PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk :

a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Adapun Ruang Lingkup Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatur terkaiat a) keanggotaan dan kelembagaan BPD; b) fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c) peraturan tata tertib BPD; d) pembinaan dan pengawasan; dan e) pendanaan BPD

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Link Dwonload Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 ----DISINI---

Demikian informasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri - Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Semoga ada manfaatnya.

= Baca Juga =