KUMPULAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) TAHUN 2016

Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2016

Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2016. Untuk mempermudah mencari Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan tahun 2016, berikut ini Admin Salinkan Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2016 berikut Link download. Semoga dapat membantu para siswa atau mahasiswa yang sedangan mencari referensi terkait Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2016.

Nomor Peraturan Pemerintah (PP)
Tentang
Link Download
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2016
LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2016
TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INPORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016
PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2016
PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2016
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2016
PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2016
PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016
PERANGKAT DAERAH
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2016
PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2016
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2016
PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2016
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3I TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2016
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2016
BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2016
PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2016
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2016
KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARUDA INDONESIA Tbk
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2016
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2016
PENAMBAHAN PEYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERUSAHAAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL Tbk
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN Tbk
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016
TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2016
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2016
JENIS DAN TARIFATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2016
PtrRUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RtrPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA Tbk
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2016
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OOO TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2016
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2OI4 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016
ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2OO9 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2016
PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2016
PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Sarana Multigriya Finansial
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2016
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL Tbk
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODA.L NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 89 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2016
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016
PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA


Demikian posting terkait Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2016. Semoga bermanfaat, terutama untuk para siswa dan mahasiswa sebagai referensi dalam mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia.







= Baca Juga =



Post a Comment

Maaf, Komentar yang disertai Link Aktif akan terhapus oleh sistem

Previous Post Next Post


































Free site counter


































Free site counter