Berdasarkan PMK Nomor 139 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Otonomi Khusus, ditegaskan bahwa Dana Transfer Umum (DTU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
PMK Nomor 139 Tahun 2019 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Ditegaskan dalam Peraturan
Menteri Keuangan - PMK Nomor 139/PMK.07/2019
Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Otonomi Khusus,
menegaskan bahwa
1) TKD yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini meliputi:
a. DTU;
dan
b. Dana
Otonomi Khusus.
2) DTU terdiri atas:
a. DBH;
dan
b. DAU.
Selengkapnya silahkan
download dan baca Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan - PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Otonomi Khusus, melalui link di bawah ini.
Link download PMK Nomor 139 Tahun 2019 (DISINI)
Demikian informasi
terkait PMK Nomor 139 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Otonomi Khusus.
Semoga ada manfaatnya, terima kasih.
Tags:
Berita
