SESUAI PERMENDIKBUD NOMOR 8 TAHUN 2017 GURU HONORER SEKOLAH NEGERI WAJIB MENDAPAT SK DARI PEMERINTAH DAERAH

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Rabu, 01 Maret 2017

Selamat kepada para honorer di Sekolah Negeri yang belum memiliki SK Pemerintah Daerah (Bupati / Wali Kota / Gubernur) karena dengan adanya Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, Bapak/Ibu Guru honorer besar kemungkinan akan mendapat SK dari Pemerintah Daerah jika memang keberadaan Bapak/Ibu guru dibutuhan oleh sekolah dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya SK Pemerintah Daerah cq SK Bupati/Wali Kota atau Gubernur maka bagi guru yang belum memiliki NUPTK akan berkesempatan mengajukan NUPTK, dan bagi guru yang sudah memiliki NUPTK dan belum bersertifikat pendidik akan mendapat kesempatan mengikuti sertifikasi.

Penjelasan terkait Guru Honorer Sekolah Negeri Wajib Mendapat SK dari Pemerintah Daerah terdapat dalam Uraian pada Komponen Pembayaran Guru, mari kita simak uraian Permendikbud No 8 tahun 2017 tentang Juknis BOS pada komponen pembayaran honor.

SESUAI PERMENDIKBUD NOMOR 8 TAHUN 2017 GURU HONORER SEKOLAH NEGERI WAJIB MENDAPAT SK DARI PEMERINTAH DAERAH


Pembayaran Honor
a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).
b. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai petugas pendataan Dapodik), termasuk tenaga administrasi BOS untuk SD.
c. Pegawai perpustakaan.
d. Penjaga sekolah.
e. Petugas satpam.
f. Petugas kebersihan.

Keterangan:
a. Batas maksimum penggunaan BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima, sementara di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat maksimal 50% (lima puluh persen) dari total BOS yang diterima;
b. guru memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV;
c. bukan merupakan guru yang baru direkrut setelah proses pengalihan kewenangan; dan
d. guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari dinas pendidikan provinsi dengan menyertakan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru dan mata pelajaran yang diampu, dan sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalnya.

Link Download Permendikbud No 8 Tahun 2017 tentang Juknis BOS 2017 (Klik Disini)



= Baca Juga =



Blog, Updated at: 22.59.00

5 komentar:

  1. Ini bener apa baru wacana??

    BalasHapus
  2. Masih blm jelas maksud poin tersebut

    BalasHapus
  3. Padahal untuk GTT linier, tanpa sk dr pemerintah derah yang di setujui oleh kementrian pendidikan pun bisa dapat hobor dr propinsi. Knp yang PTT dan GTT non linier spt itu

    BalasHapus
  4. Dikabupaten Jember sudah pengusulan pemberkasan tinggal tunggu pengumumanya ajaran baru 2017/2018

    BalasHapus

Search Artikel

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Statistik Blog

Pengikut

---------------------------------------

CB