Apa saja Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Pencantuman Gelar Pegawai ASN (PNS maupun PPPK) ? Sebelumnya harus di ketahui bahwa yang dimaksud gelar Berdasarkan Surat Edaran BKN Nomor 15 Tahun 2024 adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
Gelar terdiri dari gelar akademik
dan gelar vokasi. Gelar akademik terdiri dari Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2),
dan Doktor (Strata-3). Gelar vokasi terdiri dari Diploma I (D.I), Diploma II (D.II),
Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV), Magister Terapan dan Doktor Terapan.
Pencantuman gelar merupakan
pengakuan yang diberikan bagi PNS setelah memperoleh gelar akademik dan gelar vokasi
yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
pendidikan.
Peningkatan Pendidikan merupakan
pengakuan yang diberikan bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat
Belajar (STTB) yang lebih tinggi.
Selain pencantum Gelar ada
istilah Peningkatan Pendidikan. Adapun peningkatan pendidikan diberikan kepada PNS
yang telah memperoleh/memiliki STTB: a) Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP) atau sederajat; dan b) Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.
Bagaimana Ketentuan
Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan
1)
Pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan diberikan kepada PNS yang telah
memperoleh ijazah/STTB;
2)
Pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan berlaku juga bagi:
a)
PNS yang telah memiliki ijazah/STTB yang lebih tinggi sebelum yang bersangkutan
diangkat sebagai calon PNS;
b)
PNS yang memperoleh ijazah/STTB pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai calon
PNS sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
3)
PNS yang telah memperoleh/memiliki ijazah /STTB minimal telah berada dalam pangkat/golongan
ruang yang sesuai/lebih tinggi dengan jenjang pendidikan yang akan dicantumkan;
4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dikecualikan bagi pejabat
fungsional: a) memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi yang pangkatnya 1 (satu)
tingkat dibawah pangkat yang sesuai pada jenjang pendidikannya; b) telah memperoleh
angka kredit paling sedikit 75% untuk kebutuhan kenaikan pangkat.
Contoh:
Sdr. Asri Mahdarissa, A.Md pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d tmt. 1-04-2021
jabatan Pranata SDM Aparatur Terampil, pada bulan Juli tahun 2024 memperoleh Ijasah
S-1 Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Ybs telah mempunyai
angka kredit konversi 15 (75%) dan membutuhkan angka kredit 5 (25%) dari kebutuhan
kenaikan pangkat dari unsur peningkatan pendidikan, maka dapat mengajukan
pencantuman gelar.
Apa saja Persyaratan dalam pengusulan
pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan pagwai ASN? Persyaratan Pencantuman
Gelar Pegawai ASN
a)
Surat Keputusan Tugas Belajar bagi PNS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK);
b)
Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang ditandatangani paling rendah oleh pejabat
pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bagi PNS yang telah memperoleh
ijazah sebelum diangkat sebagai calon PNS;
c)
Surat keterangan sedang menyelesaikan tugas akhir saat yang bersangkutan diangkat
sebagai calon PNS sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dari:
(1) Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; (2)
pimpinan perguruan tinggi.
d)
Asli ijazah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
e)
Bagi lulusan luar negeri dilengkapi dengan Keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
f)
Surat Keputusan pengangkatan calon PNS;
g)
Surat Keputusan pengangkatan PNS;
h)
Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
i)
Surat Keputusan pengangkatan jabatan terakhir;
j)
Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional;
k)
Surat Keputusan mutasi bagi PNS yang dipindahtugaskan pada saat menempuh pendidikan;
dan/atau
l)
Sertifikat akreditasi program studi dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan
tinggi memiliki akreditasi paling kurang:
1)
B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan
tinggi dalam negeri; atau
2)
C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi
dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan
menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.
Pencantuman gelar dan
peningkatan pendidikan diproses melalui layanan Sistem Informasi Aparatur Sipil
Negara (SIASN).
Bagi pejabat fungsional yang
sudah memiliki ijazah lebih tinggi dan pangkat/golongan ruangnya sudah sesuai di
pangkat/golongan ruang awal pendidikan agar diusulkan pencantuman gelar melalui
SIASN sebagai dasar perolehan angka kredit. Contoh: Sdr. Wirda Alfionita, S.AP
pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b tmt. 1 April 2024,
Pendidikan S-1 Ilmu Administrasi Negara tahun 2019, jabatan Analis SDM Aparatur
Ahli Pertama, pada Oktober 2024 telah lulus dan memperoleh ijazah Strata-2 (S-2)
Program studi ilmu administrasi pada Universitas Indonesia, yang bersangkutan dapat
mengajukan usul pencantuman gelar melalui biro Kepegawaian/SDM instansi pada layanan
pencantuman gelar SIASN dengan mengklaim penambahan perolehan Angka kredit.
Bagi Pegawai Fungsional
dengan penyesuaian ijazah akan mendapat tambahan Angka kredit ssebesar 25% dari kebutuhan
kenaikan pangkat karena memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi berdasarkan
surat pencantuman gelar yang telah mendapatkan penetapan dari BKN.
Adapun ketentuan tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Jarak Jauh mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
PNS yang telah selesai
melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan tetap dapat diusulkan
pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun prosedur pengajuan pencantuman
gelar dan peningkatan pendidikan
1)
Proses penetapan pencantuman gelar dilakukan secara digital menggunakan SIASN.
2)
Instansi mengusulkan pencantuman gelar ke BKN melalui peremajaan data
pencantuman gelar di SIASN.
3)
BKN melakukan verifikasi dan validasi usul pencantuman gelar.
4)
Hasil verifikasi yang memenuhi syarat berupa surat pencantuman gelar
ditandangani secara digital oleh BKN.
5)
Hasil verifikasi yang perlu mendapatkan perbaikan dikembalikan ke instansi untuk
diperbaiki/dilengkapi dengan status usulan Berkas Tidak Sesuai (BTS).
6)
Hasil verifikasi dokumen tidak memenuhi syarat (TMS) dikembalikan kepada
instansi.
7)
Prosedur pencantuman gelar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari surat ini.
Demikian penjelasan tentang Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Pencantuman
Gelar Pegawai ASN (PNS maupun PPPK). Semoga ada manfaatnya.
