>

KUMPULAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) TAHUN 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017

Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017. Untuk mempermudah mencari Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan tahun 2017, berikut ini Admin Salinkan Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017 berikut Link download. Semoga dapat membantu para siswa atau mahasiswa yang sedangan mencari referensi terkait Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017.

Nomor Peraturan Pemerintah
Tentang
Link Download
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2017
Otoritas Veteriner
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO5 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017
Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017
Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2017
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2017
Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2017
Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2017
Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2017
Operasi Pencarian dan Pertolongan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2017
Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonStruktural
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2017
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2017
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Pada Lembaga NonStruktural
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2017
Pembudidayaan Ikan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2017
Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2017
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2017
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2017
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2017
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2017
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017
Pengenaan Pajak penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2017
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017
Inovasi Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2017
Hak Keuangan Dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2017
Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2017
Pelaksanaan Pengasuhan Anak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017
INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Indonesia Asahan Aluminium
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2017
SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2017
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN, FASILITAS, PENGHARGAAN, DAN HAK-HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2017
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017
PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017
BADAN USAHA MILIK DAERAH
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2017
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2017
PENAMBAHAN PENYERTMN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2017
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHMN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2017
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2017
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017
TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM, KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2017
PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2017
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2017
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2017
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2017
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Demikian posting terkait Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2017. Semoga bermanfaat, terutama untuk para siswa dan mahasiswa sebagai referensi dalam mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

= Baca Juga =



Post a Comment

Maaf, Komentar yang disertai Link Aktif akan terhapus oleh sistem

Previous Post Next Post


































Free site counter

Popular Post



































Free site counter