Dinyatakan dalam Juknis dan Jadwal PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahun Pelajaran 2024/2025 bahwa PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Dalam penyelenggaraan PPDB
Tahun Ajaran 2024/2025, Calon Peserta Didik yang mendaftar pada Satuan
Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut
biaya pendaftaran. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan SMA
Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada : a) APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah;b) Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.
Berikut ini penjelasan jalur
PPBD berdsarkan Juknis dan Jadwal PPDB
SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahun Pelajaran 2024/2025
Jalur zonasi terdiri atas :
a.
Zonasi Reguler
1)
Zonasi adalah
pembagian wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai
alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan Kepala Satuan
Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah.
2)
Titik ordinat Satuan Pendidikan dimaksud angka
1) adalah gerbang utama Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3)
Titik ordinat Calon Peserta Didik berdasarkan
alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat
1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan
data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,
dengan ketentuan:
a)
Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
b)
Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
•
Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
•
Pengurangan
anggota
keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
•
KK hilang atau rusak.
•
Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
c)
Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai
dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
d)
Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang
e)
tercantum pada KK harus sama dengan nama orang
tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
f)
Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK
calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh
oleh panti.
g)
Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau
bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan
urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang
penduduk rentan Adminduk.
h)
Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga
dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya
4)
Calon Peserta Didik yang wajib diterima
melalui jalur zonasi paling sedikit 55% (lima puluh lima persen)
dari daya tampung, yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili Calon
Peserta Didik yang bersangkutan dengan sekolah.
5)
Kuota jalur zonasi sebagaimana tersebut dalam
angka 4) termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khusus paling banyak 12% (dua
belas persen) dari daya tampung.
6)
Calon peserta didik dari Pondok Pesantren, Zonasi
Sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren
dengan berdasarkan data yang bersumber pada data yang
diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Pendidikan
(Pusdatin).
7)
Pengaturan
Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).
b. Zonasi Khusus
1)
Zonasi khusus diperuntukkan bagi wilayah kecamatan yang telah
ditetapkan dalam zonasi reguler, yaitu wilayah kecamatan dalam zonasi reguler yang
belum berdiri Satuan Pendidikan SMA Negeri dan/atau SMK Negeri.
2)
Kuota zonasi khusus merupakan
bagian dari kuota zonasi reguler, ditetapkan paling banyak 12% (dua belas persen),
dari daya tampung yang termasuk dalam zonasi reguler.
3)
Calon peserta didik dalam
wilayah zonasi khusus dapat memilih jalur zonasi reguler atau zonasi khusus.
4)
Kuota jalur zonasi khusus
dapat didistribusikan untuk paling banyak 2 (dua) Satuan Pendidikan di wilayah zonasinya
dengan tidak melebihi jumlah kuota seluruhnya sebesar 12% (dua belas persen).
2.
Jalur Afirmasi
2.1.
Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta
Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti, dan Anak Tidak
Sekolah (ATS).
2.2.
Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui
Jalur Afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2.3.
Ketentuan tersebut pada angka 2.2. dapat tidak
terpenuhi, apabila jumlah Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang
dari 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
2.4.
Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga
ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
a.
Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
b.
Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
2.5.
Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut
angka 2.1. berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah.
2.6.
Calon peserta didik ATS sebagaimana tersebut angka
2.1 diprioritaskan pada ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan
Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS-DJ
dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan
tahun kelulusan
sebelum tahun ajaran 2023/2024.
2.7.
Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi
merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah
yang bersangkutan.
2.8.
Calon Peserta Didik anak panti sebagaimana tersebut
angka
2.9.
2.1. paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah
daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.
2.10.
Calon Peserta Didik ATS sebagaimana tersebut angka
2.1. paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB
Afirmasi.
2.11.
Apabila jumlah calon peserta didik panti melebihi
3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
a.
jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/ tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan;dan
b.
usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan
lahir.
2.12.
Apabila jumlah calon peserta ATS melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
a.
jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan;
b.
usia calon peserta didik
yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
c.
lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024.
2.13.
Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan
2.14.
dalam program penanganan
keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Sekolah wajib melakukan
verifikasi data di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
2.15.
Dalam hal jumlah Calon Peserta
Didik pada jalur afirmasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
3.
Jalur perpindahan tugas orang tua/wali
3.1.
Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali.
3.2.
Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 adalah perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota.
3.3.
Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima paling banyak 5% (lima persen)
dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
3.4.
Kuota jalur perpindahan tugas
orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru/tenaga kependidikan yang mendaftar
pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru/tenaga kependidikan,
dan anak guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung
diterima.
3.5.
Guru/Tenaga Kependidikan
sebagaimana dimaksud angka 3.4 adalah Guru ASN, dan khusus bagi GTT/PTT telah bertugas
pada Satuan Pendidikan SMA Negeri serta telah terdata dalam database GTT/PTT Tahun
2019 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3.6.
Calon Peserta Didik yang
mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik
dengan Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat Calon PesertA didik
mendaftar, dikecualikan Calon Peserta Didik yang
merupakan anak guru/tenaga kependidikan.
3.7.
Apabila jumlah calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
a.
jarak terdekat tempat kantor penugasan orang tua Calon Peserta Didik ke Sekolah pilihan.
b.
usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir
3.8.
Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
4.
Jalur prestasi
4.1.
Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi Calon Peserta Didik.
4.2.
Calon Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
4.3.
Calon Peserta Didik pada jalur prestasi yang diterima paling banyak 20%
(dua puluh persen) dari daya tampung yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
4.4.
Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester
5 (lima) SMP/sederajat pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia,
Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) serta Seni Budaya ditambah dengan
bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun
non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau
tingkat kabupaten/kota.
4.5.
Hasil Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester
5 (lima) untuk nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 adalah nilai dalam rentang
0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.
4.6.
Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II,
dan III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaran yang diselenggarakan secara
berjenjang sebagaimana yang telah ditetapkan diberikan prioritas langsung diterima.
4.7.
Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan
berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik
dengan ketentuan :
a.
Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/sederajat.
b.
Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus didukung degan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
c.
Bukti prestasi bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.
5.1. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur prestasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
Calon Peserta Didik wajib
melakukan verifikasi berkas di satuan pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri
dengan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana berikut :
a.
Buku Rapor SMP/sederajat.
b.
Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh
Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
c.
Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan
ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang
dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
d.
Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada
awal Tahun Ajaran 2024/2025 (22 Juli 2024), dan belum menikah.
e.
Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu)
tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan
data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan
urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
1)
Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak
menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai
dasar seleksi jalur zonasi.
2)
Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) antara lain:
•
Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta
didik).
•
Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
•
KK hilang atau rusak.
•
Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
3)
Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan
domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
4)
Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama
dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang
tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
5)
Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam
Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak
dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
6)
Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu
Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan
kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang
penduduk rentan Adminduk.
7)
Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona
pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang
sebelumnya
f.
Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational
Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.
g.
Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan
dengan:
1)
Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok
Pendidikan; atau
2)
Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah
diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan
Prioritas 3.
h.
Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan data
anak panti Prioritas 1 dan Prioritas 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan).
i.
Calon Peserta Didik ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan
Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam
SIKS-DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala
Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan
berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/sederajat dengan tahun kelulusan
sebelum tahun ajaran 2023/2024 (bagi Calon Peserta Didik ATS).
j.
Surat penugasan dari instansi pemerintah/lembaga negara/BUMN/BUMD, atau
perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/atau kantor
perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar
Kabupaten/Kota (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang
Tua) paling lama 1 (satu) Tahun.
k.
Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru/tenaga kependidikan dibuktikan
dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat
Keputusan/Penugasan dari pejabat yang berwenang (bagi Calon Peserta Didik
melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua).
l.
Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat Satuan Pendidikan yang
dipilih (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua),
dikecualikan bagi anak Guru/tenaga kependidikan.
m.
Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan,
diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan
(bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua).
n.
Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan,
yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun
yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB. Bukti prestasi
sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan
SMP/sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik
yang bersangkutan dengan contoh form Surat Keterangan terlampir (khusus bagi
Calon Peserta Didik yang memiliki).
o.
Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi
Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri (lihat salinan Jukni)
Kapan Jadwal PPDB SMA SMK Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2024 Tahun Pelajaran 2024/2025 ? Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan
SMK Negeri Tahun Ajaran 2024/2025 di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan jadwal sebagai
berikut :
|
1. |
Penetapan Zonasi |
: |
Tanggal 13 Mei 2024 |
|
2. |
Pengumuman PPDB |
: |
Tanggal 06 Juni 2024 |
|
3. |
Pembuatan akun dan |
: |
Tanggal 11 s.d 24 Juni
2024 |
|
verfikasi berkas. |
Pengajuan akun secara
daring pukul 00.00 s.d 23.00 WIB setiap harinya sesuai jadwal. |
||
|
|
Verifikasi berkas
(setelah pengajuan akun) mulai 11 Juni – 24 Juni 2024 di SMAN atau SMKN di
Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin – Kamis pukul 08.00 s.d 15.30 WIB,
Istirahat pukul 12.00 – |
||
|
|
13.00 WIB, dan hari
Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, |
||
|
|
Istirahat pukul 11.30
-13.00 WIB. |
||
|
|
Verifikasi berkas pada
hari terakhir jadwal verifikasi (tanggal 24 Juni 2024) ditutup pada pukul
15.30 WIB. |
||
|
|
|
||
|
4. |
Aktivasi Akun |
: |
Tanggal 11 – 24 Juni
2024, dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 – 23.00 WIB |
|
Khusus tanggal 24 Juni
2024, ditutup pada pukul 15.30 WIB. |
|||
|
5. |
Pendaftaran dan
perubahan pilihan |
: |
Tanggal 24 – 27 Juni
2024. |
|
Secara daring mulai
tanggal |
|||
|
24 Juni 2024 pukul 06.00
WIB s.d pukul 23.59 WIB. |
|||
|
Khusus tanggal 27 Juni
2024, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB. |
|||
|
6. |
Masa Tenang |
: |
Tanggal 28 s.d 30 Juni
2024 |
|
7. |
Pengumuman Hasil |
: |
Tanggal 1 Juli 2024,
selambatnya pukul 23.55 WIB |
|
8. |
Daftar Ulang |
: |
Tanggal 3 s.d 12 Juli
2024 |
|
9. |
Pengumuman daftar
peserta cadangan |
: |
Tanggal 15 Juli 2024
selambatnya pukul 23.55 WIB |
|
10. |
Daftar Ulang bagi CPD
Cadangan (apabila terdapat CPD lulus Seleksi PPDB Daring tetapi tidak
melakukan daftar ulang) |
: |
Tanggal 16 s.d 17 Juli
2024 |
|
11. |
Awal Tahun Ajaran Baru
2024/2025 |
: |
Tanggal 22 Juli 2024 |
Selengkapnya silahkan
download dan baca Juknis dan Jadwal PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024/2025
Link download Juknis dan Jadwal PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahun Pelajaran 2024/2025
Demikian informasi tentang Juknis
dan Jadwal PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Tahun Pelajaran 2024/2025. Semoga ada manfaatnya
