mengajar yang digunakan oleh guru selama ini. Untuk guru SD adalah guru kelas, sedangkan guru SMP dan SMA adalah guru mata pelajaran, sedangkan guru SMK adalah guru kejuruan.

4. PTK harus menyajikan kecenderungan metode mengajar guru berdasarkan pada kelas dan mata pelajaran, tetapi juga merefleksikan kemampuan guru dalam menulis karya ilmiah sebagai bagian dari peningkatkan profesionalisme guru.

B. Ketentuan Khusus
1. Peserta dari kegiatan ini adalah semua guru SD, SMP, dan SMA/SMK negeri dan swasta, dengan rincian sebagai berikut: untuk SD adalah guru kelas I sampai dengan kelas VI, untuk SMP adalah guru kelas VII sampai dengan IX untuk semua mata pelajaran, untuk SMA/SMK adalah guru kelas X sampai dengan XII untuk semua mata pelajaran, tetapi untuk guru SMK diutamakan guru mata pelajaran kejuruan

2. Pelaksanaan PTK akan di koordinasikan oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemdikbud.

C. Topik PTK Topik Penelitian Tindakan Kelas yang Didanai adalah model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam hal ini topik tidak sama artinya dengan judul. Berdasarkan pada topik tersebut guru dapat mengembangkan judul-judul sepanjang tidak menyimpang dari topik tersebut. Beberapa contoh judul yang mungkin dapat dibuat oleh guru berdasarkan topik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Model pembelajaran siswa aktif dalam pembelajaran Matematika siswa kelas XII
2. Pendekatan tematik dalam pengajaran IPS di kelas IV SD
3. Pendekatan kontekstual dalam pengajaran IPS di kelas VI SD. Judul-judul di atas adalah contoh, dan oleh karena itu tidak harus dijadikan judul oleh para guru.

D. Sistematika Penulisan Proposal PTK Setiap guru yang akan ikut dalam kegiatan ini diharapkan mengirim proposal PTK dengan jumlah antara 10 s.d. 15 halaman, spasi 1,5 serta jenis huruf dalam pengetikan Times New Roman, selain itu Proposal tersebut memuat lima hal yaitu:

1. Judul Judul harus merefleksi dua hal: topik dan konsep yang akan diteliti dalam PTK yang akan dilakukan.

2. Latar belakang (Proporsi untuk bagian latar belakang adalah 15% dari keseluruhan isi proposal)

3. Tujuan Secara umum tujuan Penelitian Tindakan Kelas adalah untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah, meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Secara khusus Penelitian Tindakan Kelas ini untuk merefleksikan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah.

4. Kerangka konsep/teori (Proporsi bagian ini adalah 40% dari keseluruhan isi proposal) Kerangka konsep, atau dapat juga disebut dengan kerangka teori, mempunyai dua fungsi yaitu memberikan dukungan konseptual terhadap hubungan dua variabel yang diangkap menjadi judul PTK, dan dasar konseptual untuk mengukur variabel-variabel yang dijadikan topik pada PTK.

5. Metodologi (Proporsi bagian ini adalah 45% dari keseluruhan isi proposal) Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Secara khusus, metode penelitian dalam PTK berbeda dengan metode penelitian pada umumnya sesuai dengan karakteristik PTK sendiri.

Arti metodologi dalam suatu penyelenggaraan penelitian, termasuk PTK adalah cara untuk menjawab tujuan penelitian. Untuk menjamin ketepatan dalam menjawab tujuan penelitian tergantung pada (1) ketepatan mengukur varaibel penelitian, (2) metode pengumpulan data, dan (3) metode analisis data. Secara lebih khusus di sini akan dijelaskan tentang metode pengumpulan data.

Dalam pelaksanaan PTK terdapat tiga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interviu, dan studi dokumen. Untuk metode studi dokumen bersifat opsional, jika metode observasi dan interviu dianggap sudah mencukupi untuk menjawab tujuan PTK.

Pada setiap proposal harus dijelaskan tentang bagaimana observasi dan interviu akan dilaksanakan; serta data apa saja yang akan dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan interviu. Jika studi dokumentasi juga akan digunakanan maka perlu dijelaskan dokumen apa saja yang digunakan dan data apa saja yang akan dikumpulkan dari dokumen-dokumen tersebut

E. Prosedur Pelaksanaan Program Pelaksanaan program PTK tingkat satuan pendidikan ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
1. Puslitjak sebagai Panitia menyampaikan pemberitahuan adanya bantuan kegiatan program penelitian tindakan kelas pada satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh para guru dan mengirimkan Panduan sebagai dasar penyusunan PTK baik melalui surat elektronik.

2. Pemberitahuan dimaksud dapat dilakukan juga oleh anggota Jaringan Penelitian daerah yang tergabung dalam Jaringan Penelitian Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemdikbud.

3. Setiap guru yang akan ikut dalam kegiatan ini diharapkan mengirim proposal PTK yang merupakan model pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa;

4. Guru mengajukan usulan proposal PTK kepada Puslitjak dalam bentuk hardcopy atau softcopy dan dikirimkan via email maupun via pos. Pengiriman proposal dilakukan melalui alamat email: ptkguru2015@gmail.com dengan batas waktu paling lambat: 31 Maret 2015

5. Puslitjak akan menseleksi proposal PTK.

6. Puslitjak akan mengumumkan hasil seleksi PTK berdasarkan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan.

7. Puslitjak akan memberikan bantuan pendanaan tahap pertama setelah diumumkan hasil seleksi PTK dan telah mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan PTK dengan penetapan SK oleh Kepala Puslitjak.

8. Hasil PTK yang lolos selanjutnya akan diseminarkan pada dua tingkat seminar, yaitu seminar tingkat daerah dan seminar tingkat nasional.

F. Seleksi Terdapat dua kriteria yang akan digunakan dalam menyeleksi proposal PTK yang masuk yaitu kriteria akademis dan kebermanfaatan.

1. Kriteria akademis didasarkan perumusan dan keterkaitan antara latar belakang, tujuan, kerangkan konsep, dan metodologi.

2. Kriteria kebermanfaatan didasarkan pada arah pemanfaatan hasil PTK. Arah ini akan terungkap dalam latar belakang.

3. Pada masing-masing kabupaten/kota akan dipilih 4 (empat) guru. Guru yang yang diharapkan dapat terpilih masing-masing dari 1 guru SD, 1 guru SMP, 1 guru SMA, dan 1 guru SMK. Namun hal ini tidak akan menjadi syarat mutlak. Jika pada satu kabupaten/kota guru yang terpilih adalah lebih dari 1 guru SD atau 2 guru SMP, maka guru tersebut akan dipilih, sepanjang jumlah pada setiap kabupaten/kota tidak lebih dari 4 (empat) guru.

G. Dukungan Pendanaan Puslitjak, Balitbang, Kemdikbud akan memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan dan penyusunan penulisan PTK satuan pendidikan kepada guru yang ditetapkan berdasarkan kelompok wilayah sebagai berikut:
1. Kelompok wilayah 1, terdiri dari Provinsi Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per guru.

2. Kelompok wilayah 2, terdiri dari Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur ditetapkan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per guru.

3. Kelompok wilayah 3, terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, NTB, dan NTTditetapkan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per guru.

4. Kelompok wilayah 4, terdiri dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggaradan Sulawesi Tengah ditetapkan sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per guru.

5. Kelompok wilayah 5, terdiri dari Provinsi Maluku, Maluku Utara,dan Papua ditetapkan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per guru. Pencairan dana bantuan akan diberikan secara bertahap. Tahap pertama akan diberikan dana sebesar 60% dari jumlah keseluruhan setelah mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan PTK di daerah. Pencairan tahap kedua yang merupakan sisanya sebesar 40% diberikan setelah penyerahan laporan akhir.


Belakangan telah beredar Juknis Bantuan Dana Penelitian Tindakan Kelas tahun 2016 yang pada prinsipnya atau tata cara pengajuan hampir sama dengan Juknis 2015. Namun Juknis Bantuan Dana PTK tahun 2016 perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Balitbang Kemdikbud. Bagi Anda yang ingin mendownload Juknis tersebut silahkan link di bawah ini




Terima kasih mudah-mudahan membantu


Blog, Updated at: 08.58.00

Search Artikel

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Statistik Blog

Pengikut

---------------------------------------

CB