PERSESJEN KEMENDIKBUD NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG JUKNIS PENYALURAN PAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021

Persesjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Juknis Penyaluran Bantuan Paket Kuota Data Internet Tahun 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan kembali akan memberikan Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021 dengan menerbitkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021.

 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021, Bantuan paket kuota data internet dari Kemendikbud akan diberikan kepada peserta didik pendidikan anak usia dini; peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah; mahasiswa; pendidik pada pendidikan anak usia dini; pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan dosen.

 

Ditegaskan dalam Persekjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Juknis Bantuan Penyaluran Paket Kuota Data Internet Tahun 2021, bahwa Penerima Bantuan paket kuota data internet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a. Peserta didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

1) Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan

2) Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.

b. Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

1) Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan

2) Memiliki nomor ponsel aktif.

c. Mahasiswa

1) Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree;

2) Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan

3) Memiliki nomor ponsel aktif.

d. Dosen

1) Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif;

2) Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan

3) Memiliki nomor ponsel aktif.

 

Selanjutnya Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021, menjelaskan bahwa Mekanisme Penyiapan Data Awal, Verifikasi, dan Validasi Data Nomor Ponsel, adalah sebagai berikut

1. Penyiapan Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Peserta Didik dan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

a. Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan harus mempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.

b. Operator Satuan Pendidikan memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id).

c. Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponsel pendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.

2. Penyiapan Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswa dan Dosen

a. Perguruan tinggi wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id).

b. Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomor ponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.

3. Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel oleh Operator Seluler

a. Pusat Data dan Teknologi Informasi mengumpulkan data nomor ponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik dan PDDikti.

b. Operator Seluler menarik data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi setiap hari.

c. Variabel data yang ditarik oleh Operator Seluler meliputi:

1) Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik;

2) Pendidik ID sebagai kode unik pendidik;

3) SDM ID sebagai kode unik dosen;

4) Jenjang Pendidikan;

5) NPSN;

6) Kode Perguruan Tinggi;

7) Nama Sekolah;

8) Nama Perguruan Tinggi;

9) Provinsi;

10) Kabupaten;

11) Kecamatan; dan

12) Nomor Ponsel.

d. Operator Seluler melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel.

e. Operator Seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data dan Teknologi Informasi hasil verifikasi dan validasi dengan kelompok sebagai berikut:

1) nomor ponsel aktif;

2) nomor ponsel tidak aktif; dan

3) nomor ponsel tidak ditemukan.

4. Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

a. Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

1) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi verifikasi validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.

2) Operator Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi verifikasi validasi: https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.

3) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuat SPTJM untuk:

a. nomor ponsel yang tidak mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020; dan

b. nomor ponsel yang dimutakhirkan.

4) Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggah SPTJM dalam aplikasi verifikasi validasi.

5) Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima Bantuan paket kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya.

6) Untuk nomor ponsel yang telah mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020 tidak perlu dibuatkan SPTJM baru.

 7) Dinas Pendidikan memonitor Satuan Pendidikan/sekolah yang belum mengunggah SPTJM pada aplikasi verifikasi validasi dan menghimbau Satuan Pendidikan/sekolah tersebut untuk mengunggah SPTJM.

8) Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan pengecekan/pemeriksaan SPTJM Satuan Pendidikan/sekolah.

b. Untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

1) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasil verfikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator Seluler kepada Satuan Pendidikan melalui aplikasi PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id.

2) Pengelola PDDikti di perguruan tinggi melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan melalui aplikasi PDDikti: https://pddikti.kemdikbud.go.id.

3) Pimpinan perguruan tinggi membuat SPTJM untuk:

a. nomor ponsel yang tidak mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020; dan

b. nomor ponsel yang dimutakhirkan.

4) Pimpinan perguruan tinggi mengunggah SPTJM tersebut dalam aplikasi kuota dikti: https://kuotadikti.kemdikbud.go.id.

5) Nomor ponsel yang dimutakhirkan dan sudah dipertanggungjawabkan dalam SPTJM akan mulai menerima Bantuan paket kuota data internet pada tahap penyaluran berikutnya.

6) Untuk nomor ponsel yang telah mendapatkan Bantuan paket kuota data internet pada bulan November 2020 tidak perlu dibuatkan SPTJM baru.

7) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Swasta.

8) Pengelola PDDikti Pusat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memastikan kelengkapan SPTJM Perguruan Tinggi Negeri.

 

Jadi berdasarkan Persetjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021, apabila ada guru dan peserta didik yang belum pernah mendapatkan bantuan kuota belajar di tahun 2020.

 

Selengkapnya silahkan download melalui link download yang tersedia di bawah ini.

 

Link download Persesjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 DISINI

 

Demikian informasi tentang Persesjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Juknis Penyaluran Bantuan Paket Kuota Data Internet Tahun 2021. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

= Baca Juga =