MENDIKBUD ANIES BASWEDAN: PROGRAM SERTIFIKASI GURU TETAP DIBIAYAI PEMERINTAH

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Monday, April 11, 2016

Dalam siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disampaikan bahwa pada tahun 2016 ini Pemerintah melanjutkan program sertifikasi guru sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan anggaran dari negara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan program sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dibiayai oleh Pemerintah.




"Pemerintah tetap melanjutkan upaya sertifikasi guru dengan tetap memberikan bantuan dana bagi guru untuk mengikuti program sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Senin (11/4) di Jakarta.


Semua guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan 2005 dan guru yang diangkat dalam periode 2006-2015 yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat mengikuti program sertifikasi melalui program PLPG. 


Bagi guru yang ingin mendapatkan sertifikat pendidik dibebaskan untuk memilih program sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK seperti PLPG atau Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru (SG-PPG).


Pemerintah melaksanakan beberapa upaya khusus untuk menuntaskan program sertifikasi guru melalui portofolio serta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang sudah dilaksanakan untuk 1.638.240 guru selama ini. “Dari seluruh upaya ini masih terdapat guru yang belum tersertifikasi, yakni 555.467 guru, yang terdiri atas 116.770 guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan 2005 dan 438.697 guru yang diangkat dalam periode 2006-2015. Semua yang memenuhi syarat akan diarahkan untuk mengikuti PLPG,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata.

Tanggapan Admin
Berdasarkan pernyataan di atas, Sertifikasi Guru yang dibiayai pemerintah adalah sertifikasi guru melalui pola atau Jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Lalu bagaimana dengan mereka yang terpilih melalui jalur SG-PPG? Entahlah, sepertinya tetap diharuskan bayar. Padahal sebagian besar peserta sertifikasi guru yang pas-pasan (umumnya masih honorer) adalah mereka yang masuk dalam katagori SG-PPG. Mudah-mudahan menjadi bahan kajian pemerintah.






= Baca Juga =



Blog, Updated at: 7:41:00 PM

1 komentar:

  1. Pemerintah sepertinya tidak rela memberikan tunjangan profesi bagi guru-guru yang diangkat setelah tahun 2015. Buktinya mereka harus membayar 15 juta untuk mengikuti SG-PPG. Sesuai UU Guru dan Dosen, biaya sertifikasi dibiayai oleh pemerintah. Ternyata dilanggar oleh pemerintah sendiri. Bayangkan kalau tidak lulus SG-PPG harus ikut ulang, berarti harus bayar lagi. Gaji guru berapa sih? Jangan-jangan Pak Menteri inginkan guru-guru gadaikan SK di Bank hanya untuk ikut SG-PPG. Pak Menteri tolong lihat kembali aturan ini. Ini namanya diskriminasi. Guru-guru yang ikut PLPG atau SG-PPG sama-sama mengajar, tapi yang satu digratiskan, yang satu harus bayar. Ini namanya apa? Aturan pemerintah membuat rakyat bingung.

    ReplyDelete

---------------------------------

---------------------------------


Tanggal dan Waktu Saat Ini (Online)

---------------------------------

Statistik Pengunjung

---------------------------------

---------------------------------

Followers

----------------------------------

---------------------------------

CB