 |
| Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2016 |
Kumpulan
Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2016. Untuk mempermudah mencari
Peraturan Presiden atau Perpres yang diterbitkan tahun 2016, berikut ini Admin
Salinkan Kumpulan Peraturan Presden (Perpres) Tahun 2016 berikut Link download.
Semoga dapat membantu para siswa atau mahasiswa yang sedangan mencari referensi
terkait Peraturan Presden (Perpres) Tahun 2016.
Nomor Peraturan
Presiden (Perpres)
|
Tentang
|
Link Download
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 1 Tahun 2016
|
BADAN RESTORASI
GAMBUT
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 2 Tahun 2016
|
Penyelenggaraan
Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 3 Tahun 2016
|
PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL
|
Perpres0032016.pdf Perpres0032016
Lamp.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 4 Tahun 2016
|
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 5 Tahun 2016
|
Pengesahan Protokol
Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik
Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan
Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Protocol To
The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The
Government Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double
Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On
Income)
|
Peraturan
Presiden (PERPRES) Nomor. 5 TAHUN 2016.pdf Peraturan Presiden (PERPRES)
Nomor. 5 TAHUN 2016 LAMPIRAN.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 6 Tahun 2016
|
Pengesahan
Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik
India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak
Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The
Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of
India For The Avoidance Of The Double Taxation And The Prevention Of Fiscal
Evasion With Respect To Taxes On Income)
|
Peraturan
Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2016.pdf Perpres0062016 Lamp.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 7 Tahun 2016
|
SERTIFIKASI
BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 8 Tahun 2016
|
KOMITE EKONOMI DAN
INDUSTRI NASIONAL
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 9 Tahun 2016
|
PERCEPATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 10 Tahun 2016
|
||
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 12 Tahun 2016
|
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAAN ASEANA
MULTILATERIAL AGREEMENT OF THE LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES
(PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIEBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN
UDARA PENUMPANG), PROTOCAL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC
RIGHT BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT
KETINGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA - KOTA ASEAN) DAN
PROTOKOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN HAK ANGKUT KELIMA
YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA KOTA DI ASEAN)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 13 Tahun 2016
|
peraturan presiden
republik indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang pengesahan air transport
agreement between the goverments of the member states of the association of
southeast asian nation and the government of the peoples republic of china
(persetujuan angkutan udara antara pemerintah negara - negara anggota
asosiasi bangsa - bangsa asia tenggara dengan pemerintah republik rakyat
tiongkok)beserta protocol 1 on unlimited third and fourth freedom parties
(protokol 1 mengenai kebebasan hak angkut ketiga dan keempat yang tidak
terbatas antara setiap titik di para pihak)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 14 Tahun 2016
|
peraturan presiden
republik indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang pengesahan asean framework
agreement on multimodal transport ( pesertujuan kerangka kerja asean tentang
angkutan multimodal)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 15 Tahun 2016
|
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2O1O TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 16 Tahun 2016
|
TATA CARA PELANTIKAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 18 Tahun 2016
|
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA
TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN
KOTA MAKASSAR
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 19 Tahun 2016
|
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 20 Tahun 2016
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 21 Tahun 2016
|
Bebas Visa Kunjungan
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 22 Tahun 2016
|
pengesahaan
persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik
armenia tentang penghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak
atas penghasilan dan atas modal (argreement between the government of the
republic indonesia and the government of the republic of armenia for the
avoidance if double taxation and the prevation of fiscal evasion with repect
to taxes on income and on capital
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 23 Tahun 2016
|
PENGESAHAN AGREEMENT
ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE
ASSOCIATION OF THE SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH
NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK RAKYAT TOINGKOK
|
Peraturan
Presiden (PERPRES) Nomormor 23 Tahun 2016.pdf Certified True Copy
ACMTA.pdf Naskah Terjemahan ACMTA.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 24 Tahun 2016
|
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 25 Tahun 2016
|
PEMBERIAN KOMPENSASI
KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG
BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 26 Tahun 2016
|
HAK KEUANGAN DAN
FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 28 Tahun 2016
|
PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 29 Tahun 2016
|
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 30 Tahun 2016
|
PENGESAHAN
KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA
KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 31 Tahun 2016
|
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA
KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 32 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 33 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 34 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 35 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 36 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 37 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 38 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 39 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 40 Tahun 2016
|
PENETAPAN HARGA GAS
BUMI
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 41 Tahun 2016
|
TATA CARA PENETAPAN
DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 42 Tahun 2016
|
Pengesahaan Charter
Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countries / CPOPC
(Piagam Pembentukan Dewan Negara - Negara Produsen Minyak Sawit)
|
1 Perpres 42
Tahun 2016 tentang Pengesahan Charter of the Establishment of The Council of
Palm Oil Producing Countries (CPOPC).PDF 2 Lampiran Perpres 42 2016
CPOPC.pdf 3 Lampiran Perpres 42 2016 naskah penjelasan Charter CPOPC per
19 feb Final-edit bahasa accept changes 2 FINAL.pdf 4 Lampiran Perpres
42 2016 Terjemahan Charter CPOPC per 19 Feb-edit bahasa 2 FINAL.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 43 Tahun 2016
|
Pengesahaan
Agreement On Porrt State Measures To Prevent,Deter, And Elimanate Illegal Unreported,
And Unregulated Fishing ( Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan
Untuk Mencegah, Menghalangi, Dan Memberantas Penangkapan Ikan Yang Ilegal,
Tidak DiLaporkan Dan Tidak DiAtur
|
1 Perpres 43
Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent,
Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.PDF 2
Lampiran Perpres 43 2016 Naskah Asli PSM Agreement.pdf 3 Lampiran
Perpres 43 2016 NASKAH TERJEMAHAN 2016 clean as of 4 April 2016.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 44 Tahun 2016
|
DAFTAR BIDANG USAHA
YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG
PENANAMAN MODAL
|
Peraturan
Presiden (PERPRES) Nomormor 44 Tahun 2016.pdf Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomormor 44 Tahun 2016 Lampiran I.pdf Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomormor 44 Tahun 2016 Lampiran II.pdf Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomormor 44 Tahun 2016 Lampiran III.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 45 Tahun 2016
|
RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2017
|
Peraturan
Presiden (PERPRES) Nomormor 45 Tahun 2016.pdf Lampiran 1 Peraturan
Presiden (PERPRES) Nomormor 45 Tahun 2016.pdf Lampiran 2 Peraturan
Presiden (PERPRES) Nomormor 45 Tahun 2016.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 46 Tahun 2016
|
PENGESAHAN HOST
COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL TRIANGLE INTIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES
AND FOOD SECURITY ON PRIVILAGE AND INMUNITIES (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA
SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG
HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 47 Tahun 2016
|
Penetapan Pelabuhan
Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 48 Tahun 2016
|
PENUGASAN KEPADA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 49 Tahun 2016
|
Badan Otorita
Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
|
Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2016.pdf Lampiran Peraturan Presiden (PERPRES)
Nomormor 49 Tahun 2016.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 50 Tahun 2016
|
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPARIWISATAAN
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 51 Tahun 2016
|
Batas Sempadan
Pantai
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 52 Tahun 2016
|
HAK KEUANGAN ASISTEN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 53 Tahun 2016
|
PENGESAHAN
PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN
KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE IFAD’S COUNTRY
OFFICE IN INDONESIA)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 54 Tahun 2016
|
TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL RESCUER
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 55 Tahun 2016
|
Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api
Ringan / Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 56 Tahun 2016
|
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI
UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT
INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE
FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT
OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 57 Tahun 2016
|
PENDIRIAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 58 Tahun 2016
|
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN
PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 59 Tahun 2016
|
SYARAT DAN TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 60 Tahun 2016
|
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 61 Tahun 2016
|
KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 62 Tahun 2016
|
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA
NASIONAL INDONESIA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 63 Tahun 2016
|
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS,
KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTION FOR
HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, CONSULAR AND SPECIAL PASSPORTS
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 64 Tahun 2016
|
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL
SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR
DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONDSIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERWCE PASSPORTS)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 65 Tahun 2016
|
Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api
Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
Dan Bekasi
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 66 Tahun 2016
|
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 67 Tahun 2016
|
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA
MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS
FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 68 Tahun 2016
|
PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVRNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 69 Tahun 2016
|
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB
MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN
KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC SERVICE, AND SPECIAL PASSPORTS)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 70 Tahun 2016
|
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
STATE OF QATAR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND
SPECIAL PASSPORTS)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 71 Tahun 2016
|
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI METRO
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 72 Tahun 2016
|
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 73 Tahun 2016
|
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PEKALONGAN
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 74 Tahun 2016
|
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KERINCI
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 75 Tahun 2016
|
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONOROGO
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 76 Tahun 2016
|
TATA CARA PEMILIHAN,
PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 77 Tahun 2016
|
PENGESAHANPERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN
PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICES)
|
Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2016.pdf Lampiran Perpres 77 Tahun 2016 ASA
Australia.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 78 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 79 Tahun 2016
|
Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan
Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 80 Tahun 2016
|
PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK
ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS
OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 81 Tahun 2016
|
PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 82 Tahun 2016
|
Strategi Nasional
Keuangan Inklusif
|
Peraturan
Presiden (PERPRES) Nomormor 82 Tahun 2016.pdf Lampiran Peraturan
Presiden (PERPRES) Nomormor 82 Tahun 2016.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 83 Tahun 2016
|
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 84 Tahun 2016
|
HONORARIUM BAGI
KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 85 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 86 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 87 Tahun 2016
|
SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 88 Tahun 2016
|
Pengesahan
Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Uni Eropa Mengenai Aspek
- Aspek Tertentu Di Bidang Angkutan Udara (Agreement Between The Government
Of The Republic Of Indonesia And The European Union On Certain Aspect Of Air
Services)
|
1 PERPRES 88
TAHUN 2016.pdf 2 HA EU 29 Jun 2011.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 89 Tahun 2016
|
HAK KEUANGAN DAN
FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN
INVESTIGATOR
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 90 Tahun 2016
|
BADAN PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 91 Tahun 2016
|
Komite Nasional
Keuangan Syariah
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 92 Tahun 2016
|
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN
PERWAKILAN rAKYAT REPUBLIK INDONESIA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 93 Tahun 2016
|
HONORARIUM ANGGOTA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN
INDONESIA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 94 Tahun 2016
|
TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 95 Tahun 2016
|
Pengesahan
Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by
Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara
Internasional)
|
Perpres 95 Tahun
2016 Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu tentang Angkutan Udara
Internasional.pdf Konvensi Montreal 1999.pdf Naskah terjemahan
Montreal 1999.pdf
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 96 Tahun 2016
|
HONORARIUM/TUNJANGAN
KERJA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 98 Tahun 2016
|
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 99 Tahun 2016
|
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS
BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 100 Tahun 2016
|
PENANGANAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 101 Tahun 2016
|
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 102 Tahun 2016
|
PENDANAAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK
STRATEGIS NASIONAL
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 103 Tahun 2016
|
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 104 Tahun 2016
|
PENGESAHAN AGREEMENT
ESTABLISHING THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (PERSETUJUAN
PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL)
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 106 Tahun 2016
|
Tunjangan Kinerja
Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 107 Tahun 2016
|
Tunjangan Kinerja
Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 108 Tahun 2016
|
Pemberian Uang
Kompensasi Bagi Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai
Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 109 Tahun 2016
|
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 110 Tahun 2016
|
Tunjangan Jabatan
Fungsional Statistisi
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 111 Tahun 2016
|
Tunjangan Jabatan
Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 112 Tahun 2016
|
Tunjangan Jabatan
Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 113 Tahun 2016
|
Tunjangan Jabatan
Fungsional Teknisi Elektromedis
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 114 Tahun 2016
|
Tunjangan Jabatan
Fungsional Perekam Medis
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 115 Tahun 2016
|
Tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Radiografer
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 116 Tahun 2016
|
Pembubaran Badan
Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan
Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Di Pulau batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional
Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang
Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 117 Tahun 2016
|
Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang
|
|
Peraturan Presiden (PERPRES)
Nomor. 118 Tahun 2016
|
Tunjangan Jabatan
Fungsional Pengawas Kemetrologian
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 119 Tahun 2016
|
Tunjangan Jabatan
Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 120 Tahun 2016
|
Tunjangan Kinerja
Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 121 Tahun 2016
|
Tunjangan Kinerja
Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 122 Tahun 2016
|
Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 123 Tahun 2016
|
Petunjuk Teknis Dana
Alokasi Khusus Fisik
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 124 Tahun 2016
|
Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisis Penanggulangan AIDS
Nasional
|
|
Peraturan Presiden
(PERPRES) Nomor. 125 Tahun 2016
|
Penanganan Pengungsi
dari luar Negeri
|
Demikian posting terkait Kumpulan Peraturan Presiden (Perpres) Tahun
2016. Semoga bermanfaat, terutama untuk para siswa dan mahasiswa sebagai
referensi dalam mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
