Post Popular

PMK NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAK NONFISIK

 PMK Nomor  48 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan DAK Nonfisik

Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tahun 2019. PMK Nomor 48/PMK.07/2019 ditetapkan pada tanggal 5 April 2019 dan telah diundangkan pada tanggal 9 April 2019. Adapun yang dimaksud Dana Alokasi  Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) adalah  dana  yang  dialokasikan  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Apa saja yang termasuk Dana Alokasi  Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) ? Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolan DAK Nonfisik 2019, dinyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas: 1) Dana BOS, termasuk didalamnya dana BOS Reguler, dan BOS Afirmasi, dan dan  BOS Kinerja. ; 2) Dana TPG PNSD; 3)  Dana Tamsil Guru PNSD; 4)  Dana TKG PNSD; 5) Dana BOP PAUD; 6) Dana BOP Kesetaraan; 7) Dana BOP Museum dan  Taman Budaya; 8) Dana BOK; 9) Dana BOKB; 10) Dana PK2UKM; 11) Dana Pelayanan  Adminduk;  12) Dana Pelayanan  Kepariwisataan; dan 13) Dana Bantuan  BLPS.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48/PMK.07/2019, Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar  dan  menengah  sebagai  pelaksana program  wajib belajar  dan  dapat  dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimksud Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS yang dialokasikan untuk mendukung  operasional  rutin  bagi  satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. Sedangkan Dana BOS Kinerja adalah dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja  baik  dalam  menyelenggarakan  layanan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48 Tahun 2019 ini, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana  yang  digunakan  untuk  biaya  operasional pembelajaran dan  dukungan  biaya  personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.

Lalu apa yang dimakus Dana Tunjangan  Profesi Guru Pegawai  Negeri Sipil Daerah (Dana  TPG  PNSD), menurut  Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48/PMK.07/2019, adalah tunjangan  profesi  yang  diberikan  kepada  guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah  memiliki sertifikat pendidik dan  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dana Tambahan  Penghasilan  Guru Pegawai  Negeri Sipil Daerah (Dana Tamsil Guru PNSD) adalah  tambahan  penghasilan  yang  diberikan  kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana  Tunjangan  Khusus  Guru  Pegawai  Negeri  Sipil (Dana TKG PNSD) adalah tunjangan  yang  diberikan  kepada  guru Pegawai  Negeri Sipil  Daerah sebagai  kompensansi atas kesulitan hidup dalam  melaksanakan tugas  di daerah khusus,  yaitu  di desa yang  termasuk  dalam  kategori  sangat tertinggal menurut  indeks desa membangun dari Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48/PMK.07/2019, Dana Bantuan  Operasional  Kesehatan (Dana BOK) adalah dana yang  digunakan  untuk meringankan beban  masyarakat terhadap  pembiayaan bidang  kesehatan,  khususnya  pelayanan  di  Pusat Kesehatan  Masyarakat, penurunan  angka  kematian ibu, angka  kematian bayi,  dan  malnutrisi.

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut  Dana BOKB adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan KB dengan peningkatan  akses  dan  kualitas  pelayanan  KB  yang merata.

Apa yang dimaksud Dana PK2UKM, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48/PMK.07/2019, Dana Peningkatan  Kapasitas  Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha kecil dan  menengah.

Selanjutnya ada Dana Pelayanan Adminduk yang menurut Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48 tahun 2019 ini, Dana Pelayanan  Administrasi Kependudukan (Dana Pelayanan  Adminduk) adalah dana yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem  Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data  dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia.

Sekarang ada juga Dana BOP Kesetaraan dan Dana BOP Museum dan Taman Budaya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48 tahun 2019  Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tahun 2019, dinyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional  Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dana BOP Kesetaraan) adalah dana  bantuan  yang  dialokasikan untuk penyediaan pendanaan  biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket  A, Paket  B, dan Paket C sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. Sedangkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman  Budaya (Dana BOP Museum dan Taman Budaya) adalah  dana yang dialokasikan  untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar  pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan:

Juga ada Dana  Pelayanan  Kepariwisataam dan Dana Bantuan  BLPS. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK Non fisik tahun 2019, dinyatakan bahwa  Dana  Pelayanan Kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Sedangkan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (Dana Bantuan  BLPS) adalah dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa pembiayaan layanan  pengolahan sampah dalam  pengoperasian  pembangkit listrik tenaga sampah.

Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.




Link download Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor  48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik ----disini----

Demikian ifnormasi tentang Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


= Baca Juga =



1 comment:

  1. terima kasih telah berbagi PMK Nomor 48 Tahun 2019 mohon izin download untuk referensi dalam pengelolaan dana alokasi khusus non fisik di kementerian kesehatan

    ReplyDelete

Maaf, Komentar yang disertai Link Aktif akan terhapus oleh sistem

Powered by Blogger.

Online In Blog

Online In Blog