MEKANISME BELANJA BARANG DAN JASA MENGGUNAKAN DANA BOS

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Senin, 27 Februari 2017

Salah satu ketentuan penggunaan dana BOS adalah untuk pembelian  barang  dan  jasa. Oleh karena itu, kepala sekolah dan bendahara BOS harus memahami mekanisme pembelian/pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana BOS. Terkadang tujuan yang baik sekalipun, tetapi salah dalam mekanisme sering kali menjadi persoalan di kemudian hari.

Mekanisme Pembelian/Pengadaan Barang/Jasa Dana BOS sesuai Juknis yang berlaku, adalah sebagai berikut:
1.  Pengelola  sekolah  harus  memastikan  bahwa  barang/jasa  yang  akan dibeli  adalah  kebutuhan  sekolah  yang  sudah  sesuai  dengan  skala prioritas pengelolaan/pengembangan sekolah;
2.  Pembelian/pengadaan  barang/jasa  harus  mengedepankan  prinsip keterbukaan  dan  efisiensi  anggaran  dalam  menentukan  barang/jasa dan tempat pembeliannya;
3.  Mekanisme  pembelian/pengadaan  barang/jasa  harus  mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4.  Ketentuan  untuk  pembelian/pengadaan  barang/jasa  yang  dapat dilakukan tanpa mekanisme lelang/pengadaan:
a.  Apabila  barang/jasa  sudah  tersedia  dalam  e-catalogue  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus melakukan pembelian/pengadaan secara online;
b.  Apabila  barang/jasa  belum  tersedia  dalam  e-catalogue  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah atau sudah tersedia dalam e-catalogue namun sekolah tidak  dapat  mengaksesnya,  maka  sekolah  dapat  melakukan pembelian/pengadaan dengan cara belanja biasa, yaitu melakukan perbandingan  harga  penawaran  dari  penyedia  barang/jasa terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi;
5.  Ketentuan  untuk  pembelian/pengadaan  barang/jasa  yang  harus dilakukan dengan mekanisme lelang/pengadaan:
a.  Apabila  barang/jasa  sudah  tersedia  dalam  e-catalogue  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus melakukan pembelian/pengadaan secara online;
b.  Apabila  barang/jasa  belum  tersedia  dalam  e-catalogue  yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah atau sudah tersedia dalam e-catalogue namun sekolah tidak  dapat  mengaksesnya,  maka  Dinas  Pendidikan  Provinsi/ Kabupaten/Kota (sesuai dengan kewenangan pengelolaan sekolah) harus  membantu  sekolah  untuk  melakukan  pembelian/ pengadaan  barang/jasa.    Dalam  pelaksanaan  pembelian/ pengadaan  barang/jasa,  provinsi/kabupaten/kota/sekolah  harus mengedepankan  mekanisme  pembelian/pengadaan  secara e-procurement  sesuai  dengan  kesiapan  infrastruktur  dan  SDM setempat;
6.  Dalam  setiap  pembelian/pengadaan  barang/jasa,  sekolah  harus memperhatikan  kualitas  barang/jasa,  ketersediaan,  dan  kewajaran harga;
7.  Setiap pembelian/pengadaan  barang/jasa  harus  ketahui  oleh  Komite Sekolah;
8.  Sekolah  harus  membuat  laporan  tertulis  singkat  tentang  proses pembelian/pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
9.  Khusus  untuk  pekerjaan  rehabilitasi  ringan/pemeliharaan  bangunan sekolah, Tim BOS Sekolah harus:
a.  Membuat rencana kerja;
b.  Memilih  satu  atau lebih  pekerja  untuk  melaksanakan  pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di daerah setempat.

Pencatatan Inventaris dan Aset

Sesuai  dengan  ketentuan  pengelolaan  keuangan  daerah,  setiap sekolah  negeri  yang  menerima  dana  BOS  wajib  melaporkan seluruh  belanja  yang  telah  dilakukan,  termasuk  hasil  pembelian barang  yang  menjadi  aset  pemerintah  daerah.  Hasil  pembelian barang  yang  dilaporkan  adalah  pembelian  barang  yang  dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari dana BOS yang diterima pada tahun berjalan.


Terhadap setiap hasil pembelian barang yang menjadi inventaris, sekolah wajib  melakukan  pencatatan,  yang  kemudian  dilaporkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota  untuk dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah. Mekanisme  pelaporan  belanja  dari  dana  BOS  dan  penerimaan barang  aset  kepada  pemerintah  daerah  mengikuti  ketentuan  yang ditetapkan dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri.



= Baca Juga =



Blog, Updated at: 22.30.00

0 komentar:

Posting Komentar

Search Artikel

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Statistik Blog

Pengikut

---------------------------------------

CB