Berita
materiPPKn
KUMPULAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) TAHUN 2017
Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017 |
Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017. Untuk mempermudah mencari Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan tahun 2017, berikut ini Admin Salinkan Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017 berikut Link download. Semoga dapat membantu para siswa atau mahasiswa yang sedangan mencari referensi terkait Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017.
Nomor
Peraturan Pemerintah
|
Tentang
|
Link
Download
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017
|
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan
Batubara
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017
|
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2017
|
Otoritas Veteriner
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2017
|
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2OO5 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017
|
Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2017
|
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017
|
Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2017
|
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi,
Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2017
|
Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2017
|
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010
Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
II
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017
|
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017
|
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017
|
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2017
|
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan
Korupsi
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2017
|
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan
Navigasi Penerbangan Indonesia
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2017
|
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017
|
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017
|
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017
|
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
Tentang Guru
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2017
|
Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga
Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2017
|
Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2017
|
Operasi Pencarian dan Pertolongan
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2017
|
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2017
|
Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan
Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonStruktural
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2017
|
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2017
|
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017
Kepada Pimpinan dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga
NonStruktural
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017
|
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010
Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan
Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2017
|
Pembudidayaan Ikan
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2017
|
Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam
Kegiatan Ekspor Dan Impor
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2017
|
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2017
|
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2017
|
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2017
|
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2017
|
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2017
|
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017
|
Pengenaan Pajak penghasilan Atas Penghasilan Tertentu
Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2017
|
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017
|
Inovasi Daerah
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2017
|
Hak Keuangan Dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2017
|
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007
Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2017
|
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007
Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2017
|
Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017
|
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban
Tindak Pidana
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2017
|
Pelaksanaan Pengasuhan Anak
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017
|
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017
|
INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017
|
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Indonesia Asahan
Aluminium
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2017
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA DI DAERAH
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2017
|
SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2017
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA
INDONESIA
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2017
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN
WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2017
|
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017
|
PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017
|
BADAN USAHA MILIK DAERAH
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2017
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2017
|
PENAMBAHAN PENYERTMN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA
FINANSIAL
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2017
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHMN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN
INFRASTRUKTUR INDONESIA
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2017
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI
INFRASTRUKTUR
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2017
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017
|
TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN
UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2017
|
PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN
PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2017
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA
DJAKARTA LLOYD
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2017
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2017
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2017
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA
|
|
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2017
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015
TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA
|
Demikian posting
terkait Kumpulan Peraturan Pemerintah
(PP) Tahun 2017. Semoga bermanfaat, terutama untuk para siswa dan mahasiswa
sebagai referensi dalam mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
No comments
Post a Comment
Maaf, Komentar yang disertai Link Aktif akan terhapus oleh sistem
Silahkan Berikan Saran